Polisi ‘Dilema’ Berantas Pungli – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Polisi ‘Dilema’ Berantas Pungli

DI PESAWAT. Ratusan Brimob Polda NTT saat diterbangkan dengan pesawat citilink dari bandara El Tari Kupang menuju Jakarta, Sabtu (29/10).

BRIMOB FOR TIMEX

Kesejahteraan Polisi Belum Diperhatikan

KUPANG, TIMEX-Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, Polri makin gencar menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Di NTT, Polda NTT dan Polres jajaran sudah membentuk Satgas OPP. Satgas OPP yang dibentuk tersebut berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap puluhan oknum anggota yang melakukan pratik pungli. Sesuai penjelasan Kabid Humas Polda NTT, AKBP Jules Abast kepada Timor Express, Selasa (25/10) lalu, selama tahun 2016, sudah dilakukan OTT terhadap 26 anggota di Polda NTT dan Polres jajaran.

Meski Polri tengah gencar memberantas pungli, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea Poeloengan justru menyebutkan bahwa Polri sebenarnya mengalami masalah yang berat dalam rangka memberantas pungli. Di satu sisi, kata dia, sebagai aparat penegak hukum, Polri harus memberantas pungli di luar dirinya (institusi Polri). Termasuk pungli yang terjadi dalam kehirdupan masyarakat sipil, seperti praktek premanisme, palak-palakan di jalanan dan lain sebagainya. Di lain pihak, Polri harus juga membersihkan dirinya. Dan nyatanya, mereka masih punya masalah soal kesejahteraan. “Menurut Pak Ahok, gaji PNS terendah di DKI Jakarta itu Rp 13 juta. Saya mau tanya, gaji Rp 13 juta di Polri itu pangkatnya apa? Artinya rendah sekali gaji Polri,” ujarnya.

Menurut PBB, jelas Andrea, rasio polisi yang ideal adalah 1 : 400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil rasio polisi, semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. “Tapi kita tidak pernah bilang, menurut PBB rasio gaji polisi harus sama dengan gaji bankir. Pertanyaannya, berapa gaji Gubernur BI dan berapa gaji Kapolri? Gaji Kapolri jauh di bawah Gubernur BI. Ini akan jadi permasalahan,” katanya.

Andrea menambahkan, dalam struktur APBN, anggaran operasional (misalnya anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan) tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Oleh karena itu, pemerintah bersama dewan perlu memikirkan sistem anggaran yang sesuai untuk Polri. “Pungli memang tidak boleh. Tetapi akar permasalahan yang membuat pungli itu sulit diberantas itu terletak pada persoalan kesejahteraan. Sudahkan pemerintah memikirkan kesejahteraan Polri,” ungkapnya. (r2/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!