Puisi, Presiden dan Pungli – Timor Express

Timor Express

OPINI

Puisi, Presiden dan Pungli

Oleh: Umbu TW Pariangu (Dosen FISIP Undana)

Dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla kemarin sempat “dihadiahi” puisi dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Puisi tersebut berisi penilaian gramatikal terhadap kinerja pemerintah lewat sulaman diksi-diksi puitis. Dan saya lebih suka menyebutnyapuitisasi kritik. Berikut sebagian isi puisi Fadli Zon:

DuaTahun Berjalan Sudah
dua tahun berjalan sudah
hidup semakin susah harga-harga melambung tinggi
lumpuh sudah daya beli
rakyat diwarisi gunungan utang luar negeri
dua tahun berjalan sudah
cari kerja semakin payah
pengangguran dimana-mana
buruh Cina merajalela
buruh kita tetap merana
petani rugi panen nestapa
nelayan tak bisa jual tangkapannya
pedagang kali lima dikejar aparat pamong praja

Karena hakekat puisi adalah permainan imajinasi, rasanya tanpa sandaran data, fakta dalam mengkritik, hal tersebutbisa menimbulkan distorsi, karena wilayah perasaan lebih mendominasi kritik ketimbang wilayah bukti, persis yang dikatakan Luhut Pandjaitan (Antara news 21/10).

Tetap ada kelemahan pemerintahan yang patut dikritisi sebagai pagar agar optimisme dan semangat berbuat positif untuk rakyat tidak melenceng. Kritik sejauh bukan benci, adalah vitamin penadbiran supaya pemerintah mawas diri (self critical). Pemerintahan tanpa kritik, sama dengan mengumandangkan kehancuran bagi kekuasaan.

Tapi juga tak elegan jika serta merta mengabaikan prestasi yang sudah diukir pemerintah. Survei sudah banyak menjelaskannya, dan ini tentu bukan wilayah puisi atau perasaan. Mayoritas publik menganggap pemerintah di dua tahun ini sudah berhasil merenggangkan jarak antara ekspektasi publik dengan apa yang telah dituai pemerintah. Salah satunya terbukti dengan keberhasilan pemerintah memangkas birokrasi maupun menggiatkan pembangunan insfrastruktur, sehingga peringkat easy for doing business 2016 yang dirilis Bank Dunia di mana memosisikan Indonesia di peringkat 109, melompati 11 peringkat dari peringkat sebelumnya 120 (Kontan, 28/10). Menembus Nawacita dalam satu dua tahun tidak mungkin karena Nawacita sejatinya adalah kerangka kerja jangka panjang bukan jangka pendek.

Jika hari ini misalnya ada yang menilai operasi pemberantasan pungli merupakan pencitraan, saya kira publik pun paham, masalah pungli, in-efisiensi birokrasi atau korupsi adalah kejahatan yang terlalu mewah dan besar untuk disikapi dengan kacamata parsial seperti itu. Jadi aneh, jika setiap terobosan progresif pemerintah selalu dibalas dengan kerlingan tak bersahabat, sebab dalam politik, rival bukan musuh (enemy) melainkan mitra lawan (adversary) politik (Agamben, 2005). Poinnya adalah, pemerintah sudah dan sedang bekerja keras untuk mencapai titik Nawacita. Sisanya, kerja aktif seluruh komponen warga untuk mendukung langkah pemerintah menata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Salah satunya, warga harus menginisiasi munculnya zona bersih pungli di tiap-tiap wilayahnya (pasca-pembentukan Satgas sapu bersih (saber pungli), supaya konektivitas gerakan yang dikomandai Presiden bersinergi dengan aksi kolektif publik. Tanpa dukungan publik, sulit menjernihkan air pelayanan publik dari kontaminasi limbah pungli, sebab patologi ini sudah merambah di semua tempat birokrasi, mengotori serta memampetkan aliran bersih yang menyegarkan pelayanan publik. Dan ini tentunya bukan sekadar imajinasi, melainkan fakta riil.

