Ditanya KPK, Gubernur Bantah Suap – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Ditanya KPK, Gubernur Bantah Suap

FRANS LEBU RAYA

DPRD Agendakan RDP; Gubernur: Saya Tunggu

KUPANG, TIMEX–Gubernur NTT Frans Lebu Raya, menjelaskan secara rinci, terkait posisinya dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Sekretaris MA, Nurhadi Abdirrahman, yang sementara diusut oleh KPK. Kepada Timor Express, Senin (10/10) kemarin di Kupang, Frans membantah pihaknya telah memberi suap kepada Nurhadi. Dia membenarkan bahwa dirinya memang telah dimintai keterangan oleh penyelidik KPK tentang kasus sengketa lahan antara Pemprov NTT dengan pengusaha Hendrik Chandra di Labuan Bajo. Tentang surat panggilan KPK kepada dirinya, gubernur mengaku terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi atau yang mewakilinya pada periode tahun 2013-2016.

“Saya ditanya (penyidik KPK) juga apakah pernah bertemu dengan Sekretaris MA, saya bilang saya tidak kenal beliau dan tidak pernah bertemu beliau,”kata orang pertama di Pemprov NTT itu.

“Kalau perkara ini, di Pengadilan Negeri memang Pemprov menang, tapi di Pengadilan Tinggi Pemprov kalah. Pemprov mengajukan Kasasi ke MA tapi kalah juga. Jadi tidak logis lah kalau kemudian ada suap-suapan dan lain sebagainya. Itu keterangan yang saya berikan kepada KPK,” kata gubernur membantah adanya suap menyuap dalam kasus jual beli aset tersebut. Masih menurut gubernur, dirinya juga ditanya, ketika menerima surat panggilan apa yang dipikirkannya.

“Saya menjawab, pertama saya tidak mengerti karena saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Sekteraris MA, dan kedua setelah saya berdiskusi dengan Sekda dan mengetahui soal perkara Pemprov terkait sengketa lahan dengan Hendrik Chandra,”jelas gubernur kelahiran Adonara itu.

DPRD akan RDP

Untuk diketahui, diperiksanya Gubernur NTT Frans Lebu Raya oleh penyidik KPK, pekan lalu, membuat pihak DPRD tak tinggal diam. DPRD NTT pun berniat akan menghadirkan Frans untuk ditanyai terkait kasus persoalan jual beli aset milik Pemprov NTT itu. Frans akan dihadirkan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD NTT, dan forum ini dirasa penting karena DPRD ingin tau, seperti apa duduk masalah kasus itu, sehingga menyeret Frans diperiksa KPK, pekan lalu. RDP ini sedianya akan digelar November mendatang, setelah penyampaian nota pengantar gubernur.

Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (10/10) mengatakannya. Dalam RDP nanti, kata Nelson, gubernur bakal dimintai penjelasan tentang persoalan yang mencuat tentang aset Pemprov di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. “Perlu ada penjelasan dari gubernur kepada DPRD supaya kita sama-sama mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya,”kata Nelson.

Menurut politikus PDIP itu, Pemprov dan DPRD merupakan dua lembaga dengan peran masing-masing, namun sebenarnya mengayomi satu wilayah NTT, termasuk pengelolaan aset.

Komisi III DPRD NTT, lanjut Nelson juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Banggar menyangkut aset-aset tidak bergerak (tanah) milik Pemprov untuk diinventarisir secara baik agar diketahui benar duduk persoalannya.

Sementara terhadap aset tanah yang belum bersertifikat, Nelson katakan akan dianggarkan untuk sertifikasi, termasuk tanah-tanah yang sudah diokupasi oleh masyarakat segera bicarakan bagaimana cara penyelesaiannya.

“Ini beberapa rekomendasi yang dibuat oleh Komisi III dan dilanjutkan dalam rapat Banggar, dan itu sudah kami soroti dalam dua Ranperda terakhir, yaitu ranperda tahun 2015 dan rencana anggaran tahun 2016,”tandas Nelson.

Terpisah, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi soal rencana RDP bersama DPRD, mengaku siap memberikan penjelasan. “Kita siap, saya tunggu (panggilan),”kata Lebu Raya. (joo/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!