Pemkab dan DPRD Tolak Pembangunan Madrasah Aliyah – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Pemkab dan DPRD Tolak Pembangunan Madrasah Aliyah

ATAMBUA, TIMEX – Pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan mendapat penolakan tegas DPRD, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu. Penolakan pembangunan gedung sekolah itu mencuat saat dialog lanjutan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Rafael Ope dengan DPRD, pemerintah dan utusan masyarakat Desa Manleten di ruang sidang DPRD Belu, Rabu (9/11).

Penolakan pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten disepakati saat pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Belu, Benne Halle setelah mendengar sikap penolakan sebagian anggota DPRD Belu dan Bupati Belu, Willybrodus Lay melalui Sekda Belu, Petrus Bere sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Belu dalam dialog tersebut.

“Setelah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Belu menyatakan sikap mendukung masyarakat untuk menolak kegiatan pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten, maka mulai hari ini pembangunan gedung Madrasah dihentikan sambil menunggu laporan pemerintah ke Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Belu, Petrus Bere menyatakan sikap tegas akan segera menyampaikan hasil dialog ke bupati untuk disampaikan ke Kementerian Agama Provinsi NTT untuk disikapi. “Pak bupati sedang menjalankan tugas dinas ke luar daerah. Beliau tadi terbang ke Jakarta untuk pertemuan dengan BPK. Beliau menyatakan sikap mendukung masyarakat untuk menolak pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan di Kabupaten Belu. Jadi setelah ini kami akan sampaikan laporan tertulis ke lembaga pemilik kegiatan,” jelasnya.

Penolakan pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten didasari oleh berbagai pertimbangan diantaranya gedung senilai Rp 1,9 miliar yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2016 itu sampai sekarang belum memiliki IMB dari instansi pemerintah, termasuk reaksi penolakan masyarakat.

Sebab, proses awal pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten dinilai tanpa melalui proses sosialisasi dan bertentangan dengan kultur masyarakat setempat.
Tidak hanya itu, pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 90/2013 dan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 135/2014 tentang ketentuan pendirian sekolah khusus unsur teknis yaitu kelayakan.

“Aksi penolakan kami tidak ada kaitan dengan SARA, tapi ini masalah penegakan aturan. Kami cinta Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Marco Tato, salah seorang toko muda Kabupaten Belu usai dialog.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Rafael Ope menjelaskan, proses pembangunan gedung Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten sudah melalui proses sosialisasi dan mekanisme aturan yang berlaku.

Madrasah tersebut, sesuai rencana akan menerima calon siswa baru tahun 2018 dengan menyediakan jurusan pertanian dan kesehatan.
Peserta didik yang diterima jelas Rafael tidak terbatas pada umat Islam, namun terbuka untuk umum. “Madrasah ini didirikan karena ada sekolah pendukung yang memenuhi persyaratan dan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di daratan Timor khususnya di Belu. Proses kegiatan belajar mengajarnya terbuka untuk umum. Jadi anak-anak non muslim juga akan diterima untuk sekolah di Madrasah Aliyah Kejuruan Manleten,” tegas Rafael Ope.

Menanggapi sikap penolakan pemerintah dan DPRD Belu serta masyarakat, Rafael berjanji akan segera melaporkan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT untuk dipertimbangkan. “Yang punya wilayah kekuasaan di Belu adalah pak bupati, jadi kalau pak bupati dan DPRD sudah menyatakan sikap menolak, ya kami terima saja dan kami akan segera laporkan ke pak Kakanwil,” ujarnya. (ogi/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!