Polemik Mutasi Beres, Berbahaya Jika Digugat – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Polemik Mutasi Beres, Berbahaya Jika Digugat

nelson simanjuntak

KUPANG, TIMEX-Pernyataan Wali Kota Kupang Jonas Salean yang mengatakan pembatalan 41 Surat Keputusan (SK) mutasi di Pemkot Kupang atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung dibantah.

Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak yang dikonfirmasi Timor Express dari Kupang menegaskan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk meminta kepala daerah membatalkan SK apapun. “Bukan Bawaslu. Itu tidak mungkin,”tandas Nelson.

Kepada koran ini, Nelson kembali tegaskan, mutasi yang dilakukan Jonas pada 31 Juni 2016 menyalahi Undang-undang No 10 tahun 2016 yang melarang para kepala daerah untuk melakukan mutasi enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah incumbent.

Hal inilah yang sempat menjadi pergunjingan antara Bawaslu RI dan Kementerian Dalam Negeri terkait tafsir UU tersebut. Namun, terkait posisi Jonas setelah membatalkan SK tersebut, Nelson memberi angin segar.

“Karena SK itu dia (Jonas) yang buat dan kemudian dia juga yang membatalkan, maka secara aturan sudah selesai. Undang-undang pilkada menyatakan itu tidak ada masalah lagi,”terang Nelson.

Namun Nelson tidak menjamin jika hukum bisa lolos dari jeratan hukum kalau para pejabat yang dimutasi menggugat SK pembatalan tersebut. Menurut dia, hal inilah yang menjadi kelemahan UU tersebut, karena para pejabat yang dimutasi, apalagi yang promosi naik jabatan.

“Inilah kelemahannya, karena mereka sudah naik jabatan dan terima tunjangan, lalu tiba-tiba diturunkan lagi. Bisa saja mereka gugat secara perdata,”tambah dia.

Diberitakan koran ini sebelumnya, Wali Kota Kupang, Jonas Salean ketika dikonfirmasi, Senin (24/10) terkait pembatalan SK mutasi, 31 Juni 2016, menegaskan, semua dilakukan atas edaran Bawaslu RI. Menurutnya, dalam edaran Bawaslu itu menegaskan agar calon incumbent tidak melakukan mutasi pada tanggal diundangnya UU Nomor 10 Tahun 2016. “Surat dari Bawaslu itu yang buat persoalan. Karena di surat itu ditulis apabila terjadi pergantian pejabat/mutasi pada 1 Juli 2016, maka calon incumbent langsung didiskualifikasi,”katanya. (cel/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!