Menanti Kinerja Tim Saber Pungli – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Menanti Kinerja Tim Saber Pungli

Bisa Operasi Tanpa Beritahu Pimpinan Lembaga

Satgas Saber Pungli baru saja diresmikan. Untuk memastikan efektivitas tim tersebut, masih perlu waktu. Yang jelas, keberadaan satgas itu menjadi warning bagi para pihak yang selama ini menikmati ’penghasilan’ tambahan dari memeras rakyat.

OPERASI tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menjadi bukti luwesnya tim saber pungli dalam bekerja. Tim Polda metro Jaya yang menjadi embrio Satgas Saber Pungli melangkahi inspektorat Kemenhub. Mereka menangkap basah sejumlah pelaku beserta barang buktinya.

Sistem kerja itu lalu diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Tim itu bergerak secara mandiri dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Presiden memberikan wewenang khusus kepada satgas untuk bergerak tanpa harus memberitahu instansi yang menjadi sasaran.
Menkopolhukam Wiranto menjelaskan, satgas tersebut bertanggungjawab langsung kepada presiden. ’’Jaringan organisasinya dibentuk dari pusat sampai kementerian dan lembaga terkait, juga sampai daerah,’’terangnya Jumat (21/10) lalu.

Pada masing-masing kementerian, lembaga, atau pemda yang disasar, akan dibentuk unit yang menjadi kepanjangan tangan dari satgas. SDM-nya diambil dari masing-masing kementerian dengan syarat tertentu. Meskipun demikian, unit-unit itu garis komandonya langsung dengan satgas Saber Pungli, tidak dengan pimpinan lembaga.

Dengan demikian, keberadaan unit tersebut tidak akan mengganggu jalannya pengawasan internal yang selama ini dijalankan inspektorat masing-masing lembaga. Inspektorat tetap bertugas mengawasi para pegawai dalam berbagai bidang yang luas. Sedangkan, tim kecil saber pungli itu hanya fokus pada pungutan liar.

Wiranto tidak menjelaskan lebih jauh apakah anggota dari unit yang dibentuk itu hanya berfungsi sebagai intelijen atau juga bisa melakukan operasi. Saat ini, pihaknya masih menyusun aturan teknis beserta SOP yang akan menjadi dasar pembentukan unit di kementerian dan pemda. Namun, dalam perpres disebutkan bahwa anggota unit saber pungli di kementerian itu bisa menjadi bagian kelompok kerja untuk melaksanakan operasi.

Mekanisme pembentukan unit kerja di daerah juga sama. Tidak bisa semua wilayah langsung dibentuk unit saber pungli. Tim dari pusat akan melakukan penilaian mana daerah yang perlu segera dibuatkan unit khusus. Untuk sementara, daerah diminta untuk membuat sistem pencegahan sendiri dengan memaksimalkan inspektorat.

Selain mengandalkan tim di masing-masing K/L, Satgas Saber Pungli juga mengandalkan laporan dari masyarakat. Jika merujuk pada janji Wiranto, layanan pengaduan itu seharusnya sudah mulai aktif menerima dan merespons keluhan publik per pekan depan (31/10).

Masyarakat bisa mengadu lewat website saberpungli.id, sms ke nomor 1193, dan layanan call center 1933. Dalam website saberpungli.id, dicantumkan pula tiga nomor selular milik operator. Untuk alternatif call center bisa menggunakan nomor 081213132. Sedangkan, alternatif nomor untuk sms adalah 0856-8880-881 atau 0812-1313-23. Bisa juga mengadu via email ke info@saberpungli.polkam.go.id.

Bak gayung bersambut, kemendagri menyatakan daerah sudah siap membentuk unit saber pungli. Itu sejalan dengan rencana kemendagri memisahkan inspektorat dari struktur pemerintah daerah. Inspektorat akan digabung di bawah naungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemisahan itu dilakukan agar inspektorat di daerah lebih leluasa untuk bergerak. ’’Saya kira Gubernur akan setuju. Kalau tidak dia juga akan pusing sendiri,’’ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. Waktu pemisahan itu nanti masih akan menunggu keputusan BPKP.

Tjahjo mengungkapkan, praktik pungli di daerah memang masih marak. Yang utama adalah dalam hal pengurusan izin. ’’Lalu urusan di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, yang sudah kami pangkas (aturannya) itu juga masih ada,’’lanjutnya. Padahal, anggaran untuk RT dan RW sudah disediakan oleh pemda setempat. Dia mengingatkan yang masih diperbolehkan hanyalah menarik iuran kampung, seperti contohnya iuran kebersihan.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungli di berbagai daerah itu juga untuk menggugah kesadaran masyarakat. Sebab, selama ini dalam beberapa kasus itu malah masyarakat yang berperan aktif dalam pungli. Lantaran mereka malas dan enggan mengurus sendiri. Lantas meminta bantuan makelas untuk mengurus agar bisa cepat selesai.

pemerintah juga sedang menggodok berbagai aturan untuk menghindarkan pungli. Misalnya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sebelumnya hanya lima tahun akan jadi 10 tahun. Tentu itu akan mengurangi pungli hingga setengahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberi perhatian serius terhadap praktik pungutan liar (pungli). Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, setiap tahun komisinya menerima sekitar 7 ribu laporan. Namun, tidak semua laporan itu terkait korupsi. Paling banyak laporan itu berkaitan dengan pungli. Nilainya ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta, bahkan ada yang Rp 5 juta. Namun, nilai pungli itu tidak masuk kewenangan KPK. Yang menjadi kewenangan komisi antirasuah adalah nilainya lebih dari Rp 1 miliar, menimbulkan kerugian negara, dan melibatkan penyelenggara negara. Tapi, ucap dia, pihaknya akan tetap bergerak melakukan tindakan. Yaitu, dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. (byu/jun/idr/lum/jpnn/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!