Panwas Anulir Sahabat, Jonas: Jefri Juga Harus Gugur – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Panwas Anulir Sahabat, Jonas: Jefri Juga Harus Gugur

EVAKUASI. Polisi ketika mengevakuasi pengurus Panwaslu dari Wisma Harapan Baik, malam tadi. Insert: Tiga pengurus Panwaslu, masing-masing, Ismail Manoe (inzert), Ketua Panwaslu Kota Kupang, Germanus Attawuwur (tengah) dan Noldy Tadu Hungu (kanan), saat pembacaan keputusan.

TOMY AQUINODA/TIMEX

KPU Nyatakan Tidak ada Banding, Jefri  Serahkan ke Mekanisme

KUPANG, TIMEX–Perjuangan Paket Firmanmu (Jefritson Riwu Kore-Hermanus Man) agar Jonas Salean dibatalkan sebagai calon Walikota Kupang, akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Kupang dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot 2017, Senin (7/11) tadi malam, memutuskan menerima permohonan pemohon (Firmanmu) untuk seluruhnya.

Dengan keputusan ini, KPU wajib menindaklanjuti pembatalan Jonas sebagai calon Walikota Kupang yang berpasangan dengan Niko Frans, sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kota Kupang tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pilwalkot 2017 tanggal 24 November 2014. Dan keputusan tersebut harus ditindaklanjuti paling lambat tiga hari kerja. Sebab sesuai ketentuan Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, putusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terkait sengketa, bersifat mengikat.

Dalam keputusan yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Panwas Kota Kupang, Germanus Atawuwur dan Komisioner, Ismail Manoe, Panwas mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot. Diantaranya, keterangan Prof. Philipus M. Hadjon (ahli 1), yang menyatakan, Surat Edaran Bawaslu RI tanggal 20 Oktober 2016 bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dan sifat dari UU adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Panwas mempertimbangkan keterangan Hironimus Buyanaya (ahli 2) yang menanyakan, penggunaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara ada batasnya. Dan tujuan dari penggunaan kewenangan itu bukan untuk kepentingan orang-perorangan. Sebab Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 mengatur tentang batasan penggunaan kewenangan calon petahana. Panwas dalam keputusannya juga menyebut, mutasi pejabat yang dilakukan pada 1 Juli 2016 tidak mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga, Jonas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,”ucapnya seraya memberikan penegasan agar KPU menindaklanjuti keputusan itu.

Usai pembacaan putusan, penasihat hukum KPU Kota Kupang, Yanto Ekon terlihat sangat emosional. Dengan suara keras, dia mengatakan, Panwas menjilat ludahnya sendiri. Sebab dalam rekomendasinya ke KPU Kota Kupang (sebelum penetapan paslon) terkait persoalan mutasi, Panwas juga menyertakan penegasan Bawaslu RI dalam surat edaran. Tepatnya pada butir keenam yang menyatakan, apabila calon petahana mengembalikan pejabat pada posisi semula, maka petahana tidak lagi dianggap melanggar ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Kepada wartawan, Yanto menjelaskan, ada fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan, yang bersangkutan (pemohon) tidak memiliki legal standing karena pemohon tidak dirugikan lantaran juga ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot. “Kami belum menerima putusan ini. Setelah terima, kami akan melakukan koordinasi dengan klien kami untuk selanjutnya menempuh jalur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang,”katanya.

Sementara itu, komisioner KPU Kota Kupang, Lodowyik Fredik mengatakan KPU masih menunggu salinan keputusan Panwaslu paling lambat dua hari. Setelah menerima keputusan, KPU mempunyai waktu tiga hari untuk mengeksekusi.

Lebih lanjut, kata Lodowyk, KPU Kota Kupang juga masih harus berkonsultasi ke KPU Provinsi NTT dan KPU RI. “Kita masih harus koordinasi di internal dan juga konsultasi dengan hirarkis yaitu (KPU) provinsi dan (KPU) pusat,”kata Lodowyk.

