Pekerjaan Pagar Terlambat, PPK Ambil Tindakan – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Pekerjaan Pagar Terlambat, PPK Ambil Tindakan

PASANG BESI. Pekerja PT Caturpilar Perkasatangguh sementara memasang besi untuk pekerjaan cor balok sloof pagar kantor Satker di Desa Tanah Merah, Kamis (17/11).

ORANIS HERMAN/TIMEX

Dipastikan, Pekerjaan Tidak Selesai Tepat Waktu

OELAMASI, TIMEX – Tinggal 23 hari lagi, pekerjaan pembangunan pagar kantor Satker dan pagar Workshop di Provinsi NTT yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII di Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah berakhir. Namun, hingga Kamis (17/11), pekerjaan pagar kantor Satker di bagian Utara masih pada tahap pembuatan fondasi.

Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mengambil tindakan terhadap PT Caturpilar Perkasatangguh dengan melakukan beberapa kali rapat. Walau sudah mengambil tindakan, bisa dipastikan, proyek dengan dana sebesar Rp 2.852.227.000 yang dikerjakan PT Caturpilar Perkasatangguh dengan konsultan supervisi CV Manar Jaya tidak akan selesai tepat waktu yakni pada 13 Desember 2016 mendatang. Sebab, pekerjaan pagar kantor Satker hingga Kamis (17/11) belum selesai pemasangan batako. Sementara pada pagar Workshop masih pada tahap penggalian lubang untuk pembuatan fondasi.

Sebagaimana diketahui, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang selaku pengelola proyek pekerjaan pagar kantor Satker dan pagar Workshop dalam membuat kontrak kerja untuk proyek itu, tidak sesuai dengan pengumuman yang disampaikan melalui website Unit Layanan Pengadaan (ULP) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pengumuman tersebut, sistem pembayaran untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem lump sum (LS). Namun dalam kontrak yang dipakai adalah sistem pembayaran unit price.

Hingga saat ini, pengumuman yang dimuat dalam website ULP Kementerian PUPR yang menayangkan syarat-syarat tender pekerjaan pembangunan pagar kantor Satker dan pagar Workshop masih tertulis dengan jelas dan tidak ada perubahan bahwa seluruh administrasi keuangan untuk proyek dapat dibayarkan dengan sistem lump sum, bukan unit price.

PPK tidak mengacu pada sistem pembayaran yang tertera dalam pengumuman lelang proyek. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII melalui panitia diduga mengubah sistem pembayaran dengan unit price. Hal ini dilakukan agar kontraktor pelaksana mudah melakukan perubahan atau adendum terhadap setiap unit pekerjaan yang ada di lapangan, setelah pekerjaan berjalan.

Salah seorang pengawas dari Kantor Satker Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Yus kepada wartawan di lokasi proyek, Jumat (4/11) lalu mengaku, sebagai pengawas lapangan dirinya mengikuti apa yang sudah disepakati dalam kontrak. Jika ada hal yang keluar dari prinsip-prinsip kontrak yang ada, maka bukan menjadi kewenangannya. Karena, semua adalah hasil produk dari panitia proyek Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Denpasar.

Proyek yang dikerjakan sesuai SPK sejak 16 Agustus, hingga awal November baru mencapai fisik 16 persen atau mengalami keterlambatan 54 persen.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Bambang Nurhadi kepada wartawan usai syukuran kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X, Kamis (17/11) malam menjelaskan, keterlambatan pekerjaan pagar kantor Satker dan pagar Workshop, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil tindakan dan sudah melakukan beberapa kali rapat.
“PPK sudah mengambil tindakan dan sudah melakukan beberapa kali rapat. Tentu target kami selesai di bulan Desember. Kami memacu kegiatan itu. Pagar itu kalau kita punya lahan dan berbatasan dengan masyarakat, kan lebih etis kalau ada pagarnya. Artinya, hukumnya berjalan, tapi fisiknya berjalan dengan baik. Kenyataannya bisa kita buktikan bahwa mis komunikasi yang terjadi kemarin begitu kami datang ke BPN dan ukur ulang selesai kok,” kata Bambang Nurhadi. (ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!