Amankan 4 CTK, Polda Bekuk Perekrut – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Amankan 4 CTK, Polda Bekuk Perekrut

KUPANG, TIMEX-Polda NTT melalui satuan tugas (Satgas) Human Trafficking berhasil mengamankan empat orang calon tenaga kerja (CTK) diduga illegal. Mereka diamankan dari sebuah penampungan di sekitar Jalur 40, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Jumat (21/10).

Dari keempat CTK yang diamankan itu, tiga teridentifikasi berasal dari TTS, masing-masing DA, 26, FY, 19, dan YNS, 23. Sedangkan seorang lagi, EF, 26, asal TTU.
Kabid Humas Polda NTT, AKBP Jules Abast yang dikonfirmasi Timor Express via ponsel, Senin (24/10), mengatakan, keempat CTK tersebut diamankan setelah petugas menerima laporan masyarakat.

“Satgas terima laporan masyarakat bahwa ada kos-kosan dijadikan sebagai tempat penampungan calon TKW yang akan dikirimkan secara illegal,” ungkap Jules.
Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapati 4 orang CTK di penampungan, dan langsung diamankan ke Mapolda untuk dimintai keterangan.
Sesuai keterangan CTK, jelas Jules, terungkap mereka direkrut secara illegal oleh BN alias AS alias HD.

Perekrut berusia 33 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditangkap pada Sabtu (22/10). Dia juga sudah ditahan dan dititipkan penahanannya di Rutan Polres Kupang Kota.

Dari tangan tersangka, polisi menemukan dua KTP milik tersangka dengan nama dan alamat berbeda.
Satu KTP dengan alamat Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dan 1 KTP lagi beralamat Sembulang, Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
“Perekrut diduga akan melakukan TPPO dengan cara akan mengirimkan CTK untuk dieksploitasi ke Medan. CTK rencananya akan dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga. Akan tetapi yang bersangkutan tidak memiliki izin sebagai perusahaan yang berhak untuk melakukan perekrutan dan penempatan calon tenaga kerja antar daerah,” terang Jules.
Mantan Kapolres Manggarai Barat ini melanjutkan, tersangka juga menggunakan foto-foto bersama pejabat guna memuluskan perekrutan yang dilakukan di wilayah Kupang dan sekitarnya.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta,” jelas Jules Abast. (joo/aln)

Cabut Izin PJTKI ‘Nakal’
Permintaan Dewan ke Pemkot

Maraknya kasus TKI meninggal memantik diskusi hangat di Komisi IV DPRD Kota Kupang. Pasalnya, para TKI yang menjadi korban tersebut disalurkan melalui PJTKI yang ada di Kota Kupang.

Untuk Kota Kupang, sejauh ini terdapat 42 PJTKI. Dari jumlah itu, hanya dua yang mempunyai balai latihan kerja (BLK). Mayoritas PJTKI tidak mempunyai BLK di Kota Kupang. Padahal, kantor cabang PJTKI boleh beroperasi setelah mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, Senin (24/10), mengatakan, untuk meminimalisir human trafficking, apalagi Kota Kupang sebagai daerah transit, pengawasan harus diperketat. “Tingkatkan pengawasan di RT/RW. Jangan sampai urus administrasi langsung di kelurahan atau dispenduk. Karena faktanya banyak dari luar daerah yang menggunakan alamat Kota Kupang,” kata Walde-sapaan karib politikus PKB ini.

Ia juga meminta Pemkot melalui Dinas Nakertrans untuk mencabut izin PJTKI yang melanggar undang-undang dan menimbulkan korban. “Kadis harus berani dan tegas mencabut izin PJTKI nakal. Siapkan anggaran untuk pengawasan. Pemerintah setempat harus berkoordinasi dengan RT/RW dan mengawasi penerbitan surat keterangan,” kata Walde.
Ketua Komisi IV, Livingston Ratu Kadja juga menegaskan, upaya yang harus dilakukan adalah turun ke lapangan dan lakukan pengawasan. Pemerintah dan pihak terkait lainnya harus bergandeng tangan dan punya komitmen yang sama untuk memerangi human trafficking.

Dengan demikian, segala bentuk proses pengurusan administrasi kependudukan dari tingkat paling bawah diawasi ketat, sehingga tidak ada celah bagi para mafia untuk bermain. Ia juga menagatakan, DPRD khususnya Komisi IV akan bersama pemerintah melakukan pengawasan dan turun ke lapangan untuk memeriksa langsung kantor-kantor PJTKI. “Kalau memang ketahuan tidak benar ya dicabut izinnya,” tandas Livingston. (sam/aln)

Golkar Berjuang Atasi Human Trafficking
Perjuangkan Dana APBN, Bantu Perizinan CTKI

Rabu (26/10) besok, Partai Golkar akan genap berusia 52 tahun. Menandai peringatan hari ulang tahun (HUT) tersebut, partai berlambang pohon beringin itu akan melakukan sejumlah kegiatan di Kupang. Di balik itu, menandai momen HUT kali ini, Golkar ingin mengambil peran penting, terutama dalam mengatasi salah satu persoalan bangsa, yakni Human Trafficking alias perdagangan orang.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTT, Mohammad Ansor di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Senin (24/10), mengatakan, untuk perayaan HUT Golkar kali ini, salah satu isu yang akan menjadi perhatian Golkar adalah persoalan Human Trafficking.

Partai Golkar, kata Ansor, memandang persoalan human trafficking merupakan persoalan serius sehingga harus direspon secara serius pula. Oleh karena itu,

Berkenaan dengan itu, Partai Golkar melalui Ketua Umum, Setya Novanto bersama kader-kader Golkar, terutama yang duduk di Senayan telah berkomitmen memperjuangkan alokasi dana dari APBN untuk membangun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dengan kehadiran lembaga ini, diharapkan dapat memberi solusi, khususnya melayani perizinan kepada para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) agar bisa berangkat menjadi TKI secara legal. (r2/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!