KPK Bakal Sita Lagi Berkas PLS – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Bakal Sita Lagi Berkas PLS

Kejati NTT Konsultasi ke Kejagung

KUPANG, TIMEX–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan seluruh dokumen terkait kasus dugaan korupsi dana PLS TA. 2007 ke Kejati NTT.

Pelimpahan resmi dilakukan pada Senin (14/11) siang di gedung kantor Kejati NTT, tepat pada hari terakhir tim penyidik lembaga anti rasuah itu melakukan pemeriksaan saksi di Kupang.

Setelah pelimpahan, tim yang dipimpin AKBP Hendrik Christian itu langsung berangkat ke Jakarta, dan pada malam harinya melakukan penangkapan terhadap Marthen Dira Tome selaku tersangka.

Terkait pelimpahan tersebut, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Shirley Manutede yang diwawancarai via ponsel, Minggu (20/11) membenarkan.
Shirley jelaskan pelimpahan tersebut merupakan tindaklanjut KPK dalam menjalankan putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Marthen Dira Tome.

Pasca pelimpahan tersebut kata Shirley, pihaknya masih melakukan kajian atas putusan praperadilan tersebut untuk mengambil langkah hukum.
Termasuk berkonsultasi ke Kejaksaan Agung terkait putusan praperadilan yang memerintahkan untuk menghentikan penyidikan kasus PLS yang awalnya ditangani Kejati NTT.
Hingga saat ini, berkas perkara dan dokumen kasus PLS yang dikemas dalam dua koper jumbo dan lima box karton itu masih diamankan di kantor Kejati NTT.

Sita Berkas PLS

Sementara itu, Plh Direktur Penyidikan KPK yang juga ketua tim penyidik kasus PLS, AKBP Hendrik Christian yang dikonfirmasi membenarkan pelimpahan berkas perkara dan seluruh dokumen terkait kasus PLS ke Kejati NTT.

“Kami sudah limpahkan berkas perkara dan seluruh dokumen PLS ke Kejati NTT. Tapi nanti kita akan sita kembali untuk penyidikan baru yang sedang kami lakukan,”terang Hendrik Christian.

Sekadar tahu, putusan praperadilan di PN Klas 1A Jaksel menyatakan penetapan tersangka atas pemohon Marthen Dira Tome yang dilakukan oleh termohon (KPK) tidak sah.
Putusan PN Jaksel juga memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-49/01/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014 atas diri pemohon atau mengembalikan seluruh berkas perkara terkait hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tidak pidana korupsi pada program PLS pada Dinas PPO NTT TA. 2007 kepada penyidik Kejati NTT untuk dihentikan penyidikannya.

Putusan Pengadilan juga menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut dan yang sifatnya merugikan pemohon. (joo/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!