AMAL Adukan Pemkab Nagekeo ke AMAN – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

AMAL Adukan Pemkab Nagekeo ke AMAN

DISKUSI. Warga antusias saat diskusi di Rendu, Minggu (23/10).

ALEX SEKO/TIMEX

Langgar Hukum Adat

ENDE, TIMEX – Aliansi Masyarakat Adat Lambo (AMAL) mengadukan tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo ke Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas tindakan melanggar hukum adat dengan menerobos masuk wilayah masyarakat adat Lambo saat dilakukan ritual adat perburuan, Selasa (18/10) lalu.

Ketua AMAL, Hendrikus Kota saat melakukan diskusi bersama AMAN, Minggu (23/10) di Rendu Butuwe mengatakan, Pemkab Nagekeo dengan tahu dan mau telah melakukan penyerobotan terhadap wilayah masyarakat adat Rendu yang terdiri dari masyarakat adat Rendu, masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Ndora.

“Pemkab dengan sengaja, tahu dan mau melanggar aturan adat yang ada di sini karena saat melakukan survei pada hari Selasa lalu di komunitas Lambo sedang diadakan ritual adat perburuan. Meski sedang lakukan ritual, mereka tetap menerobos masuk ke wilayah adat Lambo tanpa seizin kepala suku atau tetua adat yang ada disini,” katanya.

Dia menegaskan, sesuai aturan adat yang berlaku di masyarakat adat Lambo, ketika ritual adat perburuan sedang berlangsung, siapapun yang hendak berkunjung atau melewati wilayah adat tersebut tidak diizinkan masuk kecuali telah mendapat izin dari tetua adat di komunitas tersebut.

“Pemkab Nagekeo tetap datang ke lokasi yang akan dibangun waduk. Rombongan melewati wilayah adat Lambo tanpa seizin komunitas adat setempat. Padahal, komunitas adat telah memberitahu larangan tersebut kepada pemerintah desa setempat untuk disampaikan kepada pemkab,” kata dia.

Dia menyebutkan, apa yang dilakukan Pemkab Nagekeo merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku, sehingga siapapun dia yang melanggar hukum adat, konsekuensinya adalah bertanggungjawab terhadap pelanggaran itu.

Diskusi di Lambo dihadiri komunitas adat setempat menghadirkan narasumber, Philipus Kami, ketua AMAN Nusa Bunga dan Noben da Silva dari Komnas Perempuan dan Anak, di mana tema diskusi yang diangkat yakni, ‘Wilayah Kehidupan Komunitas Adat’. Masyarakat di tiga persekutuan adat antusias mengikuti diskusi tersebut.

Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami mengatakan, masyarakat adat mempunyai kearifan lokal yang berkaitan dengan adat dan budaya setempat. Karena itu, penerobosan yang dilakukan Pemkab Nagekeo merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku.

Dijelaskan, komunitas adat Rendu telah hidup secara turun temurun sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk. Karena itu lanjut Philipus, yang juga anggota DPRD Ende ini, komunitas adat Rendu, Lambo dan Ndora merupakan komunitas terkecil yang menjadi fondasi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga suatu keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk menghargai hak–hak dasarnya sebagai warga negara.

“Komunitas adat Rendu sudah ada jauh sebelum negara ini dibentuk, sehingga komunitas ini merupakan bagian dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Noben da Silva dari Komnas Perempuan dan Anak yang mengatakan, Pemkab Nagekeo telah mengabaikan hak–hak dasar warga Rendu yang merupakan bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pihaknya mengecam keras tindakan Pemkab Nagekeo yang mengambil kebijakan tidak pro terhadap masyarakat kecil malah kebijakan yang menindas rakyat kecil.
“Pemkab Nagekeo terlalu egois dalam mengambil kebijakan yang sama sekali tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Mereka malah jadi penguasa yang menindas masyarakat kecil,” pungkas dia. (kr7/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!