Republik Pungli dan Revolusi Mental – Timor Express

Timor Express

OPINI

Republik Pungli dan Revolusi Mental

Oleh: Alfred Tuname (Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia))

Pungutan liar atau pungli menjadi topik yang hangat diberitakan media massa. Meski sesunggunya pungli sudah lama dipraktikkan di republik ini, pungli memang harus dibicarakan, juga “dibersihkan”. Melawan pungli harus menjadi gerakan bersama untuk menyelamatan bangsa. Digawangi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk “Saber Pungli” alias Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sebagai gerakan bersama, Saber Pungli membawa angin segar bagi “kesehatan” administrasi birokrasi di kantor maupun di jalanan. Tentu hal itu bukan soal uang saja, tetapi juga mentalitas, etika dan moral bangsa. Oleh karena itu, persoalan pungli bukanlah hal yang remeh, tetapi soal proses menjaga keroposnya sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Secara sosial, pungli memang meresahkan masyarakat. Dalam banyak kasus pungli, masyarakat kecil selalu menjadi korban, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh aparatus birokrasi negara. Nyaris praktik pungli dilakukan oleh semua pelayan dan abdi negara. Kepolisian, kejaksaan, birokrasi pemerintah dan aparat desa. Mereka menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan pungli. Maka dikenal istilah “uang keringat”, “uang lelah”, “uang tinta”, “uang kertas”, “uang ketik”, “uang damai” dan lain-lain.

Pungli seringkali identik dengan uang receh. Uang itu digunakan untuk memperlancar urusan administrasi dan birokrasi. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi “habitus” bangsa, maka republik kita akan dijuluki Republik Pungli. Pungli terjadi mana-mana dan dianggap biasa. Inilah yang disebut dengan banalitas. Orang menganggap sebuah kejahatan bukan lagi sebagai kejahatan karena semua orang melakukan hal itu dan sudah terbiasa.

Dalam perspektif ekonomi, pungli menurunkan iklim investasi dan daya saing. Kebiasan pungli berdampak pada ekonomi biaya tinggi sehingga biaya produksi barang meningkat. Akibatnya, harga-garga barang yang dihasilkan pun tinggi. Harga barang yang tinggi seperti ini akan merugikan bangsa. Barang-barang kalah bersaing dengan harga barang yang berkualitas sama di pasar internasional. Menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), bangsa ikut hanya akan bertindak sebagai konsumen, bukan produsen. Oleh karena itu, pungli harus diberihkan sebelum menjadi momok yang mempermalukan bangsa sendiri.

Pungli merusak tatanan hidup bersama. Rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah sebab birokratnya memiliki mental koruptif. Pungli adalah korupsi itu sendiri, meskipun kecil. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menghambat kerja pembangunan. Sebab, masyarakat tidak percaya pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahwa, kebijakan publik hanya komuflase politik untuk kepentingan sekelompok orang. Sebagai contoh, kebijakan penertiban lalu lintas kendaran selalu diikuti pungli petugas kepolisian. Kebijakan pembuatan e-KTP diikuti dengan pungli petugas catatan sipil. Pembangunan proyek irigasi desa selalu diikuti dengan pungli aparatur desa. Persis tesis dimana ada birokrasi, di situ ada pungli, ada korupsi.

Cendikiawan Arnold Rogow dan Harold Lasswell pernah mengatakan, sebuah tindakan (an act) disebut korupsi ketika, “it violates responsibility toward at least one system of public or civic order and is in fact incompatible with (destructive of) any such system. A system of public or civic order exalts common interest over special interest; violations of the common interest for special advantage” (Arnold Heidenheimer, 1970). Intisarinya adalah ada kepentingan publik yang hilang dalam sebuah perbuatan publik. Itu berarti perbuatan koruptif bukan hanya sekadar perilaku oknum, tetapi ada jejaring kekuasaan yang mengambil keuntungan dalam setiap jejang kebijakan. Karenanya, ada sikap diam dan saling paham diantara para koruptor. Semuanya itu terkoneksi rapi.

Pungli pun demikian. Para pelaku pungli saling paham dan diam. Atas tindakan pungli itu, masing-masing sekawanan itu akan mendapatkan bagiannya dan jatahnya masing-masing. Maka program Saber Pungli yang dimotori oleh Jokowi sangat penting untuk memberantas mentalitas pungli para birokrat dan aparatur yang gemar pungli. Pungli bukan soal “adanya kesempatan”, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang merusak kehidupan bersama. Boleh jadi, Saber Pungli merupakan salah satuh jabaran praktis revolusi mental. Bahwa mentalitas para aparatur negara harus “direvolusi”. Bukan hanya pejabat besar, tetapi pegawai-pegawai kecil pun harus dibersihkan dari virus korupsi. Tidak akan gunanya menangkap para koruptor besar jika tidak ikuti dengan memberantas pungli yang setiap hari mengorbankan masyarakat kecil.

Saber Pungli membawa harapan baru bagi masyarakat. Akses untuk melapor semua aksi pungli telah dibuka oleh Presiden Jokowi. Dengan keterbukaan akses laporan tersebut, masyarakat tidak takut berhadapan dengan petugas atau birokrasi yang subur pungli. Saber Pungli juga harus disambut baik oleh para aparatur pemerintah dengan melakukan pembenahan internal setiap instansi. Tujuannya adalah agar tata pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang siap mengabdi kepada masyarakat. Perubahan besar hanya bisa dicapai dengan membersihkan mentalitas kecil yang kotor. Pungli, seperti kata Jokowi, “bukan soal uang”, tetapi mentalitas bangsa. Bangsa ini akan semakin liar jika pungli terus dibiarkan! (*)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!