Warga Tolak Pembangunan Madrasah Aliyah Manleten – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Warga Tolak Pembangunan Madrasah Aliyah Manleten

AKSI. Massa saat menggelar aksi penolakan di gedung DPRD Belu, Selasa (8/11).

FRANS BORGIAS KOLO/TIMEX

ATAMBUA, TIMEX – Pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan di Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur, menuai protes masyarakat setempat. Pasalnya, bangunan yang dibiayai dengan dana APBN tahun 2016 senilai Rp 1,9 miliar, tanpa melalui proses koordinasi maupun sosialisasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan tokoh masyarakat.
Pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten yang berlokasi di Haduarkelis Dusun Boraktetuk Desa Manleten, tidak melalui kajian sosial budaya masyarakat, sehingga keberadaan gedung sekolah bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Kami minta kegiatan pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan segera dihentikan dalam waktu 2×24 jam sebelum kami masyarakat mengambil sikap yang lebih tegas lagi,” ungkap Johanes Aleuk saat dialog dengan pimpinan DPRDm Selasa (8/11) petang.

Aksi penolakan masyarakat dan aparat Desa Manleten berlangsung di gedung DPRD Belu. Massa diterima Wakil Ketua DPRD Belu, Benne Hale dan Yeremias Manek Junior, Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Kapolres Belu, AKPB Michael Ken Lingga dan Sekda Belu, Petrus Bere.

Menanggapi aksi protes massa sejumlah anggota DPRD Belu antaranya Fransisco Soares dan Marthen Naibuti secara tegas menyatakan mendukung masyarakat untuk menolak keberadaan Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten yang saat ini dalam proses pembanguanan.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Belu, Benne Halle yang memimpin jalannya dialog menyatakan setuju untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan gedung sekolah sambil menunggu penjelasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Bupati Belu, Willybrodus Lay mengakui, kegiatan pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan di wilayahnya disampaikan kepada lembaganya setelah melalui proses tender. Kendati demikian, kegiatan pembangunan tersebut ada di tanah milik pemerintah yang dibiayai oleh APBN.

“Ini program pemerintah, tapi sebagai bupati saya tetap berada ditengah-tengah masyarakat, karena memang pemerintah ada karena ada rakyat sehingga saya selalu berdiri bersama-sama masyarakat,” tegasnya.

Selain pimpinan DPRD Belu, sejumlah anggota DPRD Belu dan beberapa pejabat SKPD terkait seperti Kadis PPO, Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
Dialog disepakti akan dilanjutkan beberapa hari mendatang dengan menghadirkan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Sebab, kepala Kantor Kementerian Agama Belu sedang berada di Kupang untuk mendiskusikan masalah itu dengan Kakamwil Kementerian Agama Provinsi NTT. (ogi/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!