Mengungkit Kembali Cerita tentang Cendana – Timor Express

Timor Express

OPINI

Mengungkit Kembali Cerita tentang Cendana

Oleh: Budiyanto Dwi Prasetyo& S. Agung Sri Raharjo
(Keduanya adalah Peneliti diBalitbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang)

Tulisan ini mungkin memang menyimpang dari arus informasi mainstream media massa yang kini sedang tayang di mana-mana. Sebab dia tidak membahas, baik framing maupun content, berita viral seperti kopi bersianida, banjir bandang di Jawa, pilgub DKI, atau uang ajaib Dimas Kanjeng. Dalam konteks media lokal NTT, juga tidak membahas pilgub provinsi, kabupaten dan walikota, human trafficking, kekurangan air, longsor, serta persoalan layanan publik.

Mamasuki bulan Oktober kali ini, ada fenomena menarik. Hujan mulai turun di sebagian besar kepulauan NTT. Bahkan, beberapa di antaranya telah membuat longsor di Ende, Flores. Sebagian mungkin percaya, bahwa ini memang gejala perubahan iklim. Sebab, di banding Oktober tahun lalu yang kering kerontang, di bulan yang sama, pada tahun ini begitu basah. Tapi, ada pula yang mengatakannya sebagai gejala La Nina atau kemarau basah. Dimana hujan mendadak turun pada suatu masa di wilayah seharusnya mengalami kemarau. Namun, sebagian lagi percaya kalau musim telah kembali normal. Masyarakat tradisional mengenalnya dengan istilah pancaroba, yakni berbaliknya arah angin yang kemudian akan mendatangkan musim hujan.

Biasanya pula, pada bulan setelahnya, yakni November, kerap dimanfaatkan berbagai instansi –baik pemerintah maupun swasta– untuk melakukan penanaman pohon. Baik secara seremonial, maupun terencana. Sebab pada bulan itu telah diagendakan peringatan hari menanam nasional yang dilanjutkan dengan bulan menanam nasional sepanjang Desember. Pertimbangannya adalah awal musim hujan yang memungkinkan melimpahnya ketersediaan air untuk bibit-bibit yang baru ditanam.

Kegiatan tanam-menanam di NTT tentu memiliki ciri khas tersendiri. Spesies Cendana (Santalum album linn) sudah pasti diikutkan dalam setiap kegiatan penanaman. Mengapa? Dia adalah tanaman ikonik, legendaris, dan sekaligus politis. Hampir dalam setiap pidato-pidato sebelum penanaman, cendana selalu di-poke atau di-mention. Mengingat, betapa melekatnya komoditas ini dalam ingatan kolektif masyarakat NTT. Provinsi kepulauan ini memiliki perjalanan sejarah yang tidak bisa dilepaskan daripadanya.

From Hero to Zero and back?
Siapa sangka, Nusa Tenggara Timur yang dulu bernama Sunda Ketjil pernah masyur di dunia karena cendana. Meski peristiwa ini kalah santer dengan cerita rempah-rempah Maluku yang dituturkan dalam buku-buku kronik sejarah pra-kolonial Indonesia, namun cerita cendana tak bisa ditutup-tutupi. Keterbukaan informasi saat ini memungkinkan setiap orang untuk mengungkit kembali kejayaan cendana NTT. Sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, cendana sudah diperdagangkan oleh 12 perusahaan dagang level dunia yang melibatkan bangsa China, Arab, dan Gujarat (India). Interaksi ekonomi tersebut dilakukan dengan negosiasi langsung dengan raja-raja, terutama di Timor dan Sumba. Perekonomian pun berjalan stabil.

Sampai pada suatu saat, kemasyuran itu berbalik 360 derajat menjadi malapetaka. Awalnya adalahkedatangan Portugis yang tiba pada 1511 disusul Belanda se-abad berikutnya atau tahun 1611. Pengaruh politik 3G (Gold-Glory-Gospel) bangsa Eropa menjadikan status cendana berubah dari komoditas ekonomi (perdagangan) menjadi komoditas emas/gold (rampasan)yang patut dieksploitasi untukkepentingan bangsa kolonial. Kala itu, dibuat peraturan-peraturan tentang cendana yang merugikan, baik bagi raja-raja maupun bagi rakyat jelata.

Secara aturan, cendana memang dilindungi untuk tidak dirusak atau dicuri. Tapi secara sosial, cendana berubah menjadi hantu yang menakutkan bagi masyarakat pribumi. Aturan mengharuskan setiap orang menjaga cendana, baik di lahan milik maupun di lahan kolektif. Tapi, yang berhak mengeksploitasi dan menikmati hasilnya tetap saja pemerintah kolonial. Jika melanggar, sanksinya bisa berupa makian hingga penjara.

Masyarakat di Pulau Timor merupakan yang paling parah terkena dampak aturan kolonial tentang cendana. Sebab, pusat pemerintahan kolonial berada di Kupang dan itu berarti pelaksanaan aturan menjadi lebih ketat dan disiplin dibanding pulau-pulau lainnya di Sunda Ketjil. Tak heran, trauma masyarakat Timor terhadap haumeni (kayu wangi) lebih besar daripada masyarakat di pulau-pulau lain. Rasa trauma itu diekspresikan dengan mengubah sebutan cendana dari haumeni menjadi haulasi(kayu milik pemerintah). Karena, dimanapun kayu itu berada, hanya pemerintah kolonial yang berhak mengambilnya. Lainnya tidak.

