Jonas dan Jefri Belum Aman – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Jonas dan Jefri Belum Aman

PENGUMUMAN. Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo (tengah) bersama empat komisioner KPU saat mengumumkan hasil pleno penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang di Kantor KPU Kota Kupang, Senin (24/10).

SEMY BALUKH/TIMEX

Jonas Tersandung Mutasi, Jefri Belum Mundur

KUPANG, TIMEX–KPU Kota Kupang dalam pleno kemarin, telah menetapkan Jonas Salean dan Jefri Riwu Kore sebagai calon Wali Kota Kupang periode 2017-2022, Senin (24/10). Namun, ada catatan khusus untuk dua calon tersebut.

Khusus untuk Jonas, KPU masih akan mengkaji rekomendasi Panwaslu Kota Kupang tertanggal 22 Oktober 2016. Dalam rekomendasi tersebut, Panwaslu menyatakan Jonas Salean selaku calon petahana melanggar ayat 2 Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 karena melakukan mutasi pejabat kurang dari enam bulan sejak penetapan calon tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, KPU diberi deadline tujuh hari sejak rekomendasi dikeluarkan. Dengan demikian, nasib Jonas Salean belum aman, dan paling lambat ditentukan pada 29 Oktober 2016. Sementara terkait calon Jefri Riwu Kore, catatan yang diberikan KPU yakni harus memasukkan keputusan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Waktu yang diberikan adalah 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. Jika sampai batas waktu 60 hari tidak ada keputusan pengunduran diri, maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilwalkot.

Masih terkait catatan untuk para calon, Juru Bicara KPU Kota Kupang, Daniel B. Ratu mengatakan rekomendasi Panwaslu diserahkan kepada KPU pada tanggal 22 Oktober 2016.
Dalam rekomendasi tersebut dikatakan bahwa ada pelanggaran administrasi yang dilakukan calon atas nama Jonas Salean selaku petahana. Ia diduga melanggar pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur soal mutasi pejabat. “Sampai tanggal 29 kami akan buat keputusan terhadap dugaan pelanggaran ini. Tapi bisa juga dalam satu dua hari ini kami sudah buat keputusan, tergantung kajian kami,”kata Dani.

Terkait ini, Ketua Panwaslu Kota Kupang, Germanus Atawuwur kepada wartawan mengatakan rekomendasi Panwaslu Kota Kupang sudah sangat jelas, yaitu adanya pelanggaran terhadap pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Dan rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU pada 22 Oktober lalu. Selanjutnya, keputusan sepenuhnya ada di tangan KPU.
Soal adanya pembatalan SK mutasi yang dilakukan Wali Kota Kupang Jonas Salean pada 21 Oktober, menurut Germanus, pihaknya tidak tahu menahu soal pembatalan SK tersebut. “Apa latar belakangnya, apa tujuannya, bagaimana prosesnya, itu tanya wali kota karena bukan kewenangan panwas,”kata Germanus.

Menurutnya, SK pembatalan mutasi tersebut memang diterima oleh Panwaslu Kota Kupang. Namun copyan SK itu diterima setelah Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kupang. Oleh karena itu, keputusannya ada di tangan KPU. Silakan KPU melakukan kajian dengan melihat aturan yang berlaku dan juga dinamika yang terjadi.

Lebih lanjut dijelaskan, rekomendasi dikeluarkan pada 22 Oktober setelah dilakukan kajian-kajian oleh Panwaslu. Kemudian, ketika ada pembatalan SK itu sudah di luar kewenangan Panwaslu. “Kami tidak tahu soal itu. Dan di luar kewenangan kami,”katanya.

Oleh karena itu, karena rekomendasi sudah di tangan KPU maka silakan KPU membuat keputusan. KPU juga berwenang melakukan kajian didasarkan pada undang-undang yang berlaku. “Bila perlu KPU butuh pandangan ahli silakan itu kewenangan mereka,”kata Germanus.

Masih terkait pembatalan SK, Jubir KPU Dani Ratu juga mengakui bahwa KPU baru menerima tembusan surat dari Sekretaris Daerah Kota Kupang kepada Panwaslu Kota Kupang pada Minggu (23/10) pukul 14.00. Surat pembatalan mutasi tersebut tertanggal 21 Oktober 2016. “Sampai tadi (kemarin, red) belum ada rekomendasi lain selain rekomendasi tanggal 22 Oktober,”kata Dani. (sam/boy)

Viktori dan Adil Gugur

DUA pasangan calon, Habde Adrianus Dami-Ferdinandus Lehot (Adil) dan Matheos Viktor Messakh-Victor Manbait (Viktori) dinyatakan gugur. Dua paslon independen ini tidak memenuhi syarat pencalonan, yakni jumlah dukungan minimal.

Saat membacakan berita acara penetapan calon, Ketua KPU Kota Kupang, Senin (24/10), Marianus Minggo, mengatakan jumlah dukungan paket Adil yang sah sebanyak 11.315 dukungan. Pasangan ini belum memenuhi syarat dukungan minimal yakni 22.417 dukungan. Oleh karena itu, paket ini masih kekurangan 11.102 dukungan. Paket ini diberi waktu untuk melengkapi dukungan tersebut mulai 29 September sampai 1 Oktober 2016. Namun, sampai 1 Oktober 2016 pukul 16.00, paket Adil tidak memasukkan tambahan dukungan. Paket ini harus memasukkan dua kali lipat jumlah kekurangannya. Dengan demikian total dukungan yang harus dimasukkan adalah 22.204 dukungan. “Dengan demikian pasangan Habde Adrianus Dami-Ferdinandus Lehot dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilwalkot,”kata Marianus.

Paket Viktori pun bernasib sama. Pasangan ini hanya memenuhi 11.935 dukungan. Dan masih kekurangan 10.482. Pada masa perbaikan, paket Viktori harus memasukkan dua kali lipat jumlah kekurangan, yakni menjadi 20.964 dukungan. Namun sampai 1 Oktober 2016, paket Viktori tidak memasukkan tambahan dukungan. Dengan demikian KPU menyatakan paket ini tidak memenuhi syarat pencalonan dan tidak bisa ditetapkan sebagai calon pada pilwalkot 2017.

Dengan gugurnya paket independen, maka hampir pasti Pilwalkot hanya diikuti dua kontestan, yakni paket Firmanmu dan Sahabat. Kedua paket calon ini diusung oleh koalisi partai politik.

Paket Sahabat diusung koalisi parpol dengan total 24 kursi sedangkan paket Firmanmu diusung koalisi parpol dengan total 16 kursi. (sam/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!