Pungli

Di berbagai sektor, pungli sudah bersimaharajalela. Persentase pungli di sektor pendidikan mencapai 45 persen, pertanahan 10 persen, penegakan hukum 7, administrasi kependudukan 6 persen, cukai dan pajak 6 persen, kepegawaian 5 persen,perhubungan 5 persen, perizinan 4 persen, kesehatan 3 persen, lainnya 9 persen. Pungli di sektor pendidikan, dilakukan langsung oleh pihak internal sekolah (guru, kepala sekolah) seperti: iuran bulanan, uang buku, uang bangku, uang studi tour, uang pembangunan jamban, dll. Selain itu ada pungli yang dilakukan olehpemangku kebijakan di lingkungan kementerian pendidikan dan pemda setempat seperti: uang sertifikasi untuk guru, akreditasi, mark-up pengadaan barang, alat tulis kantor, kalender, komputer, dll.

Pungli pendidikan akan mencoreng wajah pendidikan karena sebagai insitusi yang mempersiapkan dan mencetak generasi-generasi unggul dan kompetitif, ia telah kehilangan kredibilitas di mata rakyat, selain mutu pendidikan yang jeblok karena pengadaan fasilitas penunjang belajar yang minim kualitas dan tidak mencerminkan kebutuhan murid/siswa. Kegeraman terhadap pungli telah diperlihatkan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, yang memecat 9 kepala sekolah di Bandung karena terindikasi pungli dan gratifikasi. Layaknya gunung es, daerah-daerah lain tentu tidak steril dari pungli, tergantung kepala daerahnya mau tegas atau tidak! Kalau kepala daerahnya tidak berani, kasihan rakyatnya, karena hak-hak mereka akan terus digerogoti oleh para pemungut liar.

Sektor lainnya (9 persen) yang menjadi sasaran pungli tentu termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri. Mereka kerap kesulitan mengirimkan uang jerih payahnya ke Tanah Air karena sebagiannya disunat oleh para penyalur tenaga kerja maupun agen-agennya dengan embel-embel biaya penempatan, fee agen, biaya pelatihan dan pengurusan dokumen. Mereka juga harus membayar fee sponsor dan bunga bank yang cukup besar yang menimbulkan over charge, yang seharusnya semua biaya di atas tidak dibebankan kepada TKI. Sudah begitu, TKI asal NTT khususnya, selalu rentan dieksploitasi, disiksa bahkan dibunuh, di negara tempat ia bekerja.

Tak mudah

Sudah lama pungli menjadi duri dalam daging birokrasi. Ini tak terlepas dari sejarah birokrasi Indonesia yang berkarakter kental penguasa yakni diposisikan sebagai agen atau instrumen politik-kekuasaan ketimbang menjadi biro untuk melayani masyarakat. Dalam tradisi kerajaan Jawa birokrasi adalah “abdi dalem” yang lebih merupakan abdi raja ketimbang abdi rakyat (Hoadley, 2006). Birokrasi adalah instrumen kekuasaan yang menjadi personifikasi raja yang harus dilayani. Makanya sampai kini birokrasi belum pulih dari fakta bahwa interaksi publik dengan birokrasi selalu melahirkan ongkos juga energi yang besar, ketimbang efisiensi, kemudahan dan kepuasan yang didapatkan publik.
Itu sebabnya membersihkan birokrasi dari sarang pungli sama dengan melawan kultur kemapanan kekuasaan yang sudah sangat berakar dalam. Karenanya peletakan dan pelembagaan sistem antipungli dalam birokrasi harus menjadi prioritas pemerintah selain gerakan represif menangkap tikus pungli. Selain itu sudah saatnya diterapkan apa yang menjadi saran Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Agus Dwiyanto, yakni pengawasan antar-sesama birokrat di tiap unit birokrasi, termasuk pengawasan oleh bawahan terhadap atasan lewat saling berbagi informasi antar sesama kolega.

Selama ini pengawasan dilakukan secara elitis dan vertikal (pengawasan melekat), dan ini tak efektif, karena tidak memberikan peluang kepada semua orang di dalam birokrasi untuk saling mengawasi. Pengendalian pungli atau korupsi dalam brokrasi bisa tercipta jika setiap orang dalam birokrasi bisa saling mengawasi sehingga ruang untuk melakukan pungli bisa dipersempit (Dwiyanto, 2015).

Presiden mengatakan “pungli satu rupiah pun, akan saya urus”. Jadi sekali lagi, ini bukan pencitraan apalagi puisi. Atau yang lebih naif, dianggap kurang kerjaan. Anda bayangkan, sekalipun pungli itu cuma jutaan rupiah, tapi jika terjadi, minimal, di ribuan titik di seluruh Indonesia, maka jumlahnya tetap besar. (*)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!