Welcome UU Penyandang Disabilitas – Timor Express

Timor Express

OPINI

Welcome UU Penyandang Disabilitas

ILUSTRASI

Oleh Isidorus Lilijawa, S.Fil, MM (Tenaga Ahli DPR RI)

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna pada Kamis, 17 Maret 2016 lalu menjadi undang-undang. Tentu ini menjadi warta sukacita bagi para penyandang disabilitas di seluruh pelosok negeri ini, secara khusus para penyandang disabilitas di NTT. Keberadaan undang-undang ini diharapkan bisa menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas.

Mencermati Substansi
Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention of  Persons with Disability (Konvensi PBB mengenai penyandang cacat) pada November 2011. Merujuk konvensi di atas, lahir 2 regulasi soal penyandang disabilitas yani UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, serta pengaturan implementasinya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 (upaya untuk meningkatkan kesejahteran sosial bagi penyandang disabilitas). Paradigma UU No. 4 Tahun 1997 menekankan pendekatan charity/belas kasih. Undang-undang ini melihat penyandang disabilitas sebagai masalah sosial dan medis sehingga harus dikasihani atau direhabilitasi.

Pada UU Penyandang Disabilitas yang baru, pendekatan utama adalah hak asasi manusia. Ada 22  poin penting tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam UU ini mulai dari hak hidup, privasi, politik, keagamaan, aksesibilitas hingga bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Ragam disabilitas pun lebih luas cakupannya yakni penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Substansi UU diperkaya dengan adanya hak tambahan pada Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak. Pada perempuan yakni hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Hak tambahan pada anak penyandang disabilitas adalah: mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, ekploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; pemenuhan kebutuhan khusus dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam UU ini disebutkan juga kalau keluarga tak bisa semena-mena menyerahkan anggotanya yang menyandang disabilitas fisik ataupun mental ke panti. Mereka harus dirawat oleh keluarganya, yang tentu juga didampingi tenaga ahli dan terapis. Serta mendapatkan rehabilitasi klinis yang layak. Mereka juga dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan di tengah masyarakat. Orang-orang cenderung mendorong penyandang disabilitas untuk bersekolah atau bekerja di tempat khusus. Padahal, ada pilihan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat sosial, dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas. Terkait dengan pendampingan atau fasilitas tambahan, sudah menjadi kewajiban pemerintah setempat untuk menyediakannya. Seperti misalkan, pendamping bagi yang tuna rungu, hingga akses jalan untuk kursi roda.

Salah satu substansi yang baru dari undang-undang ini adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND merupakan lembaga nonstruktural yang independen. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi  dilaporkan kepada Presiden. KND harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Peran Pemerintah Daerah
Undang-undang penyandang disabilitas ini memberikan penekanan khusus pada Pemerintah Daerah. Diantaranya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin keadilan dan  perlindungan hukum Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas. Salah satu poin yang urgen adalah soal pendanaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan  hak Penyandang Disabilitas.

Menjawab Asa
Pada tanggal 23 Januari 2016 lalu berlangsung Natal bersama Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Indonesia – NTT di Resto Nekamese Kupang yang diprakarsai Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, yang juga adalah warga kehormatan Pertuni NTT. Pada kesempatan itu, Ketua Pertuni NTT, Adeodatus Libing menyampaikan curahan hati yang bisa dibaca juga sebagai gugatan Pertuni kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah di NTT. Yang pertama, sampai saat ini belum ada satu Peraturan Daerah pun di NTT baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berpihak, melindungi dan mengayomi para penyandang disabilitas di NTT. Kedua, tidak ada anggaran khusus bagi para penyandang disabilitas. Akibatnya, untuk mendapatkan kantor sekretariat saja susah, apalagi kalau berbicara beasiswa bagi anak-anak para penyandang disabilitas. Ketiga, pemerintah daerah sepertinya setengah  hati memperlakukan para penyandang disabilitas. Kaum difabel berjuang sendiri untuk hidupnya. Program-program pembangunan yang responsif disabilitas malah jarang terdengar.

Gugatan Ketua Pertuni NTT di atas, hemat saya sudah mulai ada titik terang dengan hadirnya UU tentang penyandang disabilitas ini. Kita tentu berharap pasca diundangkan, Pemerintah Daerah segera meresponnya dengan melahirkan peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Harapan ini memiliki dasarnya karena terdapat 5 poin penting dalam UU Penyandang Disabilitas yakni: adanya kartu penanda disabilitas; insentif disabilitas terkait kesehatan, pendidikan, dan sebagainya; lahirnya Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang bertugas memantau, mengevaluasi dan mengedukasi yang arahnya untuk perlindungan; kewajiban Pemda dan BUMD untuk menyiapkan dua persen disabilitas dalam rekrutmen karyawan, sedangkan swasta cukup satu persen; adanya pasal pidana dan pelanggaran kejahatan dengan kumulatif antara penjara dan denda, 2 hingga 5 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Semoga UU yang memiliki 13 Bab, 153 Pasal dan akan lahir 15 Peraturan Pemerintah, satu Perpres, dan sejumlah Permensos ini dapat membuat Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki hati dan kepedulian untuk kaum difabel. Selamat datang UU Penyandang Disabilitas.



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!