Lima Komisioner KPU Dipanggil DKPP – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Lima Komisioner KPU Dipanggil DKPP

Putusan Panwas Tak Boleh Dibatalkan Bawaslu

KUPANG, TIMEX–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah memanggil lima komisioner KPU Kota Kupang, yakni Marianus Minggo (ketua), Daniel B. Ratu (jubir) dan tiga anggota lainnya Decky Ballo, Maria Seto Sare dan Lodowyk Fredik.

Sidang di DKPP yang direncanakan berlangsung 15 November, namun DKPP kembali menundanya. “Jadi kami masih tunggu konfirmasi lebih lanjut dari DKPP,”kata komisioner KPU, Lodowyk Fredik.

Ia mengaku belum tahu panggilan DKPP tersebut karena laporan dari pihak mana. Namun, menurutnya, KPU secara lembaga siap meladeni panggilan DKPP. Namun, menurut informasi, pengaduan ke DKPP telah disampaikan pasangan calon Matheos Viktor Messakh-Victor Manbait (Viktori) dan pasangan Jefri Riwu Kore-Herman Man (Firmanmu).

Pengaduan ke DKPP biasanya terkait dengan pelanggaran kode etik. Namun, karena belum diketahui jelas laporannya maka KPU pun belum bisa menjelaskan detail kasusnya.

Selanjutnya, terkait gugatan paket Firmanmu ke PT TUN Surabaya, Lodowyk mengaku belum mendapat informasi. Namun, ia menegaskan, itu adalah hak dari pasangan calon yang merasa dirugikan. Selanjutnya, banyaknya laporan dan gugatan yang diajukan pasangan calon akan mengganggu tahapan Pilwalkot. Namun Lodowyk mengatakan KPU sudah siap menerima risiko yang ada. Ia juga menjelaskan, ada beberapa tahapan seperti sosialisasi yang akan terganggu. Namun khusus untuk pengadaan logistik berupa surat suara harus menunggu putusan MA jika ada yang mengajukan kasasi. “Tapi tidak akan terganggu karena sudah ada jadwal persidangan maksimal sekian hari sehingga kalaupun ada kasasi tidak akan mengganggu pengadaan logistik surat suara,”kata Lodowyk.

Firmanmu Banding

Sementara itu, paket Firmanmu dipastikan mengajukan banding ke PTTUN setelah Bawaslu NTT membatalkan putusan Panwaslu Kota Kupang, Jumat (11/11) lalu. Senin hari ini gugatan banding sudah didaftarkan ke PTTUN Surabaya.

Kuasa hukum paket Firmanmu, Niko Ke Lomi, Sabtu (12/11) mengatakan pihaknya sudah menyiapkan materi gugatan sebab ia menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bawaslu NTT sehingga membatalkan keputusan Panwaslu Kota Kupang yang sifatnya final dan mengikat. Oleh karena itu, Surat Keputusan KPU Kota Kupang nomor 49/Kpts/KPU Kota.018.434078/2016 harus dibatalkan karena dasar hukumnya tidak kuat. “Kita selain gugat ke PTTUN juga laporkan komisioner KPU Kota Kupang, Bawaslu NTT dan Bawaslu RI ke DKPP,”kata Niko.

Tak Boleh Dibatalkan Bawaslu

Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dalam sidang sengketa Pilkada tidak bisa digugurkan hanya dengan surat Bawaslu. Sebab putusan Panwas bersifat final dan mengikat, serta tidak bisa dibanding. Demikian Pengamat Hukum Tata Negara, John Tuba Helan kepada Timor Express, Minggu (13/11) tadi malam.
Menurut John, putusan Panwas yang dihasilkan dalam sidang sengketa Pilkada hanya bisa dibatalkan dengan putusan yang lahir dari proses peradilan. Seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), saat pihak yang berkeberatan dengan putusan Panwas, mengajukan gugatan ke PTUN. “Saya tidak mengerti, kenapa sampai Bawaslu mengoreksi putusan Panwas. Bahkan sampai menggugurkan putusan Panwas yang sudah dihasilkan setelah melewati proses sidang. Dasar hukumnya di mana?,”kata John sembari mengaku heran dengan sikap Bawaslu yang menonjobkan Panwas untuk sementara waktu.

Menyinggung soal fatwa Mahkamah Agung (MA) RI terkait legal standing pemohon, John katakan, MA bukan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menafsir undang-undang. Bahkan fatwa MA sama sekali tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan yang baru, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, kedudukan fatwa MA jauh di bawah UU. “Tata urutan perundang-undangan itu yang paling pertama adalah UUD 1945. Selanjutnya menyusul ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota. Tidak ada fatwa MA,”sebut akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang itu.

Fatwa MA, jelas John, sama seperti kebijakan lainnya. Dan penafsiran MA tidak serta merta mengikat lembaga lainnya (lembaga eksternal MA) untuk mengikuti penafsiran tersebut. Sebab UU Pilkada yang mengikat penyelenggara dalam menjalankan seluruh tugasnya, tidak menyebut secara terperinci soal legal standing. “Peserta Pilkada yang mengajukan permohonan sengketa tentu berkeberatan dengan keputusan KPU yang meloloskan peserta lain. Masa penyelenggara mengabaikan pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada. Padahal regulasi yang memuat tentang sanksi sangat jelas dalam UU Pilkada,”ungkapnya. (sam/r2/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!