Nakertrans Minta Pengusaha Taati UMP – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Nakertrans Minta Pengusaha Taati UMP

Kadis: Kita Sedang Rencanakan untuk Sidak

KUPANG, TIMEX-Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2017 sebesar Rp 1.525.000 per bulan. Dalam keputusan gubernur dengan nomor: 347/KEP/HK/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 itu dijelaskan, upah tersebut berlaku muali 1 Januari 2017 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT Bruno Kupok berharap, dengan kenaikan UMP sebesar 7,02 persen atau naik Rp 100 ribu dari UMP 2016 itu bisa meningkatkan produktivitas buruh atau pekerja. “Saya sampaikan kepada seluruh pengusaha untuk wajib laksanakan UMP yang telah ditetapkan ini. Karena, keputusan ini diambil dengan melibatkan semua pihak terkait,” kata Bruno saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/11).

Menurut mantan Kadis Perhubungan NTT itu, kebijakan upah minimum ini diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh dan juga keluarganya secara wajar.

Pertimbangan lain adalah kondisi kemampuan perusahaan yang ada di Provinsi NTT membutuhkan dukungan untuk semakin bertumbuh, sehingga dapat meningkat produktivitasnnya dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kondisi ekonomi baik nasional maupun daerah belum mengalami pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan.

Bruno menyampaikan, UMP tersebut hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedangkan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, harus berdasarkan pada struktur dan skala upah dengan mengacu pada masa kerja dan pengalaman, yang dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha. “Kami minta asosiasi dan pengusaha serta serikat pekerja kawal bersama,” ajak Bruno.

Dijelaskan, jika UMP ditaati pengusaha, akan berdampak pada banyak faktor, misalnya terjalin hubungan industrial yang baik. Ini akan mewujudkan suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Provinsi NTT.

Untuk mengawal keputusan tentang UMP tersebut, Bruno berjanji akan menggandeng pihak terkait untuk sama-sama mengawal keputusan tersebut. Baik dari asosiasi dan perusahaan serta media massa serta para buruh sendiri. “Kami sedang susun jadwal untuk sidak atau turun langsung ke bawah,” kata Bruno.

Sementara Ketua SPSI NTT Stanis Tefa pada kesempatan itu menyayangkan ketiadaan anggaran pengawasan dari pemerintah. Karena menurut dia, penetapan UMP itu dilaksanakan setiap tahun, namun implementasinya masih jauh dari harapan.

“Ditetapkan oleh gubernur, tapi tidak dilaksanakan oleh perusahaan, Kami minta APINDO untuk kawal anggotanya. Jangan sampai hal yang sama setiap tahun,” tambah dia.

Bruno Kupok kembali tambahkan, pihaknya sudah berkomitmen untuk turun langsung ke perusahaan-perusahaan untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Karena dia akui, keputusan tentang UMP sering tidak dilaksanakan di bawah. “Pasti masih banyak yang bayar di bawah UMP, tetapi sepanjang tidak ada laporan ke kita, maka kami juga tidak tahu,” tutup dia.(cel)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!