Sulaiman Heran dengan Status DPO – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Sulaiman Heran dengan Status DPO

DI POLDA. Sulaiman Radja (tengah) saat diserahkan ke tim Bareskrim Polri di Polda NTT, Rabu (20/4). (OBED GERIMU/TIMEX)
  • Bareskrim Jemput Sulaiman di Polda

KUPANG, TIMEX-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menurunkan tim ke Polda NTT untuk menjemput Sulaiman Radja, Ketua Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Tinggi (YPLPT) PGRI NTT.

Tim ini dipimpin Kompol Andre, beranggotakan AKP Sarjono dan Ipda Zhakaria. Mereka tiba di Mapolda NTT Rabu (20/4) petang sekira pukul 15.00.

Polda NTT pun langsung menyerahkan Sulaiman ke tim Bareskrim bertempat di ruang kerja Wadir Reskrimum, AKPB Sugeng Kurniaji.

Penyerahan dilakukan setelah Sulaiman Radja diamankan dalam status daftar pencarian orang (DPO) di ruang SPKT Polda NTT sejak Selasa (19/4) petang.

Pantauan Timor Express, sebelum penyerahan, Sulaiman sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit III Dit Reskrimum.

Saat diwawancarai, Sulaiman mengatakan dirinya diperiksa terkait kasus yang sudah lama dihentikan.

“Saya diperiksa terkait kasus yang sudah diselesaikan bersama pimpinan di Polda. Waktu itu kami sudah berdamai dan kasus ini ditutup, sehingga saya juga bingung diperiksa lagi,” kata Sulaiman yang didampingi istri dan anak-anaknya serta puluhan mahasiswa PGRI yang pro terhadapnya.

Sulaiman mengaku keberatan dengan status DPO dirinya, karena hampir setiap minggu ia berada di Jakarta untuk mengikuti sidang perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya heran dengan status DPO ini, karena setiap hari Rabu saya ikut sidang di Jakarta dan selalu bertemu dengan para terlapor. Tapi tidak apa-apa, saya jalani saja. Tuhan pasti buka jalan,” yakinSulaiman.

Selain Sulaiman, tampak diperiksa juga Semuel Haning selaku mantan Rektor PGRI NTT versi YPLP PGRI Pusat. Saat hendak dikonfirmasi, Semuel yang didampingi beberapa stafnya, tampak buru-buru menuju mobilnya dan langsung meninggalkan Kantor Dit Reskrimum.

Lexi Tungga selaku kuasa hukum YPLP PGRI Pusat yang diwawancarai di Mapolda, mengatakan sebagai DPO, siapa saja yang menemukan Sulaiman Radja bisa mengamankan dan menyerahkan ke aparat hukum yang berwenang.

“Waktu di bandara itu Pak Sulaiman hanya diamankan terus dibawa ke pos security dan beliau bersedia. Dan karena pengantar DPO dari Bareskrim ke Polda NTT, sehingga kita hubungi Polda untuk jemput dan amankan,” urai Lexi.

Terkait keberadaan anggota polisi berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah Bripka Robson Dapawole di bandara saat mengamankan Sulaiman, Lexi mengaku kedatangan Robson karena diinformasikan seorang anggota intel Polda yang kebetulan saat itu berada di bandara.

“Sebelum mengamankan Pak Sulaiman, kita memang juga sudah koordinasi dengan penyidik Bareskrim. Apalagi surat DPO pak Sulaiman kan ditempel di mana-mana termasuk di bandara, sehingga pas saya dapat informasi beliau di bandara, saya langsung ikut ke bandara untuk memastikan,” imbuh Lexi.

Lexi menambahkan, sesuai informasi yang diketahuinya, status DPO Sulaiman dikeluarkan Bareskrim setelah yang bersangkutan empat kali mangkir dari panggilan. Bareskrim juga mengeluarkan surat perintah membawa.

“Saya sebagai saksi korban dilaporkan oleh penyidik dengan SP2HP bahwa sudah ada surat P-21A dari pihak kejaksaan. Perkara ini juga sudah cukup lama. Sudah satu tahun lebih,” kata Lexi.

Informasi yang dihimpun di Mapolda NTT menyebutkan tim Bareskrim tidak bisa langsung membawa Sulaiman Radja ke Jakarta karena tidak mendapat tiket pesawat. Untuk itu Sulaiman tetap diamankan di Mapolda. Tim Bareskrim dipastikan baru akan berangkat ke Jakarta hari ini (21/4).

Sebagaimana diberitakan, Sulaiman berstatus DPO oleh penyidik Subdit Industri dan Perdagangan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Sulaiman diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan merek atas logo YPLP PGRI Pusat dengan melanggar Pasal 90 Jo Pasal 91 Jo Pasal 94 UU RI No.15/2001 tentang merek.

Dan surat DPO Sulaiman dikeluarkan Bareskrim Polri ke Polda NTT dengan Nomor: DPO/11/III/2016/Dittipideksus tertanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Pol Bambang Waskito. (joo/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!