Presiden Minta Pemkot Teliti Aduan KNPI – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Presiden Minta Pemkot Teliti Aduan KNPI

f_surat-mensesneg_hotel-baratPolemik Hotel Barata

Siap Audiens dengan Kajati Baru

KUPANG, TIMEX-Polemik pembangunan Hotel Barata di pantai Kelapa Lima, Jl. Timor Raya, lama tak terdengar kabarnya. Namun, diam-diam ternyata pengaduan DPD KNPI NTT sudah diterima Presiden RI, Joko Widodo.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), KNPI NTT diberitahu bahwa pengaduan tersebut telah diterima presiden. Karena itu, melalui sebuah surat berkop Kementerian Sekretariat Negara RI yang ditadatangani Asdep Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, R. Hadi Nugroho, yang dikirim kepada Wali Kota Kupang, Mensesneg meminta agar Pemkot menindaklanjuti persoalan ini dengan meneliti lebih lanjut. Hasilnya disampaikan kembali kepada Mensesneg dan akan dijadikan bahan laporan kepada Presiden. Berdasarkan copyan surat yang diperoleh koran ini tertera nomor surat B-1548/Kemensetneg/D-2/DM.10/04/2016 tertanggal, Jakarta, 5 April 2016.

Terkait ini, Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Boki kepada Timor Express, Senin (17/10) menjelaskan, kasus ini sudah sampai ke tingkat nasional karena terkait dengan isu lingkungan. Dan, sampai hari ini DPD KNPI NTT masih menunggu klarifikasi Wali Kota Kupang soal kasus Hotel Barata. Pasalnya, sejak April 2016 lalu, KNPI menyurati Wali Kota Kupang untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. “Kami tidak tahu alasannya apa sehingga sampai sekarang belum ada klarifikasi dari wali kota,” kata Heri-sapaan karib Hermanus Boki.

Menurutnya, jika sampai pekan depan tidak ada klarifikasi dari wali kota, maka KNPI akan mengambil sikap tegas. Sebab, setelah ditetapkan menjadi calon wali kota pada 24 Oktober nanti, Jonas Salean selaku petahana akan cuti hingga Februari 2017 mendatang. “Kami akan blokir kawasan Hotel Barata karena itu ruang publik,” kata Heri.

Selanjutnya, dalam waktu dekat KNPI NTT akan melakukan audiens dengan Kajati NTT yang baru. Menurut Heri, Kajati NTT saat ini John Purba segera dimutasi dan kasus Barata merupakan PR besar yang tidak terselesaikan oleh John Purba. “Jadi kami akan sampaikan kepada Kajati yang baru agar segera menyelesaikan kasus ini,” kata Heri.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan pembangunan Hotel Barata jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 26 tahun 2007, UU No. 28 tahun 2002, UU No. 2 tahun 2012, UU No. 32 tahun 2009, UU No. 1 tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1990 maupun Perda Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011. “Dampak ikutannya segala bentuk perizinan yang dikeluarkan juga salah dan batal demi hukum,” kata Heri.

Masih menurut Heri, terlepas dari pelanggaran akan sejumlah peraturan perundang-undangan, jika diurai maka kesalahan fatal lain yang terjadi adalah Hotel Barata dibangun berdasarkan IMB No. 054/BPPT/640.644/002.KKL/I/2012 yang dikeluarkan oleh BPPT Kota Kupang dengan konstruksi bangunan hanya tiga lantai, bukan empat lantai.
Sesuai IMB tersebut tercatat hotel itu milik Robert Khoe. Luas bangunan 4.333 meter persegi. Konstruksinya tiga lantai.

Yang jadi persoalan, dalam perjalanan pembangunan terdapat empat advice plan yang dikeluarkan Pemkot Kupang. Advice plan pertama dikeluarkan pada tahun 2011. Selanjutnya, kedua pada 15 September 2014. Advice plan ketiga dikeluarkan 11 Maret 2015. Saat dikeluarkan advice plan ketiga ini, jalan pesisir dihentikan dan pihak Barata membangun tembok penahan gelombang. Selanjutnya, advice plan keempat diberikan pada April 2015. “Mengakomodir tembok penahan, tetapi memindahkan rencana jalan pesisir di depan tembok penahan yang kondisinya sudah berada di dalam laut,” jelas Heri Boki.

Menurutnya, pembangunan tembok belakang Hotel Barata sepanjang 234 meter yang diduga tidak melalui kajian UKL-UPL untuk reklamasi pantai.
Selanjutnya, kata Heri, dalam pembangunan hotel telah terjadi pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yakni Perda Nomor 12 Tahun 2011, dimana Perda itu berlaku sampai tahun 2031. “Terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan Perda,” kata Heri.

Selain itu, menurutnya, pembangunan hotel tersebut melanggar Perda nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang, khususnya untuk letak bangunan yang dihitung dari ruas Jalan Timor Raya maupun rencana jalan pesisir.

Pembangunan hotel itu juga sekaligus menghentikan rencana pembangunan jalan pesisir yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Kota Kupang. Dengan terhentinya pembangunan jalan pesisir pantai, maka telah terjadi kerugian negara dalam bentuk perencanaan jalan pesisir dan pembangunan jalan pesisir tersebut.

Selanjutnya, kata Heri, apabila pembangunan jalan pesisir dilanjutkan dengan mengambil daerah perairan maka akan terjadi pemusnahan terhadap biota laut.

Pelanggaran lainnya, lanjut Heri, perluasan atau penambahan lahan untuk pembangunan Hotel Barata dicurigai telah melakukan okupasi tanah negara, sehingga perlu ditelusuri bukti kepemilikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Kupang, Eben Ndapamerang mengatakan, Barata tidak perlu amdal. Sebab, Barata hanya perlu upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Amdal, jelas Eben, erat kaitannya dengan suatu kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting. Dan Barata tidak memiliki dampak besar dan penting, sehingga tidak memerlukan amdal. Sebab, limbah Barata hampir sama dengan limbah rumah tangga.

Dijelaskannya, substansi izin lingkungan yang dikeluarkan BLHD Kota Kupang lebih kepada komitmen Barata terhadap pelestarian lingkungan. Dan, BLHD menilai rencana Barata dalam upaya mengelola lingkungan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan limbah agar tidak merusak lingkungan. “Itu substansi dari izin lingkungan sesuai dengan PP 27 Tahun 2012. Tidak ada yang salah,” jelasnya.

Eben menambahkan, dokumen UKL-UPL dibahas setelah Barata memenuhi persyaratan dari sisi tata ruang, sesuai advice plan mengatakan, peruntukan ruang di lokasi tersebut bisa dibangun hotel. Dokumen itu bahkan sudah dibahas dan rekomendasi izin lingkungan juga telah ditandatangani oleh Wali Kota Kupang saat itu, Daniel Adoe, pada 2011 silam. “Rekomendasi izin lingkungan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya IMB. Karena izin lingkungan menjadi prasyarat terbitnya izin usaha atau kegiatan lain,” katanya.

Rekomendasi izin lingkungan (UKL-UPL) yang dibahas dan ditandatangani pada masa Daniel Adoe, kata Eben, pernah dibahas ulang. Hal ini dikarenakan, pihak Barata ternyata membuat rencana baru untuk membangun hotel berlantai empat. Sebelumnya, Barata hanya berencana membangun hotel tiga lantai. “Kalau dibangun semakin besar, maka limbahnya akan bertambah. Jadi kita harus bahas ulang. Yang penting semuanya sesuai dengan rencana umum dan rencana desain tata ruang,” ungkapnya. (sam/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!