Berpolitik Praktis, Kepala Dinas Diberi Peringatan – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Berpolitik Praktis, Kepala Dinas Diberi Peringatan

Bernadus Benu

Bernadus Benu

KUPANG, TIMEX – Setelah dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Kupang, Johana Lisapaly tak bosan-bosannya mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Sayangnya, arahan Johana justru tidak diindahkan oleh ASN. Pasalnya, sejumlah ASN terlihat ‘berperan aktif’ saat sejumlah massa mendatangi Mapolres Kupang Kota, Senin (7/11) malam, sehubungan dengan pembatalan pencalonan Jonas Salean oleh Panwas Kota Kupang.

Mirisnya, mereka yang terlibat aktif saat itu justru adalah pejabat, seperti pimpinan SKPD, camat, lurah dan pejabat lainnya. Bahkan beberapa diantaranya sempat dibidik kamera wartawan Timor Express.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu sangat menyayangkan tindakan pejabat yang terlibat dalam politik praktis. Sebab ASN diwajibkan untuk bersikap netral. Dia mengaku, sudah memanggil kepala dinas dan beberapa pegawai untuk diberikan peringatan.

“Saya sudah panggil kepala dinas dan berikan peringatan, agar tidak melakukan hal yang sama di waktu-waktu ke depan,”ujarnya saat diwawancarai Timor Express, Selasa (8/11) di Kantor Walikota Kupang.

Ditanyai soal identitas kepala dinas, Bernadus enggan membeberkan identitasnya. Hanya saja, dia menyebut bahwa kepala dinas dan pegawai terpaksa dipanggil dan diitegur karena ada laporan yang masuk. Selain itu, ada pejabat yang memang diberitakan dan terpampang wajahnya di surat kabar.

Jika masih tetap tidak dengar dan mengulangi pelanggaran, jelas Bernadus, Plt Walikota Kupang punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang bersangkutan. “Saya sudah lapor sama Ibu Plt Walikota. kalau nanti terulang lagi, maka akan diberikan sanksi,”ungkapnya.

Untuk diketahui, Senin (31/10) lalu, Lisapaly mengimbau semua ASN di lingkup Pemkot Kupang agar tidak coba-coba terjun ke politik praktis atau terlibat langsung dalam pilwalkot 2017. “ASN harus netral. Yang terlibat ada sanksi, bahkan sampai pemecatan,”tegas Johana kala itu. Dalam rapat kerja bersama para camat dan lurah di Ruang Sasando, Balai Kota, Selasa (1/11), Johana kembali menghimbau hal yang sama. Menurutnya peraturan perundang-undangan memberikan ancaman sanksi tegas bagi ASN yang melanggarnya. (r2/boy/joo)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!