KPK Kembalikan Berkas PLS – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Kembalikan Berkas PLS

TEMUI KEJATI. Tim penyidik KPK yang dipimpin AKBP Hendrik Christian tampak menaiki tangga menuju ruang kerja Kajati NTT. Kedatangan tim KPK di gedung kantor Kejati NTT ini dalam rangka mengembalikan berkas perkara kasus dugaan korupsi PLS TA. 2007 pasca putusan praperadilan PN Jaksel. Diabadikan, Selasa (8/11).

OBED GERIMU/TIMEX

John Rihi: Penyidikan KPK Tidak Sah

KUPANG, TIMEX–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menurunkan tim ke Kupang. Tim dipimpin Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, AKBP Hendrik Christian. Tim KPK beranggotakan belasan orang penyidik itu tiba di Kupang pada Senin (7/11) malam, dengan membawa serta seluruh dokumen kasus dugaan korupsi dana PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT TA. 2007 senilai Rp 77 miliar.

Selasa (8/11), sekira pukul 10.00, tim KPK mendatangi gedung kantor Kejati NTT di Jl. Adhyaksa No. 1 menggunakan dua unit mobil Innova. Satu unit mobil khusus mengangkut dokumen kasus PLS yang disimpan dalam dua buah koper berukuran besar dan enam dua karton.

Tim KPK langsung menemui Kajati NTT, Sunarta. Pertemuan tersebut dalam rangka mengembalikan berkas perkara dan seluruh dokumen kasus PLS ke Kejati NTT.
Hendrik Christian yang diwawancarai Timor Express, mengatakan pihaknya hendak mengembalikan berkas perkara PLS ke Kejati NTT sesuai perintah putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun demikian, pria asal Maluku itu katakan penyelidikan kasus PLS NTT yang dilakukan pasca putusan praperadilan PN Jaksel telah rampung dan ditingkatkan ke tahap penyidikan, serta menetapkan Marthen Dira Tome sebagai tersangka.

“Seluruh dokumen terkait kasus PLS segera kami kembalikan. Tapi dokumen itu akan kami sita lagi untuk kepentingan penyidikan yang sedang dilakukan,”jelas Hendrik Christian.
Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Shirley Manutede yang dikonfirmasi mengatakan terkait penyerahan berkas perkara PLS, Kejati NTT masih meminta petunjuk secara tertulis ke Kejaksaan Agung.

“Setelah ada petunjuk barulah Kejati NTT bersurat ke KPK. Sehingga belum jadi penyerahan berkas PLS tersebut,”kata Shirley.
Sementara itu, Yohanis Daniel Rihi selaku ketua tim hukum Marthen Dira Tome yang dikonfirmasi via ponsel, menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik KPK tidak sah secara hukum.

Pengacara senior yang akrab dipanggil John Rihi (JR) itu katakan, sejak diputuskan gugatan praperadilan oleh PN Jaksel, maka semua pihak yang berperkara wajib tunduk pada putusan tersebut, dimana salah satu putusan memerintahkan termohon (KPK) untuk menyerahkan kembali seluruh berkas perkara kepada Kejati NTT untuk dihentikan penyidikannya.

“Dasar apa KPK melakukan penyelidikan kemudian meningkatkannya menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Karena sejak putusan itu diucapkan, otomatis seluruh berkas perkara itu tidak ada lagi pada KPK, tetapi harus dikembalikan ke Kejati NTT,”tandas JR.

Dijelaskan, KPK pada awal mengambil alih penyidikan kasus PLS, karena Kejati NTT dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus dimaksud. Tetapi kemudian setelah penetapan tersangka, PN Jaksel menetapkan bahwa penetapan tersangka dalam perkara tersebut tidak sah, dan putusannya memerintahkan KPK mengembalikan berkas perkara ke Kejati NTT.

“Atas dasar apa dia menggunakan berkas tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apakah ada laporan baru lagi, atau apakah ada keterangan baru lagi. Setahu kita, setelah adanya putusan praperadilan itu, maka KPK wajib mengembalikan berkas tersebut. Apabila tidak mengembalikan berkas itu ke Kejati, maka kita anggap KPK melakukan rekayasa penyelidikan dan penyidikan, karena menggunakan data-data yang harusnya tidak ada pada KPK,”beber JR.

Bagi JR, jika KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan berkas PLS yang ada, maka KPK dianggap menggunakan berkas itu secara tidak sah.
“Bagi kami, KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami berharap KPK jangan membodohi masyarakat, tetapi harus memberi teladan dengan melakukan proses hukum yang benar,”harapnya.

Seharusnya KPK setelah putusan praperadilan, lanjut JR, tidak menahan berkas perkara kemudian secara diam-diam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan menetapkan tersangka baru, tetapi harus mengembalikan berkas perkara.

“Kami anggap berkas kasus PLS ditangan KPK itu tidak sah. Dan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka tidak sah,”tandasnya lagi. JR melanjutkan, KPK dengan kewenangan yang diberikan selaku penyidik, tidak boleh sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. KPK dinilai seolah-olah menciptakan kasus dan berharap digugat.

“Prosedur harus dilakukan secara benar. Ini sama dengan KPK mau menciptakan permusuhan antara warga negara dengan penyidik. Tidak boleh begitu,”pintanya.
“Kalau KPK mau take over perkara ini, silahkan. Tapi ada prosedurnya. Bukan seenaknya take over. Ada aturan mainnya. Karena itu kita anggap bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tanpa sebelumnya mengembalikan berkas perkara ke Kejati NTT adalah tidak sah. Kita akan lawan KPK,”tutup Yohanis yang mengaku akan membentuk tim kuasa hukum melibatkan semua advokat di Kota Kupang untuk menghadapi KPK.

Informasi yang dihimpun Timor Express, selama sepekan ke depan, tim penyidik KPK akan kembali melakukan pemeriksaan saksi di Mapolda NTT. Kemarin (8/11), sekira puluhan undangan pemeriksaan telah disebar ke alamat para saksi yang hendak diperiksa. (joo/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!