Copian Surat Menkumham Bocor, KPU Berang – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Copian Surat Menkumham Bocor, KPU Berang

Logo Pilwalkot

Kewenangan Panwaslu untuk Proses

KUPANG, TIMEX–Persoalan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pilkada khususnya terkait dengan mutasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Kupang, kini semakin panjang. Pasalnya, Aliansi Masyarakat Pecinta Demokrasi (AMPD) Kota Kupang kembali mempersoalkan copian surat penegasan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang dibawa calon petahana, Jonas Salean saat melakukan klarifikasi di Panwaslu Kota Kupang, Jumat (21/10). Tak hanya itu, AMPD juga mempersoalkan penyebaran copian surat Menkumham lewat media sosial oleh salah seorang simpatisan Jonas Salean-Niko Frans.

AMPD mempersoalkan hal ini saat melakukan aksi damai ke Kantor KPU Kota Kupang, Sabtu (22/10). Pantauan Timor Express, massa tiba di Kantor KPU sekira pukul 11.15. Aksi itu dikawal aparat kepolisian dibawah pimpinan Kapolsek Kelapa Lima, AKP. Abdul Basith Algadri. Ketua AMPD, Alis Sokain bersama Tivon Leba, Apris Kolimon dan beberapa perwakilan AMPD lainnya, akhirnya diizinkan masuk ke Kantor KPU Kota Kupang, setelah Ketua dan Komisioner menunda rapat internal yang sedang berjalan. Kedatangan Alis cs disambut Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo dan empat komisioner. Alis menyebut, PKPU Nomor 9 tahun 2016 Pasal 87 A ayat 1 dan ayat 3 harus ditegakkan. KPU Kota Kupang harus berbesar hati dan berkata jujur, bahwa bakal calon walikota Kupang, Jonas Salean tidak memenuhi syarat karena melakukan mutasi pejabat pada 1 Juli 2016.

Alis menambahkan, mereka juga kaget dengan beredarnya surat Menkumham di medsos. Bahkan copian surat tersebut dibawa oleh Jonas saat melakukan klarifikasi di Panwaslu Kota Kupang. Padahal, surat tersebut hanya ditujukan kepada Ketua KPU dan tidak ada tembusan kepada siapa-siapa. “Jangan sampai ada mafia di KPU. Kami ingatkan, KPU jangan main-main. Karena ancaman hukuman juga berimbas pada ketua dan komisioner,”tegas Alis sembari menginformasikan kalau mereka akan meneruskan laporan tersebut ke DKPP.

Menanggapi masukan-masukan dari AMPD, Juru Bicara KPU Kota Kupang, Dani Ratu mengapresiasi mereka berkonsultasi langsung dengan KPU Pusat, Bawaslu, Komisi ASN terkait persoalan mutasi di Pemkot. Yang pasti, kata Dani, KPU akan mengambil keputusan yang nanti ada saatnya untuk disampaikan. “Terkait mutasi, kami sudah tiga kali konsultasi dengan KPU Pusat. Baik lewat surat maupun fisik,”kata dia.

Mengenai waktu berlakunya undang-undang, Dani berterima kasih karena AMPD mengingatkan KPU untuk melihat UU Nomor 12 Tahun 2011. Dan memang UU Nomor 12 tahun 2011 juga dipakai KPU sebagai referensi utama. “Saya kira kita tahu bersama bahwa sesuai ketentuan UU 12 tahun 2011, undang-undang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tidak ada kata lain, soal jam, soal sore, tengah malam. Kita harus sepakat karena sumbernya sama,”terangnya.

Selanjutnya mengenai surat Menkumham, Dani menyebutkan ada pihak-pihak yang coba menjatuhkan kredibilitas KPU Kota Kupang dalam perhelatan Pilkada. Sebab surat dari Menkumham hanya ditujukan kepada KPU, tanpa ada tembusan ke pihak lain. Tetapi faktanya, Jumat siang sekira pukul 11.00, copian surat itu sudah ada di Panwaslu, dan juga diposting di medsos.

Secara kelembagaan, lanjut Dani, KPU Kota Kupang merasa dipermalukan. “Kami terganggu sekali karena copian surat ini diposting dan diberi komentar sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sekarangg kami sedang kaji mekanisme penerimaan surat ini. Kami akan berkordinasi dengan Panwas. Kami akan bersikap,”ungkap Dani.

Kewenangan Panwaslu

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Timor Express, Minggu (23/10) mengaku pihaknya sudah menerima pengaduan dari Aliansi Pencinta Demokrasi (AMPD). Baginya, sepanjang memenuhi syarat pencalonan dan calon, maka paslon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU.

Terkait dengan mutasi yang melanggar UU Pilkada, dia mengatakan akan menjadi kewenangan Panwaslu untuk memrosesnya. “Itu kewenangan Panwaslu untuk memproses adanya pelanggaran itu,”Tambah dia. Selanjutnya Panwaslu akan merekomendasikan kepada KPU Kota Kupang, untuk diputuskan. “Nanti KPU akan jalankan rekomendasi Panwaslu,”sebut dia.

KPU jelas, akan menjalankan perintah UU Pilkada dan setiap pelanggaran harus ditindak sesuai norma yang berlaku. “Kita semua harus tunduk pada UU. Kita harus jalankan UU karena tugas KPU mengeksekusi semua perintah UU,”tukasnya. (r2/lok/fmc/boy)

Jonas: Cara Dapatnya Rahasia

Wali kota Kupang, Jonas Salean buka mulut terkait bocornya surat jawaban Kementerian Hukum dan HAM terkait proses mutasi di lingkup Pemerintah Kota Kupang yang diadukan ke KPU. Dikonfirmasi terkait isu itu, dia mengakui, surat Kemenkum HAM hanya ditujukan ke KPU atas surat dari KPU. “Itu kan surat untuk menjawab surat dari KPU,”kata Jonas kepada Timor Express di Lippo Plaza Kupang, Minggu (23/10).

Saat ditanya terkait kemungkinan surat itu bocor ke pihaknya, Jonas memberi isyarat iya kepada koran ini. Namun ketika dikejar lagi dari mana surat tersebut diperoleh, Jonas enggan mengatakan. “Cara dapatnya itu rahasia. Wartawan tidak boleh tahu itu,”kilah Jonas. (cel/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!