Jonas: Kembali ke Jabatan Semula Tak Masalah – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Jonas: Kembali ke Jabatan Semula Tak Masalah

AMPD Nilai, Rugikan Keuangan Negara

KUPANG, TIMEX–Mutasi yang dilakukan Wali Kota Kupang Jonas Salean pada 1 Juli 2016 akhirnya dibatalkan. Namun pembatalan ini menimbulkan permasalahan baru. Para pejabat yang sudah dimutasi tersebut dikembalikan ke jabatan semula. Ini yang mengakibatkan banyak program dan kegiatan terbengkalai terutama pada jabatan-jabatan strategis. Bahkan, Aliansi Masyarakat Pencinta Demokrasi (AMPD) menilai sudah terjadi kerugian negara akibat mutasi yang menyalahi aturan.

Wali Kota Kupang, Jonas Salean yang dikonfirmasi usai penarikan nomor urut di KPU Kota Kupang, Selasa (25/10), menjelaskan tidak ada persoalan dengan pembatalan mutasi tersebut. Sebab, mutasi yang dilakukan bukanlah sebuah kesalahan. Ia sebagai wali kota hanya menjalankan perintah Bawaslu RI.

Dijelaskan, ia sudah menuruti edaran Bawaslu RI. Sebab ia beralasan tidak ingin mengorbankan rakyat Kota Kupang jika tidak jadi maju menjadi calon. “Program yang rakyat nikmati sudah lima tahun trus gara-gara mutasi (tidak maju). Lebih baik kita omong baik-baik dengan aparatur. Kan di situ dikatakan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan ditinjau kembali,”ujar Jonas.

Ia menegaskan, kekeliruan dalam mutasi bukan karena kesalahannya sebagai wali kota, tapi karena aturan yang memungkinkan untuk bisa mengubah SK. “Tidak ada masalah. Semua ada jabatan, kecuali tidak ada jabatan. Semua kembali ke semula. Ada yang roling di antara eselon IV dan roling di eselon III. Hanya beberapa yang naik dari eselon IV ke eselon III. Tinggal kembali saja. Tidak ada masalah,”tambah Jonas.

Menurut mantan Sekda Kota Kupang ini, ia bisa saja bertahan dengan keputusannya tidak membatalkan mutasi 1 Juli tersebut, karena SK mutasi itu tertanggal 30 Juni 2016. Dan saat itu masih berlaku UU Nomor 1 tahun 2015. “Saya ini orang hukum. Saya juga mengerti sedikit-sedikit tentang hukum. Jadi pemberlakuan suatu undang-undang bukan saat ditetapkan, tapi pada saat diundangkan. Kan diundangkan sore hari. Lalu kita salah di mana? Cuma kita mau amankan edaran dari Bawaslu,”jelas Jonas.

Dalam edaran Bawaslu, pada poin pertama disebutkan bahwa pelaksanaan mutasi sebelum diundangkannya UU nomor 10 tahun 2016, maka pelanggarannya ditindak dengan UU nomor 1 tahun 2015. Tapi di butir 6 surat edaran bertentangan dengan butir 1. Pada butir 6 disebutkan mulai tanggal 1 Juli apabila dilakukan mutasi, maka akan didiskualifikasi. “Kami tidak mau,”tegas Jonas.

Masih soal polemik pembatalan mutasi, Ketua AMPD, Alis Siokain mengatakan AMPD tidak lagi punya legal standing untuk menggugat karena sudah ada penetapan calon. Namun, ia menilai pembatalan SK mutasi justru membuat blunder. Pasalnya, dengan SK pembatalan dan para pejabat kembali kepada jabatan semula berarti harus dilantik kembali dan harus ada surat perintah melaksanakan tugas (SPMT). Kalau tidak maka pejabat tidak bias melaksanakan tugasnya.

Selain itu, menurut Alis, dengan membatalkan SK mutasi maka dengan sendirinya wali kota Jonas Salean mengakui bahwa mutasi yang dilakukan pada 1 Juli 2016 melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 seperti yang dilaporkan AMPD kepada Panwaslu dan KPU Kota Kupang. “Artinya laporan AMPD ini terbukti. Pak Jonas terbukti melanggar dan akhirnya mengorbankan pejabat di pemkot,”kata Alis.

Lebih dari itu, akibat dari mutasi yang salah tersebut menimbulkan kerugian Negara sebab pejabat yang dimutasi selama tiga bulan sudah menerima tunjangan jabatan dan juga perjalanan dinas. “Jadi ini bisa berdampak pada kerugian keuangan Negara sehingga aparat hukum bisa menindak,”kata Alis. (sam/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!