Berbahaya! Kompetensi Pejabat Rendah – Timor Express

Timor Express

OPINI

Berbahaya! Kompetensi Pejabat Rendah

  • Oleh: Alexander B. Koroh
    Widyaiswara Badan Diklat Prov. NTT

PERNYATAAN Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa kompetensi pejabat rendah meskipun bukan hal baru, sesungguhnya berbahaya (Jakarta, 6 April 2016). Mengapa demikian? Sebab suatu pemerintahan entah pada level apa saja, tidak mungkin mempunyai kinerja yang cemerlang bila birokrasinya diisi oleh aparatur berkompetensi rendah. Pemerintah daerah yakni provinsi, kabupaten/kota tidak pernah akan dapat memberikan pelayanan publik yang dapat menjawab kebutuhan dan kepuasan warga negara jika para pejabatnya memiliki kemampuan yang buruk. Secara faktual, negara-negara yang telah berhasil melayani warganya dengan layanan publik kelas dunia, memiliki para pejabat dengan kompetensi kelas dunia pula. Selandia Baru, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat misalnya, adalah negara-negara yang memiliki para para pejabat yang professional atau yang memilki kompetensi tinggi.

Paradoks di NTT
Meskipun dalam berbagai kesempatan Pemerintah Provinsi NTT selalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan aparatur dan atau pejabat birokrasi lokal yang berkompeten, dalam prakteknya yang dilakukan justru bertentangan. Hal ini tampak jelas pada beberapa lelang jabatan yang telah dilakukan belum lama ini. MIsalnya pada lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, seyogianya bila dilihat secara objective pada kompetensi para kandidat saat itu, menurut banyak kalangan sosok yang memiliki kompetensi tinggi untuk jabatan tersebut adalah seorang kandidat bergelar doctor dalam bidang kesehatan, dengan segudang pengalaman dalam bidang kesehatan, tetapi justru yang terpilih dan telah menjadi Kepala Dinas Kesehatan saat ini adalah seseorang dengan kualifikasi pendidikan S1. Entah pertimbangannya apa? Tetapi menurut penulis kandidat bergelas doctor ini adalah salah satu figur terbaik dalam bidang kesehatan di NTT. Sehingga ia layak tampil sebagai Kadis Kesehatan, yang jika itu terjadi maka ia akan dapat melakukan banyak terobosan dan inovasi dalam memecahkan berbagai masalah kesehatan akut di provinsi ini seperti, kasus gizi kurang dan gizi buruk, HIV/AIDS, malaria, demam berdarah dan berbagai isu kesehatan lainnya.

Hal yang sama juga masih terjadi pada saat lelang terbuka untuk jabatan Kepala Biro Humas pada Sekretariat Daerah, seorang kandidat bergelar doctor dalam bidang ilmu pemerintahan yang juga menurut banyak kalangan sangat pantas untuk jabatan itu, “dikalahkan” oleh kandidat lain yang kompetensinya lebih rendah. Padahal jika kandidat doctor ini terpilih selain ia tidak saja akan memberikan kewibawaan akademik pada pemerintah Provinsi NTT tetapi lebih dari itu akan ada banyak hal konstruktif yang dapat dibuatnya dalam mengubah wajah “kehumasan” yang sangat governmental centre, menjadi governance centre. Ia akan mampu melakukan hal ini karena ia memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dan pengalaman berkaraya sebagai PNS beberapa dekade sehingga dapat menggerakkan biro ini untuk berkinerja optimal.

Publik yang Dirugikan
Kedua kejadian buruk dalam penentuan kepala dinas dan kepala biro di atas, tidak saja merugikan kedua kandidat yang sejatinya sangat layak untuk menduduki kedua jabatan itu, tetapi juga publik NTT. Sejatinya, adalah krusial bagi publik untuk mendapat orang-orang terbaik untuk melayani mereka. Karena hanya orang-orang terbaiklah yang dapat melakukan terobosan dan inovasi yang menghasilkan nilai sosial dalam menjawab kebutuhan dan kepuasan individu dan masyarakat yang dilayaninya. Atau dalam jargon managemen publik terkini disebutkan sebagai orang yang mampu “think and act outside the box”. Sebaliknya, jika yang ditetapkan adalah orang dengan kompetensi rendah atau biasa-biasa saja, maka hampir dapat dipastikan SKPD yang dipimpimpinnya akan berjalan seadanya, karena mereka hanya mampu melakukan “doing business as usual” yang sejatinya ketinggalan jaman dan tidak akan pernah memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sungguh menyedihkan, “negara” membayar para pejabat tadi dengan mahal tetapi kinerjanya diragukan/rendah.

