NTT Urutan 4 Terbanyak Korupsi – Timor Express

Timor Express

HUKUM

NTT Urutan 4 Terbanyak Korupsi

PAPARAN. Koordinator Investigasi ICW, Tama S Langkun tengah memaparkan materinya tentng Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pada pelatihan jurnalistik peliputan khusu korupsi di Hotel Aston Kupang, kamis (28/4). Tampak mendampingi Imam Wahyudi selaku ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers. (OBED GERIMU/TIMEX)
  • Hasil Investigasi ICW

KUPANG, TIMEX-Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Provinsi NTT menempati urutan empat secara nasional dalam kategori penanganan kasus korupsi terbanyak selama tahun 2015. Koordinator Investigasi ICW, Tama S. Langkun, memaparkan data tersebut dalam pelatihan jurnalistik peliputan khusus korupsi yang digelar Dewan Pers di Hotel Aston Kupang, Kamis (28/4).

Menurut Tama, berdasarkan data penanganan kasus korupsi berdasarkan wilayah tahun 2015 yang dihimpun ICW, NTT menempati urutan keempat dengan 30 kasus korupsi dan nilai kerugian negaranya sebesar Rp 26,9 miliar. Sementara pada urutan pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan 54 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp 332,3 miliar, ditambah kasus suap dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Disebutkan kasus korupsi banyak disidik di Pulau Sumatera. Dari 10 provinsi, sebanyak 5 provinsi masuk dalam kategori provinsi terbanyak yang disidik terkait dengan kasus korupsi.

“Pada urutan kedua ada Sumatera Utara dengan 43 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 206,9 miliar, dan urutan tiga adalah Jawa Barat dengan 32 kasus dan kerugian negara Rp 72,1 miliar,”sebut Tama.

Tama menyebutkan ICW juga mendata jumlah kasus korupsi dari tahun 2010-2015 sebanyak 3.042 kasus dengan 6.733 tersangka dan nilai kerugian negaranya sebesar Rp 33.293,8 miliar. Sementara nilai suap sebesar Rp 999,6 miliar.

“Tren kasus korupsi pun ada yang cenderung naik, naik signifikan dan menurun signifikan seperti di Sulawesi Selatan yang turun signifikan karena tinggi sekali penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum di sana,”sebut Tama.

Sementara modus yang sering dilakukan selama 2010 hingga 2015, menurut Tama adalah penggelapan dengan total kasus sebanyak 878 atau sekira 28 persen. Dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 17,7 triliun.

“Salah satu modus penggelapan yang nilai kerugian negara paling besar adalah korupsi penggunaan jaringan 3G frekuensi radio 2,1 GHz sebesar Rp 1,3 triliun. Terpidana korupsi jaringan 3G adalah Indar Atmanto selaku Dirut IM2,”sebut Tama mencontohkan.

Di hadapan sekira 40an awak media cetak, elektronik dan online Kota Kupang, Tama melanjutkan, korupsi paling banyak disidik aparat penegak hukum dalam periode ini adalah kasus korupsi di sektor keuangan daerah sebanyak 754 kasus atau sekira 24 persen dari total keseluruhan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 5 triliun.

Sementara sektor pelayanan publik (pendidikan, sosial kemasyarakatan, transportasi dan kesehatan), masih menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi selama 2010 hingga 2015. Kasus yang terjadi pada sektor pelayanan publik sebanyak 1.080 kasus atau sekira 35,5 persen.

“Kasus korupsi pada sektor kesehatan, keuangan daerah, dan pendidikan cenderung naik. Pada sektor sosial kemasyarakatan stagnan dan sektor transportasi naik signifikan,”beber Tama.

Dalam melakukan investigasi kasus korupsi, menurut Tama beberapa tantangan yang dialami pers adalah rendahnya skil investigasi dan bank data internal. Termasuk minimnya dukungan redaksi untuk membiayai investigasi reporting, baik karena orientasi politik pemilik media atau ketergantungan pada belanja pemerintah.

“Tantangan lainnya yaitu budaya amplop dan intimidasi dan kriminalisasi terhadap jurnalis yang memberitakan korupsi. Memang setiap media punya tabunya sendiri-sendiri khususnya konflik kepentingan bisnis. Ada lagi soal masalah akses terhadap informasi publik, apalagi berita berkaitan dengan pejabat atau sumber yang memilik kekuatan politik atau memiliki hubungan politik kuat, apalagi tidak ada perlindungan pelapor,” sebut Tama.

Tama menambahkan, banyak pemberitaan korupsi memunculkan tekanan dan intimidasi terhadap jurnalis. Oleh karena itu perlu dukungan dari organisasi profesi dan juga organisasi non pemerintah yang peduli kebebasan pers dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, jurnalis menurut Tama juga perlu memikirkan strategi untuk tidak hanya memberitakan kasus korupsi politik yang melibatkan elit politik.

“Banyak kasus korupsi dalam pelayanan publik yang belum mendapat perhatian padahal dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,”pungkasnya. Hadir sebagai pemateri, Imam Wahyudi dan Sinyo Sarundayang, keduanya anggota Dewan Pers dengan membawakan materi berbeda.

Saat itu, Imam Wahyuji mengurai banyak hal mengenai praktek media abal-abal, yang kini sedang marak dimana-mana. “Malah bukan medianya saja yang abal-abal, melainkan ada yang medianya resmi, namun wartawannya abal-abal. Kelakuannya kelewat batas. Ini meresahkan. Bukan hanya di Kupang, di Jakarta dan kota lainnya pun sama,”tegasnya sengit. Pernyataannya sangat berdasar, karena di divisi pengaduan Dewan Pers, pihaknya mendapat banyak laporan dan aduan publik terkait perilaku oknum wartawan. Tak sedikit yang medianya tak memiliki legalitas formal. Karena itu, ada sinyal kedepan, uji kompetensi itu mestinya diperketat.(joo/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!