18 Kelompok Pendukung ISIS Incar NTT – Timor Express

Timor Express

KRIMINAL

18 Kelompok Pendukung ISIS Incar NTT

BAHAS KEAMANAN.(ki-ka) Kasrem 161/Wira Sakti Kupang, Letkol Inf. Gregorius Suharso, Kabinda NTT Daeng Rosada, Kapolda NTT Brigjen Pol Widiyo Sunaryo, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan kedua wakilnya, Gabriel Beri Bina dan Alex Ofong saat RDP di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Selasa (19/4). (CARLENS BISING/TIMEX)
  • NTT Bisa Jadi Poso Kedua

KUPANG, TIMEX-Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi incaran kelompok-kelompok penyebar paham radikal. Bahkan 18 kelompok ekstrim pendukung ISIS di Indonesia sudah mengincar NTT sebagai daerah basis atau transit. Bukan tidak mungkin, wilayah NTT akan menjadi Poso kedua.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD NTT dengan Kapolda NTT, Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTT dan Danrem 161/Wira Sakti Kupang, di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Selasa (19/4).

“Di Indonesia ada 18 kelompok ekstrim, yang 15 di antaranya sudah berafiliasi dengan ISIS. Khusus di wilayah NTT, yang perlu diantisipasi adalah kelompok Khilafatul Muslimin pimpinan Ustad Muchtar Haryono dan terindikasi setiap hari Jumat sering mendatangkan para penceramah dari NTB,” beber Kabinda NTT, Daeng Rosada dalam forum rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dan dua wakilnya, Gabriel Beri Bina serta Alex Ofong itu.

Dengan kondisi ini Daeng mengingatkan, potensi ancaman terorisme ke depan masih sangat tinggi. NTT meski tidak tergolong daerah basis dan sasaran teroris, namun mengandung kerawanan karena berbatasan dengan NTB sebagai daerah zona merah teroris. Sehingga, bisa menjadi daerah pengamanan dan transit untuk jaringan teroris.

Daeng juga mengurai sejarah singkat teroris di Indonesia, dimana masa Orde Lama, teroris dijaga ketat. Namun di masa reformasi, mereka dengan leluasa melakukan aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia. Terakhir di Jl. Thamrin Jakarta, 14 Januari 2016 lalu.

Selain itu, lanjut Daeng, beberapa jaringan teroris yang ada di Indonesia pada umumnya berafiliasi dengan pimpinan ISIS di Timur Tengah. Dan, hal ini direspon kelompok radikal di Indonesia melalui upaya membangunankan paham-paham kebencian di Aceh yang diartikan sebagai medan jihat dan sekarang dialihkan ke Poso di bawah pimpinan Santoso dibawah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Santoso, demikian Daeng, didukung juga oleh Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT) dan Kelompok Jimat.

Meskipun kelompok-kelompok pendukung ISIS terpecah, namun tidak berarti bahwa mereka menjadi kurang berbahaya. Masing-masing kelompok tersebut akan menunjukan eksistensinya dengan melakukan serangan-serangan kepada negara Indonesia. Hal ini membuat organisasi tersebut menjadi lebih berbahaya.

Bahkan yang lebih mencengangkan, Daeng menyebut NTT sangat mungkin akan menjadi Poso kedua. “Jika kelompok teroris di Poso terdesak, maka dikhawatirkan wilayah NTT menjadi Poso kedua. Hal ini menjadi lampu kuning bagi NTT karena berbatasan langsung dengan NTB. NTT akan dijadikan sebagai daerah lambung atau daerah transit,” katanya mengingatkan.

Kasrem 161/WS Kupang, Letkol Inf. Gregorius Suharso menambahkan, potensi ancaman keamanan dari wilayah perbatasan juga perlu diwaspadai, khususnya perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.

Menurut Gregorius, konflik perbatasan berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi dan keamanan. Sehingga membutuhkan penanganan multisektoral.

“Masalah perbatasan RI-RTDL belum ditangani sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi, yakni perbedaan penafsiran terhadap batas wilayah, maraknya penyelundupan kebutuhan bahan pokok dan munculnya pasar-pasar gelap,” terang Gregorius.

Anggota DPRD NTT, Angelino da Costa yang juga warga eks Timor Timur secara tegas mengingatkan aparat keamanan terkait potensi konflik yang justru akan timbul dari masyarakat NTT sendiri. Meski mengakui potensi eksternal lebih kuat, namun salah satu ancaman konflik besar adalah masyarakat eks Timor Timur yang sewaktu-waktu bisa pecah.

Menurut politikus PAN itu, ancaman tersebut bisa datang jika masyarakat eks Timor Timur terus dibiarkan hidup melarat di camp-camp pengungsian di wiayah perbatasan.

Menurut dia, diantara warga eks Tim-tim, tidak sedikit yang merupakan pejuang dan pernah bergerilya di medan perang untuk membela Merah Putih.

“Saudara-saurada kita kelahiran Timor Leste yang cinta terhadap negara ini sudah 17 tahun ada di perbatasan. Nah ini kalau tidak ditangani dan pendekatan, ini juga berpotensi. Mereka merasa dilatih oleh bapa-bapa (Aparat keamanan, Red), mereka merasa dibesarkan oleh bapa-bapa. Tapi ketika mereka datang ke sini dan bersama dengan kita, justru mereka tidak diperhatikan,” tandas Angelino.

Dia menambahkan lebih dari 400 warga eks Tim-tim yang masuk dalam daftar kriminal serius dan mereka tersebar di sejumlah titik. Hal ini menurut dia harus terus digali oleh aparat keamanan. Perlu pendekatan yang humanis untuk mengungkap sisa-sisa perjuangan mereka. Selain itu juga perlakuan yang adil dan manusiawi untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.

Dia juga mengungkap perilaku aparat keamanan di wilayah perbatasan yang menurut dia butuh pembenahan besar. Pasalnya, wilayah perbatasan justru menjadi lahan cari duit bagi oknum aparat. Hal ini kemudian menjadi pintu masuk pagi pelaku kejahatan untuk memuluskan aksinya dari dan ke Indonesia melalui pintu-pintu masuk yang dijaga atau tidak dijaga aparat.

Angelino sendiri mengaku mengalami sendiri seperti apa perilaku oknum aparat yang “membantu” masyarakat keluar masuk wilayah perbatasan tanpa harus melalui pemeriksaan secara prosedural. Bahkan secara terang-terangan dia menyebut, oknum aparat bisa dibayar dengan sejumlah uang untuk memuluskan hal ini. Dan, potensi penyelundupan senjata api, narkoba, bahkan pelaku teroris sangat terbuka di sana.

Angelino juga mengungkapkan kejanggalan yang terjadi di perbatasan. Dia bahkan menyebut tentara kita tugasnya hanya buka dan tutup portal. Sedangkan di Timor Leste, tentara di garis terakhir. Garis pertama imigrasi, kedua polisi dan ketiga tentara.

“Kalau kita terbalik. Akhirnya wibawa aparat kita hanya diukur dengan yang tadi itu. Kalau kirim motor tidak ada dokumen, Rp 1,5 juta. Tawar-menawar. Tidak perlu ada BPKB. Itu kenyataan. Jadi kalau mau serius untuk menangani persoalan itu, saya kira ini masukan-masukan yang kami dapat langsung di lapangan,” beber Angelino. (cel/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!