Jonas: Saya Tidak Mau Gugur, Firmanmu: Final dan Mengikat – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Jonas: Saya Tidak Mau Gugur, Firmanmu: Final dan Mengikat

MASIH YAKIN. Calon Walikota Kupang, Jonas Salean saat memberikan penjelasan terkait keputusan Panwas yang menganulirnya sebagai peserta pilwalkot. Jonas yakin, langkah Sahabat masih akan mulus. Diabadikan di Sekretariat Tim Keluarga Paket Sahabat, Selasa (8/11).

TOMMY AQUINODA/TIMEX

KUPANG, TIMEX–Dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot 2017, Panwas Kota Kupang telah memutuskan untuk menerima permohonan Paket Firmanmu (Jefritson Riwu Kore-Hermanus Man) selaku pemohon, untuk seluruhnya. Tidak hanya KPU Kota Kupang selaku termohon, keputusan tersebut juga mengejutkan Paket Sahabat (Jonas Salean-Niko Frans) serta partai koalisi dan simpatisannya.

Menyikapi keputusan Panwas, perwakilan partai koalisi langsung bertemu dengan pihak-pihak terkait. Diantaranya, Bawaslu Provinsi NTT, KPU Kota Kupang dan KPU Provinsi NTT. Hasil pertemuan dengan tiga lembaga tersebut akhirnya disampaikan kepada media massa serta simpatisan, bertempat di Sekretariat Tim Keluarga Paket Sahabat, Selasa (8/11).

Adapun perwakilan partai koalisi yang hadir dalam konferensi pers. Diantaranya, Ketua Harian Golkar NTT, Muhammad Ansor, Ketua DPD Hanura NTT, Jimmi Sianto, Ketua Bappilu DPW Nasdem NTT, Alex Ena, Ketua DPC PDIP Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Ketua DPK PKPI Kota Kupang, Yeremias Ndun, Ketua DPC Hanura Kota Kupang, Melkianus Bale, dan Ketua Pemenangan Pemilu DPD II Golkar Kota Kupang, Zeyto Ratuarat dan El Salean.

Calon Walikota Kupang, Jonas Salean di awal konpers, mengatakan, dirinya telah berjuang untuk masyarakat, sehingga ada pihak yang ingin menang dengan gampang dalam Pilwalkot. Sehingga mereka berupaya menempuh bermacam-macam cara. Dan pada akhirnya, Panwas menjilat ludahnya sendiri karena sudah masuk angin. “Sebelumnya Panwas sudah kasih rekomendasi kalau Sahabat memenuhi syarat. Tiba-tiba dia batalkan lagi saat musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot. Artinya, Panwas kembali jilat ludahnya,”ujar Jonas yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari ratusan simpatisan.

Jonas menambahkan, apabila mau digugurkan, maka dua paslon (Sahabat dan Firmanmu) harus sama-sama gugur. Sebab Surat Keputusan KPU Kota Kupang tentang penetapan paslon sebagai peserta Pilwalkot 2017, hanya ada satu. Namun, Jonas menegaskan kalau dirinya tidak mau digugurkan. “Jika mengacu pada keputusan, maka semua harus gugur. Tapi saya tidak mau gugur,”katanya.

Selanjutnya, Muhammad Ansor, mengatakan, soal mutasi, semuanya sudah clear dilakukan Jonas. Bahkan, Jonas telah menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI pada 20 Oktober 2016, dengan melakukan pembatalan SK mutasi dan mengembalikan pihak-pihak yang dimutasi pada posisi semula. Dan menurut Bawaslu, dengan pembatalan SK mutasi, maka petahana tidak lagi dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Kemudian, terkait dengan persidangan kemarin. Kami mencermati persidangan. Yang pertama adalah, di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, pasal 19. Mengatakan, persidangan di panwaslu itu harus dihadirkan juga pihak terkait (Paket Sahabat), selain pemohon dan termohon. Tetapi, dengan inisiatif kehadiran pihak terkait ditolak oleh majelis musyawarah. Dan ini kita sampaikan kepada Bawaslu NTT sebagai bagian dari hal-hal untuk mencermati keputusan yang sudah diambil oleh Panwaslu.

Terkait dengan jalannya musyawarah, lanjut Ansor, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 19, menyebutkan bahwa persidangan di Panwas harus menghadirkan juga pihak terkait (Paket Sahabat). Sayangnya, inisiatif kehadiran pihak terkait lewat penasihat hukumnya, ditolak oleh pimpinan musyawarah. “Ini kita sampaikan kepada Bawaslu NTT untuk mencermati keputusan yang sudah diambil Panwas,” terangnya.

Ansor menjelaskan, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 29, disebutkan bahwa keputusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kota/Kabupaten dalam perkara sengketa pilkada, bersifat final dan mengikat. Bersifat mengikat yang dimaksudkan, kata dia, kecuali terkait dengan keputusan KPU Kota/Kabupaten dan KPU Provinsi. “Persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot itu karena Paket Firmanmu menggugat keputusan KPU Kota Kupang tentang penetapan paslon sebagai peserta pilwalkot,”kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT itu.

Mengenai pertemuan dengan Bawaslu NTT, Ansor katakan, Bawaslu NTT sendiri telah berdiskusi dengan Bawaslu Pusat untuk mengkaji kembali putusan Panwas. Tentunya, kajian tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di Bawaslu. Dengannya, mereka berharap, Bawaslu NTT akan mengambil sikap tegas terhadap keputusan yang sudah diambil Panwas. Sebab menurut mereka, keputusan Panwas sudah di luar dari logika hukum. “Khusus pertemuan dengan KPU Kota Kupang, mereka tegas menyatakan untuk tetap mempertahankan SK yang mereka keluarkan. Karena penetapan peserta Pilwalkot sesuai dengan mekanisme dan sudah mempertimbangkan rekomendasi Panwas,”jelasnya. Sementara Jimmi Sianto mengatakan, keputusan Panwas Kota Kupang, tidak saja merugikan Paket Sahabat dan partai koalisi, tetapi merugikan simpatisan dan pendukung.

Firmanmu: Itu Final

Sementara itu, penasehat hukum paket Firmanmu, Yohanes ‘John’ Rihi mengatakan KPU Kota Kupang tidak berhak mengajukan banding atas putusan Panwaslu. Yang berhak ajukan banding adalah pihak yang dirugikan, dalam hal ini paket Sahabat. Namun, dalam persidangan, Panwaslu tidak mengikutkan paket Sahabat sebagai pihak terkait. Sementara itu, terkait SK penetapan calon dalam Surat Keputusan nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018434078/2016, John Rihi mengatakan walaupun KPU menetapkan dua calon dalam satu surat keputusan, namun dalam perkara ini hanya paket Sahabat yang dibatalkan. Jadi, SK tersebut harus dibatalkan oleh KPU kemudian menerbitkan SK baru yang hanya memuat paket Firmanmu. “Seperti itu logikanya karena tidak mungkin paket Firmanmu yang tidak bersalah ikut dibatalkan. Jadi KPU wajib membuat SK baru yang hanya memuat tentang paket Firmanmu,”kata John Rihi.

Terkait langkah selanjutnya, John Rihi mengatakan pihaknya masih menunggu eksekusi dari KPU Kota Kupang. Setelah itu, pihaknya akan menentukan sikap. Namun, ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang menggugat karena putusan Panwaslu sudah jelas dan mengikat. (r2/sam/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!