Determinasi penguasa masih berlanjut meski Indonesia telah merdeka. Masyarakat masih diteror oleh peraturan tentang cendana, terutama pada era orde baru, yang menyebutkan bahwa seluruh tegakan cendana yang tumbuh adalah milik pemerintah. Pola-pola eksploitasi masih serupa seperti di era kolonial. Dimana keuntungan dari perdagangan cendana sepenuhnya masuk ke kocek pemerintah. Bukanlah sebuah keanehan ketika cendana mampu merajai pemasukan bagi PAD di NTT yang puncaknya mencapai 44% pada 1989-1990 (Darmokusumo, et. al, 2000).

Padahal, kejayaan itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan, ketenteraman, dan rasa aman yang dirasakan masyarakatnya. Cendana hanya membawa petaka bagi masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap eksploitasi cendana dilampiaskan dengan pencabutan dan perusakan secara diam-diam terhadap anakan alami cendana yang tumbuh di sekitar tempat tinggal mereka.

Reformasi 1998 seperti sebuah mukjizat bagi rakyat Indonesia. Dia telah menjadi titik balik kedua setelah titik balik keterpurukan ketika bangsa Eropa menjajah Nusantara. Pun halnya dengan cendana. Segala peraturan tentang cendana direvisi mengikuti pola gelombang desentralisasi dan otonomi daerah. Maka, selain lahir 5 (lima) buah Perda Kabupaten (Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, dan Belu) tentang cendana dalam kurun 2000-2004, semangat otonomi (kemandirian) pun dialirkan ke dalam rujukan teknis pengelolaan cendana. Aturan soal pengakuan kepemilikan dan mekanisme perniagaan cendana dibuat lebih adil dan partisipatif bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah menjelma menjadi aktor yang mendukung pengelolaan cendana dengan melibatkan masyarakat.

Tak hanya itu, 18 November 2010Masterplan (rencana induk) Pengelolaan Cendana pun resmi ditandatangani Gubernur NTT. Masterplan ini merupakan cetak biru bagi rencana pengelolaan cendana 2010-2030. Selain mengonservasi, tujuan lainnya adalah untuk memperlancar implementasi kebijakan cendana yang pro-rakyat, penerapan iptek cendana, dan menyejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan cendana sebagai komoditas bergengsi. Banyak yang berharap kalau ini akan menjadi gelombang kedua kejayaan cendana NTT.

Cendana, Riwayatmu Kini.
Enam tahun berselang pasca penandatanganan Masterplan Pengelolaan Cendana, situasi tampaknya semakin senyap. Belakangan ini, pamor cendana seperti kian redup di tengah kebisingan pembangunan NTT. Perbicangan cendana di forum seminar makin jarang. Kegiatan penanaman, walaupun masih mengikutsertakan bibit cendana sebagai spesies wajib di setiap seremoni, kuantitasnya pun berkurang. Banyak orang berminat menanam cendana namun kesulitan memperoleh benih (biji) dan bibit (anakan).

Tingkat traumatik petani –masyarakat desa— di Pulau Timor untuk kembali menanam cendana pun relatif masih tinggi (Prasetyo & Raharjo 2011). Cerita soal sadisnya hukuman bagi perusak cendana dan perampasan kepemilikan cendana oleh pemerintah (kolonial dan pasca-kolonial/sebelum reformasi) masih melekat dalam ingatan kolektif generasi tua. Dan hal itu masih diceritakan kepada generasi berikutnya.

Bisa saja diduga-duga bahwa lambatnya geliat peningkatan jumlah populasi cendana di NTT pasca reformasi disebabkan oleh berbagai perihal tersebut. Jika itu benar, maka pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah menyadarkan masyarakat bahwa peraturan cendana tak lagi se-jahanam zaman dulu. Bahwa kini ada Perda-Perda kabupaten yang lebih adil dalam mengatur pengelolaan cendana. Dari sini bisa dilihat bahwa, persoalan utama cendana bukan an-sich tentang teknis penanaman, melainkan persoalan psikologi sosial dan sosiologis. Yakni menghilangkan trauma masyarakat untuk kembali menanam dan berinteraksi dengan cendana.

Sebetulnya, strategi mengembalikan cendana menjadi primadona NTT sudah dituangkan secara komprehensif di dalam Masterplan Pengelolaan Cendana. Tapi, kalau masyarakatnya masih trauma, secanggih apapun konsep yang ada di dalam rencana induk akan sulit diterapkan. Untuk memutus mata rantai trauma menanam cendana di masyarakat, sangat dimungkinkan menggunakan pendekatan pendidikan dan diterapkan bagi mereka yang lahir pasca orde baru (pasca 1998). Sebab, informasi yang diserap danmenjadi pengetahuan sangatlah mungkin mengalir melalui institusi pendidikan. Cerita tentang cendana di sekolah bisa dirubah menjadi lebih menyenangkan agar siswa memiliki pemahaman yang lebih mutakhir tentang cendana.

Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Di dalam kurikulum sekolah dasar terdapat mata pelajaran PLSBD (Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya Daerah) yang bisa saja dimasukkan materi tentang spesies cendana dan dikontekstualisasikan dengan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di NTT. Himbauan untuk menanam cendana, investasi di masa depan, sekaligus melestarikan budaya NTT bisa menjadi pesan moral yang disublimkan dalam setiap materi pelajaran tersebut secara berulang. Jika itu terlaksana, maka nantinya, merekalah yang kemudian akan mengharumkan kembali cendana di NTT. (*)

 



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!