Kejadian buruk yakni lelang jabatan terbuka di atas, semakin diperburuk oleh mutasi dan rotasi pejabat eselon IV dan III pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT di pertengahan bulan ini (April), juga dilakukan secara asal-asalan. Beberapa pejabat yang sedang berkinerja optimal di SKPDnya tiba-tiba dipindahkan ke SKPD lain yang lebih buruk kondisinya. Sehingga timbul kesan yang kuat bahwa mereka sedang mendapat hukuman. Padahal sesungguhnya mereka sedang berprestasi karena sedang melakukan inovasi dan berbagai kemajuan di SKPDnya, sehingga adalah sangat wajar bila mereka mendapat reward bukan dipindahkan.

Lebih buruk lagi, apa yang terjadi dalam kedua lelang jabatan dan model mutasi di atas, dapat menjadi preseden buruk bagi kabupaten/kota se-NTT, sehingga ada kemungkinan akan melakukan hal yang sama atau mungkin saja lebih buruk. Maksudnya, para kandidat dengan kompetensi terbaik akan tersisihkan oleh pejabat dengan kompetensi rendah. Dengan demikian dapat dikatakan, efek domino kerusakan penyelenggaraan pemerintahan di NTT akan semakin luas.

Belajarlah dari Ahok
Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok, Gubernur DKI saat ini, menyadari betul bahwa hanya aparatur dengan kompetensi tinggilah yang akan dapat melayani warga Jakarta dengan baik. Itulah sebabnya, setelah panitia seleksi (pansel) jabatan menghasilkan 3 nama terbaik terakhir, pejabat-pejabat mulai dari eselon IV strategis dan eselon di atasnya harus diwawancarai langsung oleh Ahok sehingga ia betul-betul mendapat pejabat publik yang terbaik. Berbeda dengan di NTT, sebelum Pansel memulai kegiatan seleksi hampir semua pihak telah mengetahui siapa yang akan menjadi pejabat tertentu, bukan karena tingginya kompetensi yang dimilikinya tetapi karena kedekatannya dengan kepala daerah. Lelang jabatan seperti ini lebih cocok dinamakan “lelang-lelangan jabatan”, artinya lelang jabatan yang tak berguna, lelang jabatan yang hanya menghabiskan anggaran, waktu, dan energy sambil gagal mendapat kepala dinas/badan/biro terbaik. Dari perspektif etika publik, dalam mengelolah pemerintahan, pemerintah yang melakukan “lelang-lelangan” jabatan adalah pemerintah yang tidak saja short sighted tetapi juga idiot karena hanya berpikir dan melakukan hal ini untuk kepentingan pribadi atau golongannya sambil mengangkangi kepentingan publik.

Jika kita menyimak kemajuan spektakuler yang dialami oleh Singapura dan Jepang, salah satunya ditentukan oleh keseriusan dan konsestensi pemerintah mereka untuk merekrut aparatur negara, dari universitas terbaik dengan prestasi terbaik. Selanjutnya, dalam perjalanan karir mereka mereka akan ditempatakan pada posisi terbaik sesuai dengan kompetensi terbaik mereka. Itulah sebabnya, kedua negara ini saat ini telah memiliki the world class civil servants (pelayan publik kelas dunia). Indonesia belum memilikinya.

Akan tetapi dengan melihat kecendrungan yang ada, di mana pembinaan dan pengembangan karir aparatur di NTT yang masih berlangsung dalam model spoil system (system yang mghancurkan/busuk) akan terus mendorong daerah ini pada posisi semakin terpuruk. Sebab provinsi ini secara umum belum memiliki pejabat karir yang berkompetensi tinggi, yang hanya bisa didapat melalui pembinaan dan pengembangan karir dalam model merit system (system prestasi/maju/unggul). Berbahaya!



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!