Lebih lanjut menurut juru bicara KPU Kota Kupang, Daniel B. Ratu, KPU mempunyai waktu tiga hari untuk mengeksekusi keputusan Panwaslu sesuai dengan Pasal 144 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Dan menurutnya, terkait keputusan Panwaslu tidak ada istilah banding.

Sementara Jefri Riwu Kore tak mau banyak berkomentar soal keputusan Panwaslu. Ia menyerahkan proses ini kepada Panwaslu dan KPU sebagai penyelenggara pilkada. “Kami serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara untuk melaksanakan proses ini dengan seadil-adilnya,”kata Jefri.

Jonas: Jeriko Juga Dibatalkan

Calon Wali Kota Jonas Salean yang dikonfirmasi terpisah mengaku heran dengan keputusan yang diambil Panwaslu Kota Kupang. Menurut Jonas, sebelumnya Panwaslu sendiri yang memberitahukan kepada pihaknya bahwa ketika SK mutasi yang dilakukan Jonas Salean dibatalkan, maka tidak ada lagi masalah dengan Jonas Salean dan paket Sahabat.
“Kami masih simpan semua surat-surat dan berita acara yang diberikan Panwaslu. Tapi ini Panwaslu ngawur ini. Ini ada indikasi faktor X. Ini bukan barang main-main. Maka kami minta mereka dipecat, kami minta badan pengawas satu tingkat di atas Panwaslu untuk ambil tindakan,”tandas Jonas yang dikonfirmasi per telepon sekira pukul 00:00 itu.
Jonas mengaku masih yakin pihaknya tidak bersalah karena sudah mematuhi semua aturan. Bahkan selama persidangan atas kasus yang dimohonkan Paket Firmanmu, pihak Jonas Salean tidak pernah dihadirkan. Padahal semua permohonan berkaitan dengan Paket Sahabat. “Panwaslu ini main-main. Dia tidak tahu bahwa ini hal serius dan membahayakan kota ini,”sambung Jonas lagi.

Terkait keputusan Panwaslu yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon, Jonas lantas kembali mempertanyakannya. Karena menurut dia, salah satu permohonan pemohon adalah meminta Panwaslu untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Kupang tentang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang. Dalam SK nomor 44 itu tertera nama kedua pasangan calon.

“Jadi kalau SK 44 itu dibatalkan, maka Jefri juga dibatalkan, dan tidak ada calon lagi. Jadi Jefri juga harus dibatalkan,”kata Jonas.
Ditanya lagi terkait langkah selanjutnya yang diambil Paket Sabahat, Jonas mengaku akan meminta pihak Bawaslu untuk menindak Panwaslu Kota Kupang yang menurut dia sudah melanggar kode etik, sehingga harus dipecat. “Panwaslu tingkat di atasnya harus ambil tindakan,”tandasnya lagi.

Di akhir wawancara, Jonas katakan, dalam poin kedua putusan itu Panwaslu hanya meminta KPU untuk menjalankan keputusan tersebut, bukan memerintahkan KPU untuk mengeksekusi keputusan tersebut. “Jadi kalau KPU tidak mau pun tidak masalah, karena dia meminta,”tutup Jonas. (r2/sam/cel/boy)

Massa Sahabat Mengamuk

TERPANTAU Timor Express, musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot 2017 dengan agenda pembacaan keputusan, dimulai tepat pukul 20.00. Dari kubu pemohon, hadir enam penasihat hukum Firmanmu. Diantaranya, Yohanis Rihi, Lorensius Mega, Nikolaus Ke Lomi, Mario A. Lawung, Yupelita Dima dan Novan E. Manafe. Sedangkan dari pihak termohon, hadir Komisioner KPU Kota Kupang, Fredrik Lodowyk dan Decky Balo, serta penasihat hukum, Melkianus Ndaomanu dan Yanto Ekon. Hadir pula massa simpatisan paket Firmanmu dan Sahabat.

