Hukum yang Teraniaya – Timor Express

Timor Express

OPINI

Hukum yang Teraniaya

Oleh: Armindo Moniz Amaral

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Mantan Ketua Umum Senat Unika Widya Mandira Kupang Periode 2014-2015)

KEPERCAYAAN masyarakat terhadap hukum makin menurun disebabkan oleh kinerja buruk penegak hukum itu sendiri. Sejak tahun 70-an, misalnya istilah mafia peradilan telah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Permainan uang mulai masuk ke kamar-kamar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan bahkan advokat). Pada akhirnya hukum berubah wajah menjadi seram dan menakutkan bagi masyarakat kecil yang lemah, miskin dan difabel. Hukum yang sebenarnya lahir dengan misi membela kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan manusia harus berbelok arah dengan melindungi kaum tertentu yang berpunya dan berkuasa. Cukup beralasan ketika penulis menyebut istilah persamaan di depan hukum hanyalah kata-kata indah untuk menghibur masyarakat pencari keadilan yang nota benenya miskin lemah dan difabel, karena dibalik kata persamaan di depan hukum sering terjadi perselingkuhan yang sengit dan saling memuaskan antara orang-orang berpunya dan berkuasa. Bertolak dari sini maka kita perlu berpikir ulang tentang cara berhukum selama ini yang menurut sebagian orang dianggap mapan.

Penegakan Hukum yang Memilukan

Sadar atau tidak, penegakan hukum di Indonesia sedang berada pada level yang memilukan. Hal ini dapat disimak melalui lembaga peradilan kita yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai istilah bermunculan, antara lain adanya istilah transaksi hukum/perkara, calo perkara, makelar kasus, pemerasan, jual beli tuntutan/putusan dan sebagainya. Berkembangnya budaya amplop (mafia peradilan). Berkaca pada fakta ini maka hukum bangsa ini sangat teraniaya, bukan? Menurut Barda Nawawi Arief, hal ini terjadi karena “lemahnya budaya keilmuan”. Lunturnya budaya keilmuan dan moral penegak hukum mengakibatkan orang kecil, miskin dan difabel sulit mengakses sebuah lembaga yang namanya peradilan. Walaupun sempat mengakses lembaga peradilan tapi sudah bisa diprediksi bahwa yang didapat adalah keadilan formal. Ada begitu banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa  lembaga peradilan menjadi begitu mahal dan tidak begitu ramah terhadap orang kecil. Terhadap orang kecil (the poor) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (the have) hukum bersifat protektif dan memihaknya. Sehingga menjadi benar kata-kata March Galanter, Why the haves come out ahead?. Kerisauan Galanter inilah yang justru tampak jelas dalam praktek peradilan di Indonesia dewasa ini. Suteki dalam bukunya yang berjudul Masa Depan Hukum Progresif mencontohkan beberapa fenomena wong cilik (the poor), misalnya: 1. Kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni Internasional oleh Prita Mulyasari (ditahan 3 Mei 2009-3Juni 2009, Tangerang). 2. Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan I bulan.3 Kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 (4 anggota keluarga di tahan di LP Rowobelang) dan para terdakwa dipidana penjara 24 hari. 5. Kasus mbok Minah (dituduh mencuri 3 buah kakao seharga Rp 2.100: 2 Agustus 2009, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari). 6. Kasus Lanjar Sriyanto (Karanganyar) yang didakwa menyebabkan kematian istrinya karena kecelakaan motor di Karanganyar, tragis kasus ini karena istrinya meninggal dunia dan dia sendiri ditahan. 7. Kasus yang melibatkan orang besar (the have) misalnya kasus Bank Century (Suteki:2015:7).

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa lemahnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnya keadilan bagi masyarakat kecil, lemah dan difabel. Perbedaannya sangat menonjol sehingga apa yang dikatakan oleh Anarchais pada abad VI S.M itu benar bahwa hukum tertulis itu seperti jaring laba-laba; mereka akan menagkap yang lemah dan miskin, tetapi akan dikoyak-koyak oleh yang kaya dan kuat.

Struktur sebagai Pengendali Utama

Lawrence M. Friedman memperkenalkan sistem hukum yang adalah struktur, kultur dan substansi. Ketiga sub sistem ini saling menopang satu sama lain untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar yakni kebahagiaan manusia. Sistem ini akan terganggu apabila dari salah satu sub sistem bermasalah. Namun masalah ini tidak begitu rumit atau setidaknya bisa diatasi tatkala terjadi pada substansi hukum, mengapa? karena pengendali utamanya adalah struktur yang dibekali dengan kultur yang baik dan benar. Sepakat atau tidak, kultur hukum menjadi bekal utama bagi struktur hukum untuk menghasilkan keadilan substansial yang berkualitas dan bukan sekedar keadilan. Perlu diakui bahwa ruang lingkup kultur hukum sangat luas, tapi setidak-tidaknya kita mengambil point yang berpengaruh yakni penguasaan ilmu dan mental. Penguasaan ilmu dan mental aparat penegak hukum paling dominan dalam menentukan keberhasilan cara berhukum suatu bangsa.

Taverne penah berujar bahwa ‘berikan saya polisi, jaksa dan hakim yang baik maka hukum pidana yang buruk pun akan membawa keadilan’. Meskipun pendapat ini dikemukakan oleh ahli hukum Negara lain, namun tidak ada salahnya untuk diterapkan di Indonesia demi pemuliaan keadilan substansial. Menurut Taverne, adil atau tidaknya sebuah hukum ditentukan oleh penegak hukum. Apa yang dikatakan oleh Taverne ini sulit terwujud ketika aparat penegak hukum masih menjadi mulut undang-undang (la bounce de la loi).

Siapa yang Harus Mengakhirinya?

Patut diakui bahwa sering kali masyarakat pencari keadilan ikut menganiaya hukum dengan sogok-menyogok di pengadilan. Dengan demikian, pengadilan yang merupakan tempat mencari keadilan harus berubah wajah menjadi tempat mencari kemenangan. Intensi mereka adalah menang atau kalah bukan adil atau tidaknya dari sebuah putusan pengadilan. Motivasi seperti ini akan mengusik keadilan dari wajah hukum. Penegakan hukum yang sangat memilukan ini harus segera diakhiri. Kunci utamanya adalah masyarakat, penegak hukum sendiri, pers dan LSM serta elemen-elemen lain. Masyarakat dituntut untuk menyediakan bahan bakar keadilan yakni kejujuran dan keberanian agar perjalanan Negara ini tidak menyimpang dari tujuannya. Kiranya kita perlu jujur mengakui bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis penegak hukum yang jujur, berdedikasi tinggi, empati, dan berani melakukan terobosan terhadap kebuntutan hukum yang merongrong kemanusiaan.

Ketika menenggok ke belakang maka Indonesia pernah memiliki penegak hukum hebat seperti, pak Hoegeng, Baharuddin Lopa, Bismar Serigar yang memutuskan perkara dengan menempatkan keadilan di atas segalanya dan lain lagi yang masih aktif bekerja

Tetapi, kita salah bila hanya menyebut nama-nama besar yang mnonjol karena orang-orang baik juga bisa ditemukan pada lapisan bawah negeri ini. Mereka tidak memiliki nama besar dan menduduki jabatan publik, karena hanya orang biasa atau pegawai kecil, namun melakukan hal-hal terpuji yang patut direkam dengan baik dan meneladaninya.



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!