HIPMI Serukan Dukungan Basmi Pungli – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

HIPMI Serukan Dukungan Basmi Pungli

PENDIDIKAN.Ketua BPD HIMPI NTT Fahmi Abdullahi (kedua kanan) mendampingi pengurusnya saat mengikuti pendidikan di Lemhanas RI, di Jakarta, Senin (10/10) lalu.

HIPMI FOR TIMEX

Kada Harus Tegas, Masyarakat Laporkan

KUPANG, TIMEX– Langkah Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Namun jika hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh kepala daerah, upaya ini tetap menyisakan hambatan.

Ketua BPD HIPMI NTT Fahmi Abdullahi meminta kepala daerah di NTT untuk ikut mendukung gerakan tersebut. Kepada Timor Express, Senin (24/10), Fahmi menilai, ketegasan kepala daerah juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah di daerahnya.

“Kami sebagai pengusaha-pengusaha muda sangat mendukung gerakan ini. HIPMI mendukung pemberantasan pungli karena selama ini yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, terutama di kota dan kabupaten yang tidak tersentuh. Polisi dan aparat terkait yang ditunjuk, agar segera menindaklanjuti di wilayah masing-masing,” kata Fahmi.

Sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mendukung gerakan tersebut, lanjut Fahmi adalah dengan membuat nomor-nomor pengaduan yang bisa diakses masyarakat. Sehingga masyarakat ikut mengawasi kinerja aparat. “Sekarang era transparansi dan masyarakat wajib tahu. Kalau ada yang kena tangkap, harus diproses juga secara transparan,” sambung dia.

Sebagai ketua HIPMI NTT, Fahmi juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya untuk mengawal tekad bersama tersebut. Pasalnya, tindakan pungli bisa terjadi di mana saja dan bisa dicegah oleh semua pihak, baik pelaku dan juga korbannya.

“Apalagi kami sebagai pengusaha muda harus menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Jangan sampai teman-teman yang baru mau belajar jadi pengusaha, justru jadi korban pungli dan bisa mematahkan semangatnya untuk berwirausaha,” tandasnya.

Dia kembali meminta aparat pemerintah, termasuk TNI/Polri untuk menjadi bagian dari pemberantasan pungli. Apalagi dengan beredarnya berbagai informasi di media massa yang menyebut maraknya kasus pungli di sejumlah instansi.

“Mari kita tunjukkan kepada daerah lain bahwa masyarakat NTT bisa keluar dari isu miring ini. Terutama budaya orang NTT bukan budaya pungli,” tutup dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah membentuk tim satuan tugas pemberantasan pungli. im tersebut akan bekerja secara senyap untuk membasmi setiap tindakan pungli, baik di pusat dan daerah.(cel)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!