KPK Tidak Siap, Sidang hanya 15 Menit – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Tidak Siap, Sidang hanya 15 Menit

PERIKSA. Hakim Tunggal Praperadilan, Nursyam ketika memeriksa dokumen para kuasa pemohon dan termohon, dalam sidang perdana, Selasa (3/5) kemarin, di PN Jakarta Selatan. (FERDY TALOK/TIMEX)
  • Sidang Praperadilan Ditunda, Kubu Dira Tome Kecewa

JAKARTA, TIMEX-Sidang Praperadilan yang dilayangkan pemohon Marthen Dira Tome terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) telah dilangsungkan Selasa (3/5) kemarin. Sayangnya, sidang yang dipimpin hakim tunggal, Nursyam didampingi Panitera Pengganti, Arham Nawir itu, hanya berlangsung selama 15 menit, lantaran pihak KPK tidak siap, baik kuasa pemohon maupun dokumen lainnya.

Pantauan Timor Express di PN Jaksel, Marthen Dira Tome yang juga Bupati Sabu Raijua, bersama kuasa pemohonnya yang dipimpin Yohanis Rihi, Lorens Mega Man, Semuel Haning, Marsel Radja, Yacoba Y.S. Siubelan dan Abdul Wahab, hadir sekira pukul 8:30 WIB. Turut hadir Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke dan sejumlah sanak family Marthen Dira Tome. Dari pihak Biro Hukum KPK, terlihat hadir, Nur Chusniah dan rekannya.

Setelah menunggu hingga pukul 10:45 WIB, barulah sidang dimulai di ruang sidang 5. Hakim tunggal, Nursyam kemudian mengetuk palu tanda sidang dimulai. Hakim kemudian memeriksa keabsahan dan dokumen para kuasa pemohon, baik legalitas maupun materi praperadilan yang diajukan.

Usai memeriksa kuasa pemohon, giliran hakim memeriksa kuasa termohon. Nur Chusniah yang hadir mengatakan dirinya belum mengantongi kuasa termohon. Kemudian panitera pengganti menunjukkan surat KPK, yang meminta penundaan sidang.

Atas kondisi itu, hakim Nursyam memutuskan sidang ditunda hingga Selasa (10/5) mendatang. Alhasil, sidang perdana praperadilan itu hanya berlangsung 15 menit. “Sidang ditunda hingga Selasa (10/5) mendatang. Diharapkan kuasa pemohon dan termohon hadir tepat pukul 09:00 WIB,”kata hakim Nursyam sambil mengetuk palu tanda sidang ditutup.

Pada bagian lain, Ketua Tim Kuasa Pemohon, John Rihi mengungkapkan rasa kecewanya atas ketidaksiapan KPK selaku termohon. Sikap seperti ini kerap ditunjukkan oleh KPK pada kasus-kasus sebelumnya.

Harusnya, KPK lebih profesional menghadapi gugatan yang dilayangkan, apalagi sudah diketahui KPK sebelumnya. Dia berharap, kedepan KPK lebih siap, sehingga sidang berjalan lancar, dan pada gilirannya, hakim bisa memutuskan gugatan praperadilan secara jernih dan berkeadilan.

Terpisah, Nur Chusniah dari Biro Hukum KPK menyebutkan, dirinya belum diberikan wewenang atau kuasa termohon dari KPK. Dan KPK telah mengirimkan surat permintaan penundaan satu minggu. “Saya belum ditunjuk sebagai kuasa KPK. Namun kalau ditunjuk maka saya siap. Tadi pas habis sidang, pak Hakim minta untuk ikut sidang perdana walau belum kantongi kuasa termohon. Hakim minta supaya bisa dengar hasil sidang perdana,”ungkapnya. Menyoal jaminan kesiapan KPK pada sidang pekan depan, dia kembali menyatakan, KPK belum menunjuk kuasa termohon dan akan dilihat beberapa hari ini. Pastinya akan disiapkan. (lok/fmc/boy)

Marthen Dira Tome: Hukum yang Bersalah, Bebaskan yang Benar

HADIR dan melihat langsung jalannya persidangan, sudah menjadi komitmen dari Marthen Dira Tome, sosok fenomenal yang selama ini dikenal dengan karakternya yang keras. Momentum sidang gugatan praperadilan kepada KPK atas keputusannya menetapkan statusnya sebagai tersangka dana PLS, memang momentum yang sudah dinanti-nantikannya selama ini. Dia ingin menyaksikan, dan bila perlu, ikut menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti apa kronologis program yang ditanganinya. Dia yakin, dia sangat bersih, dan tak bertangan kotor terhadap program yang dibangunnya dari nol itu.

Usai sidang, kemarin, di PN Jaksel, Marthen Dira Tome dalam keterangan persnya kepada Timor Express mengemukakan, gugatan yang dilayangkan pihaknya tidak untuk mengecilkan dan menyerang KPK. Praperadilan semata-mata untuk mencari keadilan. “Keadilan itu, yang salah dihukum dan yang tidak salah dibebaskan atau dilepaskan,”paparnya.

Bupati Sabu Raijua itu menjelaskan, KPK merupakan lembaga yang harus ada, untuk mengawal masa depan bangsa dan generasi bangsa. Korupsi jelas merusak bangsa dan masa depan generasi Indonesia. Karena itu perlu didukung keberadaannya.

Hanya saja timpal dia, KPK dalam penegakan hukum tidak boleh secara sembrono, namun lebih pada menegakkan keadilan. Bagi pihaknya, ada yang salah dalam penyidikan ini, sehingga perlu diluruskan dan diperbaiki. “Kita semua cinta lembaga ini. Tapi harus benar-benar menjunjung tinggi azas keadilan,”ungkap bupati dua periode itu. Masih menurutnya, praperadilan kemarin merupakan sari gizi untuk KPK, agar tumbuh lebih subur dan terus mekar. Menyoal ketidaksiapan KPK hingga sidang ditunda, dia mengatakan itu hak KPK untuk meminta ditunda. Pihaknya pasti akan menyesuaikan dengan PN Jaksel. (lok/fmc/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!