“Ayo, Ngadu ke Ombudsman” – Timor Express

Timor Express

HUKUM

“Ayo, Ngadu ke Ombudsman”

JELASKAN PROGRAM. Komisioner Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala, didampingi Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, tengah menjelaskan rencana program Ombudsman di Kantor Ombudsman NTT, Selasa (3/5).

OBED GERIMU/TIMEX
  • Laporan Ombudsman NTT Terbanyak

KUPANG, TIMEX–Pihak Ombudsman RI kembali melakukan kunjungan kerja ke NTT guna memantau langsung kinerja Ombudsman Perwakilan NTT sekaligus berdiskusi dengan sejumlah instansi terkait.

Komisioner Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala dalam diskusi di Kantor Ombudsman Perwakilan NTT, Selasa (3/5), mengatakan Ombudsman tidak hanya bekerja mencari kesalahan, namun ikut mendorong dan memelihara pelayanan publik di setiap lembaga publik yang terkategori baik.

“Kalau pelayanan di Pengadilan Negeri Kupang sudah baik, sehingga kami harapkan jangan sampai menurun lagi. Justru harus bisa menularkan prestasi tersebut dan menjadi contoh bagi yang lain,” kata pria kelahiran Bangka Belitung itu.

Disebutkan, dalam diskusi bersama pihak Pengadilan Tinggi (PT) Kupang juga sudah disampaikan kajian Ombudsman terhadap pelayanan dari semua Pengadilan Negeri (PN) di NTT.

“Kajian itu kami sampaikan untuk menjadi bahan belajar mereka sehingga tidak lagi membuat kesalahan yang sama. Manivestasinya melalui penempelan nomor telepon layanan pengaduan, deklarasi, penyampaian setiap apel pagi, maupun lewat media lampu display running text. Terserah masing-masing lembaga, karena merekalah yang paling tahu situasi masing-masing,”jelas mantan komisioner Kompolnas itu.

Masih menurut Adrianus, walaupun dengan karakteristik wilayah yang berpulau-pulau dan berpengaruh pada minimnya alokasi anggaran, namun Ombudsman NTT justru menjadi yang terbaik dalam sisi pelaporan. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi publik yang tinggi.

“Kondisi geografis setiap provinsi berbeda. Dan kalau NTT yang berpulau-pulau, memang memakan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi, sehingga anggaran untuk lainnya terpaksa ditekan,”aku sang profesor.

Kedepannya, jelas Adrianus, pihaknya akan membuat grade perwakilan, untuk Jakarta dan Surabaya dan ada grade pulau besar dan kepulauan seperti NTT yang memerlukan pola pengeluaran yang berbeda.

“Kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran, karena Ombudsman juga bagian dari pemerintahan yang harus tunduk pada aturan keuangan negara,” sebut Adrianus yang mengaku kehadiran mereka di NTT juga ikut mendampingi Komisi II DPR RI.

Masih menurut Adrinus, Ombudsman selalu memberikan perhatian yang sama kepada semua laporan yang diterima, walaupun nanti hasilnya berbeda.

“Ada yang begitu dibaca saja sudah diketahui bukan kewenangan kami. Ada yang memang kewenangan kami, namun begitu kami minta beberapa informasi tambahan ternyata dia tidak berkomunikasi. Terus walau sudah ada informasi tambahan, tapi sudah ditangani pengadilan, dan secara undang-undang apa yang sudah ditangani pengadilan kami harus berhenti. Ada yang kami sudah dapat informasi, namun untuk mencari tahu posisinya, kami harus melakukan investigasi sendiri,” imbuhnya.

Masih menurut Adrianus, semua kasus ditangani dalam beberapa level hingga pada akhirnya Ombudsman akan memberikan rekomendasi.

“Kalau ada pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, maka kami akan laporkan ke atasannya. Pendekatannya bersifat ke atas, bukan head to head,” tandas Adrianus yang didampingi Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton.

Adrianus menambahkan, Ombudsman saat ini telah melakukan kerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Kemenpan-RB, guna mendorong SP4N, dimana semua pelaporan masyarakat tentang pelayanan publik akan dikumpulkan di SP4N dan bagi yang bermasalah akan ditangani Ombudsman.

“Sedang kita siapkan protokolnya guna mendorong aplikasi SPA4N dari sisi penggunaan. Ini secara online, sehingga kami mendorong masyarakat untuk melaporkan semua persoalan pelayanan public,” imbuhnya.

Dosen Kriminologi Universitas Indonesia itu melanjutkan, dari laporan kepemimpinan Ombudsman yang lama, hanya terdapat 8.000 pengaduan. Untuk itu tahun ini pihaknya menargetkan 15.000 pengaduan.

“Makanya kami roadshow ke mana-mana. Kita imbau masyarakat ayo ngadu. Biar semua ngadu. Kalau begitu berarti masyarakat percaya Ombudsman. Dengan mereka percaya, kami bisa ngomong ke Komisi II untuk penambahan anggaran agar kemauan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (joo/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!