Pada awalnya, sidang musyawarah berjalan dengan tenang. Situasi dalam ruang sidang terlihat mulai memanas sekira pukul 21.15, saat pembacaan keputusan masuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Sekira pukul 21.30, pimpinan musyawarah selesai membacakan keputusan dan langsung meninggalkan ruangan sidang. Lantaran belum memahami keputusan Panwas, simpatisan Paket Sahabat mulai berteriak dan menanyakan maksud keputusan tersebut. Kekacauan akhirnya tak terhindarkan setelah penasihat hukum Firmanmu memberikan penjelasan mengenai keputusan Panwas.

Massa kemudian keluar dari ruangan sidang dan langsung menuju mobil yang ditumpangi Ketua dan Komisioner Panwas. Mereka sempat berusaha menghalangi agar mobil tidak meninggalkan area Wisma Harapan Baik, tempat berlangsungnya sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot. Berkat kesigapan aparat Polres Kupang Kota, mobil yang mengangkut Ketua dan Komisioner Panwas akhirnya berhasil keluar.

Tak berhenti sampai di situ, massa kemudian berusaha membuntuti mobil yang melaju ke arah Mapolresta Kupang Kota. Mereka akhirnya tidak bisa berbuat banyak, karena Ketua dan Komisioner Panwas langsung diamanakan di ruangan Kapolres Kupang Kota. (r2/boy)

Firmanmu: Kami Tidak Bodoh

PENASIHAT Hukum Firmanmu, Yohanis Rihi dalam persidangan sebelumnya, mengatakan, SK KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 memang juga memuat nama Jefritson Riwu Kore dan Hermanus Man sebagai peserta Pilwalkot. Namun, mereka juga tidak mau dikatakan bodoh lantaran tidak menjadikan SK KPU Kota Kupang tersebut sebagai obyek gugatan. “Kami sangat bodoh kalau minta batalkan pencalonan Jonas, tetapi tidak minta SK itu dibatalkan. Saya kira gugatan kami sangat jelas. Apabila Panwas mengabulkan permohonan kami, maka dengan sendirinya KPU harus menerbitkan SK baru. Siapa suruh KPU Kota tetapkan dua peserta Pilwalkot dalam satu SK,”ungkap John Rihi. (r2/boy)

Libatkan Brimob, Apel Siaga

 

HINGGA pukul 00.00 malam tadi di Mapolres Kupang Kota, aparat kepolisian Polres Kupang Kota langsung mengambil apel siaga di halaman depan Mapolresta. Apel siaga itu digelar sekira pukul 23.30 dipimpin langsung Kapolres Kupang Kota, AKBP Johannes Bangun. Apel siaga itu juga melibatkan aparat Polda NTT dan Satbrimobda Polda NTT.

Sekira pukul 00.01 perwakilan Parpol pengusung paket Sahabat masing-masing Melkainus Bale, Anwar Pua Geno, Yeskial Loudoe, Mohammad Ansor, Jimmy Sianto, Jefri un Banunaek, Nelson Matara dan Zeyto Ratuarat tiba di Mapolresta dan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolresta di lobi. Dan saat yang bersamaan, datang juga massa pendukung Paket Sahabat. Hanya saja, massa Paket Sahabat hanya berada di luar pagar dan tidak diperkenankan masuk ke halaman Mapolresta.

Usai melakukan pertemuan tertutup sekira pukul 00.24, para perwakilan Parpol pengusung Paket Sahabat enggan memberikan komentar ke awak media. Sejumlah perwakilan parpol pengusung paket Sahabat seperti Yeskial Loudoe, Anwar Pua Geno, Jimmy Sianto dan Mohammad Ansor hanya mengaku no comen. “Untuk saat ini kita belum bisa berkomentar. Nanti besok saja ya,”ujar Anwar Pua Geno. Hal senada juga diungkapkan perwakilan Parpol pengusung Paket Sahabat lainnya. Hanya saja, mereka katakan datang ke Mapolresta karena masalah musyawarah sengketa Pemilu yang kemudian oleh Panwas Kota Kupang menerima permohonan pemohon Paket Firmanmu terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemiluoleh petahana Jonas Salean terkait mutasi. Kapolres Kupang Kota, AKBP Johannes Bangun, kepada koran ini malam tadi, enggan berkomentar. (gat/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!