82 Pelabuhan di NTT, 50 Mubazir – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

82 Pelabuhan di NTT, 50 Mubazir

MEMRIHATINKAN.Salah satu pelabuhan rakyat di Pulau Semau yang dibangun awal tahun 2000 lalu tampak tidak terurus dan rusak parah, Agustsu 2016.

CARLENS BISING/TIMEX

DPD RI Minta Moratorium

KUPANG, TIMEX-Provinsi NTT yang berbentuk kepulauan harus terkoneksi dengan transportasi laut yang memadai. Sayang, infrastruktur pelabuhan yang sudah dibangun dengan dana ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Saat ini NTT yang terbagi dalam 21 kabupaten dan satu kota, memiliki 18 dermaga penyeberangan dan 74 pelabuhan, baik besar dan kecil. Kepala Dinas Perhubungan NTT Richard Djami kepada Timor Express, Minggu (16/10) menjelaskan, dari 74 pelabuhan, hanya sekira 25 pelabuhan yang aktif.

“Yang 74 itu ada pelabuhan besar, ada juga pelabuhan rakyat seperti di Namosain (Kota Kupang), dan memang banyak yang belum dimanfaatkan secara baik. Sementara yang dermaga penyeberangan (18) itu semuanya aktif dan dikelola PT.ASDP,” beber Richard Djami.

Untuk pelabuhan, Richard tambahan, tersebar di seluruh kabupaten. Di Rote Ndao misalnya terdapat tiga dermaga dan pelabuhan. Demikian pula di Flores Timur, terdapat empat pelabuhan dan dermaga.

Mantan Kepala Dinas Kominfo NTT itu tambahkan, selain dikelola Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan daerah, ada pula empat pelabuhan yang dikelola PT.Pelindo III. Keempatnya, yakni Pelabuhan Tenau Kupang, Ipi (Ende), Waingapu (Sumba Timur), Maumere (Sikka).

Sejumlah kendala yang dihadapi, sambung dia adalah keterbatasan sarana pendukung. “Sekarang sudah era teknologi dan lebih banyak orang muat barang pakai kontainer. Sementara pelabuhan-pelabuhan kita sebagian besar belum bisa terima kontainer,” terang dia.

Terkait usulan moratorium pembangunan pelabuhan, Richard katakan belum waktunya. Saat ini belum semua pulau di NTT memiliki pelabuhan dan dermaga. Namun dia berharap pemerintah juga memperhatikan pelabuhan-pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena minim fasilitas.

“Kita tidak bisa batasi pembangunan pelabuhan, tapi tetap harus perhatikan yang sudah ada supaya tidak mubazir. Demikian juga dermaga penyeberangan kita masih butuh tambahan karena kita ini daerah kepulauan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal NTT Andre Garu mengaku sudah meminta pemerintah pusat untuk menghentikan pembangunan pelabuhan baru di NTT. Pasalnya, proses pembangunan pelabuhan di NTT tidak diikuti dengan pengelolaan yang maksimal. Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi dan memaksimalkan fungsi dari pelabuhan yang sudah dibangun. “Kita minta optimalkan dulu yang ada,” tandas Andre.

Dikatakan lagi, anggaran untuk membangun satu pelabuhan ditaksir tidak kurang dari Rp 40 miliar. Sehingga sangat disayangkan jika dana sebesar itu dibiarkan mubazir. Sementara masyarakat masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di bidang lain. “Benar kita butuh, tetapi harus tepat sasaran dan tepat guna,” tutup dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan RI berencana mengalihkan 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di pelabuhan kepada PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ke-18 UPT tersebut masing-masing akan dialihkan ke Pelindo I sebanyak 2 UPT pelabuhan, Pelindo II 6 UPT, Pelindo III 6 pelabuhan dan Pelindo IV 4 pelabuhan.

Dari 6 UPT yang diserahkan ke Pelindo III, empat di antaranya ada di Provinsi NTT, yakni Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai, Pelabuhan Labuan Bajo di Manggarai Barat, Pelabuhan Wini di TTU dan Atapupu di Kabupaten Belu.

Keempat pelabuhan tersebut saat ini masih dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan. “Ada empat, yakni Reo, Labuan Bajo, Wini dan Atapupu,” jelas General Manager PT.Pelindo III Tenau Kupang, Denny L. Wuwungan kepada Timor Express, Selasa (4/10).(cel)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!