Pungli, 26 Polisi Terjaring OTT – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pungli, 26 Polisi Terjaring OTT

WIDYO SUNARYO dan FRANS SALEM

Kapolda: Anggota Nakal Ditindak dan Dimutasi
Sekda NTT: Pemprov Perketat Pengawasan

KUPANG, TIMEX–Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) gencar dilakukan pihak Polda NTT bersama Polres jajaran. Sejak dibentuk, Satgas OPP di Polda NTT dan Polres jajaran telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap puluhan oknum anggota Polri yang melakukan pratik pungli.

Kapolda NTT, Brigjen Pol Widyo Sunaryo yang diwawancarai Timor Express, Minggu (23/10) mengatakan pihaknya terus melakukan OTT.

“Kita sudah lakukan OTT melalui satgas yang sudah dibentuk. Sudah ada hasilnya dari OTT tersebut,”kata Kapolda.

Menurut Kapolda, OPP dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi, dan satgas terlebih dahulu akan fokus melakukan pengawasan dan penindakan secara internal.
“Bagi anggota yang terlibat pungli akan dikenai sanksi administrasi yakni mutasi. Sedangkan sanksi disiplin akan diproses di Bidang Propam,”tandas Kapolda.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, AKBP Jules Abast yang dihubungi via ponsel, Minggu (23/10), mengatakan sesuai hasil OTT tahun 2016 (1 Januari – 23 Oktober), sudah dilakukan OTT terhadap 26 anggota di Polda NTT dan Polres jajaran.

“Terakhir ada dua kasus, yaitu kasus pungli angkut ternak yang dilakukan Brigpol GX, anggota Polres Kupang, dan kasus pungli pembuatan SKTL yang dilakukan Bripka WP dan Bripda ML, anggota Polres Rote Ndao,”kata Jules. Bekas Kapolres Manggarai Barat itu melanjutkan, OTT juga berhasil dilakukan terhadap anggota yang melakukan pungli pada pengurusan SIM di Satlantas Polres Manggarai Barat, Polres Ngada, Polres Ende dan Satlantas Polres TTU.

Termasuk pungli saat penilangan oleh anggota Satlantas Polres Manggarai, Polres Kupang Kota, Polres Kupang, dan Ditlantas Polda NTT.

“Ada juga OTT anggota yang lakukan pungli pengangkutan ternak. Ada dua kasus yang dilakukan oleh anggota Pospol dan Polsek di Polres Kupang,”jelas Jules.

Masih menurut mantan Kabid Propam Polda NTT itu, OTT juga berhasil dilakukan terhadap anggota yang melakukan pungli perjudian.

“Satu kasus oleh anggota Satlantas Polres Kupang, dan dua kasus pemerasan oleh anggota Satreskrim Polres Kupang Kota dan Dokkes Polda NTT. Ada dua kasus pungli di Satlantas Polres TTU dan Satlantas Manggarai masih dalam pemeriksaan di Bidang Propam,”imbuhnya.

Pemprov Perketat Pengawasan

Pemprov NTT juga melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik pungli oleh aparaturnya. Sekda NTT, Frans Salem yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (21/10), mengatakan pihaknya berkomitmen mencegah pungli dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Dulu kenapa kita bentuk Samsat Online, karena pungutannya banyak. Kita ingin Samsat online supaya pungutan tambahan itu dikurangi, sehingga ikut regulasi saja,”kata Sekda.
Dia menyebutkan perizinan yang selama ini ada pada setiap SKPD sangat berpotensi dilakukan pungli. Untuk itu kini semuanya menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). “Semua kebijakan ini untuk menghindari pungutan-pungutan di luar ketentuan,”tandasnya.

Sekda melanjutkan, pihaknya juga terus memaksimalkan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai pengawas internal. “Inspektorat kita minta lakukan pengawasan terus menerus terhadap SKPD yang ada laporan masyarakat. Biasanya tidak ada hubungan dengan pungli, tetapi keterlambatan pelayan. Kalau ada laporan, pak gubernur selalu minta Inspektorat lakukan pemeriksaan khusus,”tutup Sekda. (joo/boy)

300 Anggota Polri Terancam Dicopot

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, hingga saat ini jumlah kasus dan personil yang diduga terlibat pungli masih sama. Terdapat 235 kasus pungli dan sekitar 300 personil yang terlibat. Kasus pungli paling banyak dengan jumlah 160 kasus dari bidang lalu lintas, Baharkam 39 kasus dan reskrim dengan 26 kasus dan. ”Laporan terakhir jumlahnya segitu,”tuturnya.

Yang pasti, selain sidang kode etik, personil yang terlibat tentu akan dipidana. Bila memang perbuatannya masuk ke pidana. Tentu kalau sampai begitu, tak lagi perlu dipertanyakan dicopot atau tidak. ”Sudah pasti dicopot,”jelasnya.

Menurutnya, Polri terus berupaya untuk menyelidiki berbagai laporan pungli di tubuh Korps Bhayangkara. Semua itu sedang dalam proses penyelesaian. ”Ya, pungli ini harus dihentikan,”tegasnya.

Tapi, Polri tidak berhenti disana, sebab dipastikan ada sejumlah kasus pungli yang melibatkan pemerintah daerah sedang diusut. Kebanyakan laporan itu terkait pelayanan perizinan di daerah. ”Banyak keluhan yang kita selidiki, ini yang dibawah pemerintah daerah,”ujarnya.

Untuk memperkuat pemberantasang pungli, maka Polri tentu perlu bekerjasama lintas lembaga. Dia menjelaskan, pemberantasan pungli ini akan dilakukan menyeluruh. ”Kami berupaya terus,”tuturnya. (byu/jun/idr/lum/jpnn/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!