Perempuan dan Kaset Usang Politik – Timor Express

Timor Express

OPINI

Perempuan dan Kaset Usang Politik

Oleh :  Umbu TW Pariangu

Dosen FISIPOL Undana, Kupang

PRESTASI  dan dedikasi populis Tri Rismaharini  selama memimpin Kota Surabaya setidaknya semakin melekatkan rakyat pada optimisme bahwa kepemimpinan perempuan masih terbukti visioner dan dipercaya. Risma, –meminjam istilah Stetson dan Mazmur (1995)—hanyalah seorang “femokrat” (birokrat feminis) yang bekerja dari dalam sistem untuk mendorong perubahan. Ia bukan sosok perempuan berjam terbang layaknya politisi parpol tulen dengan kepiawaian menjalankan strategi dan berbagai intrik politik jitu. Namun sikap egaliter dan humanismenya telah mampu melampaui segala sekat kepemimpinan dan politik pencitraan yang sengaja diawetkan oleh kelompok politik status quo yang antiperubahan.

Langkah politik Risma setidaknya membuktikan kiprah perempuan dalam  kepemimpinan politik tak lagi sekadar figuran, namun menjadi determinator dalam arus perubahan demokrasi ke depan. Meskipun demikian harus diakui, jejak Risma dkk masih belum semulus langkah para srikandi lain yang masih tertatih-tatih untuk membuktikan kemampuaannya di sentrum politik lokal.

Berdasarkan data KPU misalnya, pilkada serentak kemarin hanya melahirkan 46 orang perempuan pemenang di 264 daerah, di mana hanya 45 daerah yang berhasilmelahirkan perempuan, yakni di 39 kabupaten dan 6 kota. Sebanyak 24 orang perempuan terpilih sebagai kepala daerah dan 22 orang wakil kepala daerah atau hanya 17 persen bila dibandingkan dengan banyaknya daerah yang dimenangkan calon laki-laki.

Ini menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan perempuan calon kepala daerah tak mencapai separuh dari jumlah pencalonan yang ada. Dari 46 perempuan yang terpilih dari 124 perempuan yg mencalonkan (37, 1 persen) yakni 41, 38 persen perempuan sebagai kepala daerah (24 dari 58 perempuan yang mencalonkan), mereka menang dengan perolehan suara rata-rata 57,44 persen.Sementara dari 33,3 persen perempuan yang terpilih sebagai wakil kepala daerah (22 dari 66 perempuan yang mencalonkan diri) rata-rata kemenangannya berada di kisaran 44,57 persen.
Kue Kekuasaan Dinikmati Laki-laki

Nampak superioritas politik laki-laki masih terlihat kuat ‘menahan’ gerak laju perempuan. Curamnya tebing politik patriarkal yang harus ditaklukkan membuat idealisme dan spirit transformasi yang diusung oleh calon perempuan seperti menemui jalan berliku. Masih masifnya area abu-abu sarat transaksional di dalam sistem kerja partai semakin mendukung stigma sosial terhadap perempuan sebagai kelompok yang mudah dikooptasi agenda politik dominan kaum laki-laki.

Di pilkada 2015 kemarin kita pula diperhadapkan dengan fakta tidak terlalu mengejutkan, di mana perempuan pemenang di pikada lebih banyak didominasi oleh petahana dan kader partai. Terdapat 12 dari 24 perempuan (50%) terpilih yang berlatar belakang petahana/kader partai. Jumlah ini hanya terpaut satu saja dari jumlah perempuan yang punya hubungan kekerabatan dengan elite. Ada 11 dari 24 (45,83 persen) perempuan yang berkekerabat dengan elite. Jumlah ini sama dengan jumlah perempuan kepala daerahterpilih berlatarbelakang mantan anggota DPR/D.

Hal tersebut menunjukkan partai politik biar bagaimanapun masih menjadi instrumen paling penting dan memegang pengaruh dalam melahirkan kader-kader pemimpin. Di dalam partai yang terbuka dan demokratis, saluran rekruitmentasi dan kaderisasi politik yang baik akan memberikan kontribusi positif dalam melahirkan calon pemimpin yang representatif dan disukai rakyat.

Namun di sisi lain, dominannya kepala daerah perempuan berlatarbelakang petahana mengisyaratkan kecenderungan umum bahwa kue kekuasaan masih rentan didominasi oleh segelintir elite yang ada di basis kekuasaan. Artinya keterpilihan perempuan petahana belum tentu karena kepemimpinannya dinilai berhasil di mata rakyat, namun bisa saja karena kelebihan mendistribusikan jaringan politik kapitalnya yang diperoleh selama berkuasa, atau kepiawaiannya mengkoneksikan modal politiknya dengan modal kekerabatan sebagai tiket untuk memenangi pilkada.

