Plt. Wali Kota Pelajari Juknis – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Plt. Wali Kota Pelajari Juknis

Pengisian Pejabat Agar Tak Salah Ambil Kebijakan

KUPANG, TIMEX-Terhitung mulai 1 Januari 2017 mendatang, organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang baru terbentuk, akan resmi bertugas. Dari OPD yang dibentuk, terdapat beberapa SKPD yang berubah nama lantaran dilebur/dimerger atau dilikuidasi. Tak hanya cemas akan adanya perampingan, sejumlah pejabat juga masih penasaran. Apakah mereka akan dilantik, jika masih dipercayakan memimpin SKPD. Khususnya pada SKPD yang telah dilebur dan berubah nama.

Terkait persoalan ini, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kupang, Johana Lisapaly mengatakan, ada petunjuk teknis (Juknis) dan arahan menyangkut pengisian pejabat pada OPD yang baru. Petunjuk dan arahan tersebut sudah dia minta ke provinsi untuk dipelajari. “Setahu saya, ada petunjuk dan arahannya. Saya sudah minta itu di provinsi. Tentu petunjuk dan arahan yang ada, akan dipakai sebagai pedoman/acuan untuk mengisi jabatan pada OPD baru,” ujarnya.

Lantaran belum mempelajari petunjuk yang ada, Johana mengaku belum tahu apakah penempatan pejabat (pejabat lama) pada OPD yang sudah dimerger, harus ada pengukuhan/pelantikan kembali atau pelantikan tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, dia perlu memperlajari pedoman yang ada, supaya tidak salah mengambil kebijakan. “Saya akan pelajari secara detail. Setelah itu, tentu nanti saya akan minta BKD sini (Kota Kupang, Red) untuk kemudian menyiapkan semuanya berkaitan dengan pengisian pejabat pada OPD,” terangnya.

Pengisian pejabat pada OPD yang baru, lanjut Johana, akan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2017. Sehingga pada 1 Januari nanti, pejabat yang ditempatkan di tiap-tiap SKPD sudah bisa melakukan tugasnya. Dan yang pasti, pengisian pejabat harus dilakukan atas izin menteri. “Sesuai ketentuannya, semua yang kita lakukan harus atas seijin menteri,” kata Asisten I Setda NTT itu.

Untuk diketahui, terkait dengan perombakan ‘kabinet’ di Pemkot, dewan sangat berharap, Johana menempatkan orang-orang yang berkompeten, sehingga gerbong birokrasi bergerak lebih cepat. “Tempatkanlah orang-orang yang sesuai dengan keahliannya, latar belakang pengalaman dan kemampuan manajerialnya. Baik di eselon II, III maupun eselon IV,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, di gedung DPRD Kota Kupang, Jumat (5/11). (r2/aln)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!