Tren Pungli Meningkat – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Tren Pungli Meningkat

BERSIH DARI CALO. Patut diacungi jempol, Kantor Samsat Kota Kupang, sejak lama menginisiasi adanya gerakan bersih dari calo. Mereka menghimbau seluruh warga, agar mengurus sendiri keperluan di Samsat, tanpa menggunakan perantara. Diabadikan kemarin.

STENLY BOYMAU/TIMEX

Polda Bentuk Satgas OPP

KUPANG, TIMEX–Kasus pungutan liar (pungli) kini menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Satgas pemberantasan pungli pun dibentuk melibatkan sejumlah lembaga terkait, dari tingkat pusat hingga daerah. Polda NTT juga telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Kapolda NTT, Brigjen Pol Widyo Sunaryo melalui Kabid Humas, AKBP Jules Abast, kepada Timor Express, Senin (17/10), mengatakan Satgas OPP dibentuk dengan melibatkan sejumlah instansi non Kepolisian.

“Ada Satgas OPP untuk internal Polda dan Polres jajaran, juga Satgas OPP untuk eksternal yang siap melayani pengaduan masyarakat,”kata Jules.

Bekas Kapolres Manggarai Barat itu mengatakan, selama ini OPP sudah sering dilakukan di internal Polda NTT dan Polres jajaran hanya saja tidak terpublikasi.
“Selama ini sudah sering kita lakukan (OPP, Red), namun secara internal saja. Bahkan sudah ada 12 kasus yang ditangani,”kata Jules.

Jules mengimbau masyarakat korban pungli agar melaporkan kepada Satgas OPP, sehingga dapat dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami imbau masyarakat yang jadi korban pungli agar melapor ke kami, sehingga saat transaksi nanti bisa dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT),”harap Jules.

Sosok mantan Kabid Propam Polda NTT itu menerangkan, Satgas OPP internal dikoordinir oleh Bidang Propam, sedangkan Satgas OPP eksternal dikoordinir oleh Ditreskrimum dan Ditreskrimsus, dengan melibatkan sejumlah personel dari lembaga mitra Kepolisian.

Sementara pihak Ombudsman Perwakilan NTT juga mendata laporan pengaduan pungli dari masyarakat.

Kepala Ombusman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton yang dikonfirmasi di kantornya, Senin (17/10) mengatakan statistik laporan pungli selama 4 tahun terakhir mengalami tren peningkatan.

Dia merinci, pada tahun 2013 terdapat 28 laporan, selanjutnya tahun 2014 sebanyak 24 laporan, tahun 2015 dengan 33 laporan dan 38 laporan di 2016. “Laporan pungli di tahun 2013 lebih banyak terjadi di sekolah, yaitu pungutan biaya pindah sekolah, pungutan PPDB/masuk lewat belakang, pungutan pengambilan ijazah dan SKHU, pungutan uang pamit/tamat, dan pungutan UN/buku persiapan UN,”beber Darius.

Pungli juga terjadi pada Dinas PPO, terkait pungutan pengurusan kenaikan pangkat dan sertifikasi guru, serta pungutan tunjangan khusus perbatasan bagi guru-guru perbatasan.
“Kami juga terima laporan pungli di UPTD Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan, khususnya pungutan pengurusan kir kendaraan. Ada juga pungli di pemerintah desa/kelurahan terkait pungutan pengambilan e-KTP,”sebut Darius.

Masih di tahun 2013, jelas Darius, pungli juga terjadi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pungutan pengurusan sertifikasi tanah, dan di pemerintah kecamatan terkait pungutan pengambilan e-KTP. “Ada juga laporan pungli di Kepolisian terkait pungutan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) kendaraan plat luar NTT setiap 3 bulan sekali dengan besaran Rp 150.000 – Rp 200.000/SKTL di Lantas Polres,”sebut Darius.

Darius melanjutkan, laporan pungli di tahun 2014 dominan terjadi di Kepolisian, terkait pungutan uang kepada para pihak yang berperkara dengan maksud SP3 atau menunda penyidikan di Reskrim. Termasuk pungutan berupa barang kepada para pihak yang berperkara dengan maksud SP3 atau menunda penyidikan.

“Ada juga pungutan pengurusan SIM baru dan perpanjangan, pungutan tilang tanpa blangko tilang dan pungutan plat nomor cantik,”urai Darius. Ombudsman, lanjut Darius juga menerima laporan pungli di Kejaksaan, terkait pungutan pengaturan rencana tuntutan (Rentut) dan pungutan penangguhan penahanan, sedangkan di Pengadilan terkait pungutan pengaturan putusan.

“Di tahun 2014 juga ada laporan pungli di sekolah, terkait pungutan membeli kursi/meja, pungutan les tambahan, pungutan pengambilan ijasah/SKHU, pungutan PPDB, pungutan pembangunan pagar dan MCK, dan pungutan Tes IQ,”imbuhnya.

Sedangkan pungli di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pungutan proses akta perceraian, termasuk di UPTD LLAJR Dinas Perhubungan terkait pungutan pengurusan ijin trayek, dan pungli di Puskesmas terkait pungutan persalinan normal peserta Jampersal.

Darius menambahkan, terkait laporan pungli yang dilakukan di Kepolisian, pihaknya telah membangun koordinasi dengan Polda NTT dan Polres jajaran dalam rangka monitoring layanan pada loket pelayanan Polri, yakni pelayanan SIM, SKCK, layanan penanganan laporan polisi dan sejumlah loket pelayanan lainnya.

“Kami juga investigasi bila ada dugaan maladministrasi, termasuk sidak ke loket pelayanan, dan survei indeks kepuasan pelayanan mystery shopping,”jelasnya.

Terhadap pihak-pihak terlapor, Darius juga menyarankan untuk mengoptimalkan peran pengawas internal. “Kita berharap agar dibuat regulasi yang dapat menjadi payung hukum terhadap sejumlah pungutan yang belum diakomodir dalam peraturan pemerintah,”tutup Darius.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) NTT, Dr. Marthen Mulik menilai fenomena pungutan liar (Pungli) hampir terjadi di seluruh sektor. Namun, menurutnya yang lebih dominan adalah di Kepolisian.

Hal ini dikatakan Marthen kepada koran ini, Senin (17/10) melalui telepon seluler ketika dikonfirmasi mengenai fenomena Pungli dan penertiban yang sedang menjadi gerakan nasional saat ini. “YLKI mendukung untuk gerakan itu (penertiban Pungli). Cuman tindakan penertiban saja tidak menyelesaikan masalah. Karena akar masalahnya di sistem yang korup dan bermoral rendah. Itu yang seharusnya diperbaiki,”demikian Marthen.

Ketua Program Studi (Prodi) S3 Peternakan Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) ini mengatakan, upaya penanganan sistem yang korup dan bermoral rendah ini secara massal dan terorganisir belum ada. “Hanya ada upaya-upaya individu yang akhirnya kalah terhadap sistem korup. Media massa bisa menjadi motor penggerak untuk membentuk jaringan gerakan masal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mungkin Timex (Harian Timor Express) bisa ambil peran ini,”harap Marthen. (joo/ito/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!