Modal seperti ini tak begitu berarti bagi perbaikan profil politik perempuan karena kenyataannya mereka dalam konteks ini lebih karena dikendalikan laki-laki atau suami di dalam mendistribusikan kekuasaan dan mengambil kebijakan-kebijakan urgen terutama terkait upaya mempertahankan dinasti politik.

Sambil berharap dan terus mendesak parpol untuk lebih egaliter dan akomodatif terhadap perempuan, ke depannya, perempuan juga harus lebih bergigih membangun kekuatan akses dan jaringan politiknya sebagai investasi politik jangka panjang. Pengenalan terhadap wilayah atau medan politik, kemampuan bersosialisasi, selain kapasitas intelektual, integritas dan pengalaman di bidangnya, adalah syarat vital untuk memperoleh garansi pintu terbuka dalam persaingan politik, sebagaimana ditunjukkan Risma yang hanyalah seorang “femokrat”.

Kedekatan hubungan psikologis dan fisik dengan rakyat yang dirawat intensif sangat membantu perempuan lebih cepat belajar beradaptasi mengenal perilaku sosial, membaca strategi  dan mengambil keputusan sehingga akselerasi promosi politik perempuan pun bisa berjalan baik.

Pilwalkot Kupang

Tahun 2017, Kota Kupang akan menyelenggarakan pemilihan walikota (pilwalkot). Namun ada semacam kaset usang yang diputar ulang terus. Yakni minimnya calon perempuan yang berkontestasi dalam pilwalkot tersebut. Data yang kita punya, Cuma satu orang perempuan yang dipastikan akan maju dan bersaing dengan kontestan laki-laki. Ini setidaknya memberikan sebuah catatan bahwa proses politik di kota ini belum menunjukkan nilai representasi politis selain proses ritualitas yang miskin nilai dan inovasi berdemokrasi. Ini juga bentuk stagnasi berdemokrasi kalau tidak mau dibilang kemunduran.

Lihat saja baliho atau reklame pilkada di tepi jalan Kota Kupang yang sejauh ini lebih menonjolkan foto-foto kontestan laki-laki daripada sosok srikandi kota. Di mana representasi kaum perempuan? Apakah prosesi politik di kota yang menjadi barometer kemajuan wilayah di NTT ini lebih mencerminkan sebuah politik maskulinitas? Ironisnya, banyak –termasuk aktivis pembela perempuan di kota ini–yang merasa hal tersebut sebagai fenomena biasa, bukan sebagai persoalan. Memang tak ada yang salah, jika LSM-LSM pro-perempuan di kota ini memilih perjuangan untuk membela eksistensi kaum hawa lewat peluncuran program-program pemberdayaan sosial, ekonomi perempuan dan lain sebagainya. Namun, aksentuasi pelaksanaan program tersebut akan memiliki nilai kekuatan jika mampu disinergiskan dengan format pemberdayaan posisi politik perempuan dalam event-event politik. Yang sekaligus akan berfungsi sebagai arena promosi kapabilitas perempuan.

Sejatinya keikutsertaan perempuan dalam proses politik merupakan wujud kesadaran melembaga bahwa perempuan memiliki kepentingan tersendiri untuk masuk dalam ruang politik pengambilan kebijakan. Tanpa ada tekad untuk masuk dalam ruang politik tersebut, isu, agenda melahirkan kebijakan pro-perempuan yang selama ini didengung-dengungkan oleh para aktivis hanya akan berujung sia-sia. Sebab masalah-masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan yang menimpa perempuan sebagai kaum minoritas hanya bisa diperjuangkan secara efektif dalam sebuah struktur formal di dalam politik kekuasaan berbasis afirmatif.

Tanpa bermaksud mengesampingkan laki-laki, dalam situasi politik pragmatis seperti sekarang ini, persoalan yang menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas dalam interaksi sosial, inisiasi untuk melawannya hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kesadaran sebagai pihak yang dinomorduakan dalam kultur, dalam aksioma umum hingga dalam struktur formal politik, birokrasi, akan menstimulasi suatu energi positif dan kebertahanan sosial untuk mendobrak tembok-tembok diskriminatif tersebut.

Perempuan tak boleh anti dengan parpol. Komunikasi atau relasi politik dengan parpol perlu terus dibangun untuk memperoleh kesepahaman dalam memformulasi agenda-agenda kebijakan prioritas terkait dengan perempuan. Sebaliknya parpol juga harus membuka diri dan lebih demokratis untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan kaum minoritas, sehingga parpol tidak mengalami kematian dalam siklus politik sekadar alat pengabsah perwujudan kepentingan pragmatis, namun benar-benar mewujudkan dirinya sebagai media edukasi, kaderisasi politik bagi publik, untuk melahirkan calon-calon srikandi penerus Risma di kota ini.



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!