DAU NTT yang Tertunda Segera Cair – Timor Express

Timor Express

RAGAM

DAU NTT yang Tertunda Segera Cair

PEMANDANGAN UMUM. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Wagub Benny Litelnoni menghadiri sidang paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur terkait RAPBD 2017 di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Jumat (4/11). Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.

OBED GERIMU/TIMEX

Target PAD 2017 Turun 0,07 Persen

KUPANG, TIMEX-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 Provinsi NTT senilai Rp 242 miliar lebih yang ditunda penyalurannya oleh Menteri Keuangan (Menkeu) segera dicairkan.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna di ruang rapat utama gedung DPRD NTT, Senin (7/11), mengatakan, DAU 2016 yang ditunda akan dikembalikan oleh pemerintah pusat dalam bulan November dan Desember. Sedangkan sisanya dicairkan tahun 2017.

Terkait penyaluran kembali DAU 2016, gubernur mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi melalui surat gubernur ke Menkeu perihal tanggapan terhadap kebijakan penundaan penyaluran sebagian DAU, dan telah memperoleh tanggapan Menkeu bahwa DAU yang tertunda akan disalurkan kembali dalam tahun 2016-2017.

Sedangkan mengenai pendanaan untuk urusan yang dilimpahkan kepada provinsi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, hingga saat ini belum ada kepastian sehingga terjadi SILPA pada anggaran 2017.

“Pemerintah bersama dewan perlu melakukan konsultasi langsung dengan Menteri Keuangan. Sesuai rencana pada Selasa (15/11) nanti,” sebut gubernur.
Terkait pendapatan daerah, gubernur menjelaskan, pemerintah optimistis target yang telah ditetapkan di tahun 2016 dapat tercapai melalui upaya yang telah dilakukan. Antara lain penagihan terhadap wajib retribusi dan wajib pajak, serta kontrak-kontrak sewa bangunan dan tanah yang masih menunggak.

Gubernur melanjutkan target PAD 2017 turun sebesar Rp 668.517.000 (0,07 persen) dari target perubahan sebesar Rp 1.003.412.656.000. Penurunan terjadi pada sektor retribuisi.
Sedangkan mengenai Dana Perimbangan sebesar Rp 2,864 triliun lebih, alokasi tersebut masih menggunakan alokasi Dana Perimbangan APBD tahun 2016, karena sampai dengan saat penyampaian Nota Keuangan atas RAPBD 2017, Pemprov belum menerima informasi resmi dari Kemenkeu terkait besaran dana perimbangan 2017.

Sebelumnya, Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Gabriel Manek menilai RAPBD 2017 yang ditandai penurunan target PAD dari Rp 1.003.412.656.000 pada TA 2016 menjadi hanya Rp 1.002.744.139.000 pada TA 2017 karena Pemda hendak realistis sehubungan dengan realisasi target PAD TA 2016 yang baru mencapai 66,86 persen pada akhir Oktober 2016.

Begitu pun RAPBD 2017 ditandai adanya sisa kurang pembiayaan sebesar Rp 861.719 miliar lebih harus diwaspadai oleh Pemda.
“RAPBD 2017 yang dibahas sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dibayangi oleh ketidakpastian sumber pendanaan sementara di pihak lain tuntutan belanja terus membayangi,” kata Gabriel.

Golkar juga menyarankan agar sesuai dengan komitmen Pemda dan DPRD agar sistem online yang tidak efisien dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) sekarang ini segera diintegrasikan dengan sistem online Bank NTT.

Dengan demikian akan menjamin transparansi dan akubtabilitas pemungutan pajak daerah, pajak daerah yang terhutang, memungkinkan pengawasan penyetorannya serta optimalisasi penerimaan dari pajak daerah dan akan menghemat belanja sebesar Rp 3 miliar untuk menyewa vendor dan lainnya.

“Dengan demikian keluhan belum berfungsinya samsat online, tidak cocoknya jumlah dana pada server dan UPT, temuan BPK dalam pengadaan server dan lainnya dapat dihindari,” sebut mantan Bupati TTU itu.

Fraksi Golkar juga berpendapat guna mengoptimalkan pendapatan dari KSO asset daerah dengan menuntaskan penandatangan semua KSO dengan pihak ketiga, seperti KSO tanah di Fatululi dan KSO dengan PT Hotel Sasando.

“Untuk menghindari kerugian daerah maka dalam setiap usaha pembuatan KSO supaya menggunakan tenaga appraisal yang professional sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu KSO dalam bentuk saham dengan sistem imbreng tanah 100 hektare lebih pada PT Semen Kupang supaya dinegosisasikan kembali,” harap Fraksi Golkar. (joo/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!