KPK Minta Hakim, Tolak Permohonan Dira Tome – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Minta Hakim, Tolak Permohonan Dira Tome

SERAHKAN. Tampak kuasa pemohon dan termohon sedang menyerahkan alat bukti surat kepada hakim dalam sidang lanjutan praperadilan, Rabu (14/12).

FERDY TALOK/TIMEX

JAKARTA, TIMEX-Sidang praperadilan antara Marthen Dira Tome (MDT) versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda pembacaan eksepsi dan jawaban KPK selaku termohon telah digelar, Rabu (14/12) kemarin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya.

Pantauan Timor Express, pembacaan eksepsi dan jawaban oleh termohon, dilakukan Indra Mantong Batti secara bergiliran dengan dua rekannya, dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal, Nelson Sianturi.

Hadir pada kesempatan itu, kuasa pemohon, Yohanis D. Rihi, Ali Antonius, Lexy Tungga, Lesly Lay dan Yanto Ekon. Selain itu, hadir juga sejumlah keluarga Marthen Dira Tome.
Termohon KPK dalam eksepsi dan jawabannya menyebutkan, dalil-dalil yang disampaikan pemohon dan permohonan tidak benar dan keliru, harus ditolak oleh hakim. Pasalnya, KPK sudah menjalankan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana PLS, Dinas PPO NTT, tahun 2007 silam.

Dikemukakan, termohon sebelum menetapkan tersangka, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) dengan nomor: Sprin.Lidik Nomor 39/01/06/2016 tertanggal 9 Juni 2016, untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi tersebut. Atas sprin lidik tersebut, pihaknya meminta keterangan saksi kepada 23 saksi, diantaranya, Alexander Bell, Anita Yacoba Gah, Domisianus Hiti Kana, Elias Kapitan, Faisal Madani, Hangri Fanggidae, Musa Pelo, Nikodemus Laga Riwu dan Welly Maria Dimoedjami.

Disamping memeriksa saksi, termohon juga memperoleh sejumlah dokumen, yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dana PLS NTT.
Berdasarkan keterangan 23 saksi dan sejumlah dokumen, termohon menyimpulkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh pemohon. Dan selanjutnya, pada 31 Oktober 2016 diterbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik/81/01/10/2016 dan menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Dalil pemohon bahwa penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi, sangatlah tidak tepat dan harus ditolak karena termohon telah memanggil pemohon dengan surat Nomor: R-767/22/06/2016 tertanggal 10 Juni 2016, untuk dimintai keterangan. Namun pada 11 Juni pemohon mengirim surat kepada pemohon yang menyatakan, jika penyidik KPK masih tetap ingin mendapatkan keterangan atau klarifikasi, maka saya tidak keberatan jika seluruh keterangan yang pernah diberikan kepda penyidik baik di Kejaksaan maupun KPK dapat digunakan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan keterangan dengan keterangan sebelumnya.

Terkait penangkapan dan penahan pemohon, sebut termohon, pihaknya sudah sesuai prosedur dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyelidikan. Penyidik termohon dalam KUHAP memiliki kewenangan dan diskresi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, dan KPK sesuai Pasal 16 ayat 2 jo pasal 20 KUHAP, penyidik KPK dapat melakukan penangkapan dan penahanan pemohon. Penangkapan dan penahanan dilakukan untuk tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhwatirkan mengulang tindak pidana.

Pada bagian akhir jawaban termohon meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya, menolak permohonan praperadilan No:153/PID/ Prap/2015/PN. Jkt. Sel. Selain itu, menyatakan surat perintah penyidikan termohon sah dan bersarkan hukum serta mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya, termohon meminta penetapan tersangka dan penahanan sah dan berdasarkan hukum. Termohon juga meminta hakim memutuskan menghukum pemohon atas biaya perkara yang ditimbulkan atas permohonannya.

Usai pembacaan jawaban termohon, dilanjutkan dengan penyerahan alat bukti surat, dimana pemohon mengajukan 41 alat bukti surat, sedangkan KPK belum memasukkan dan bersedia memasukkan alat bukti surat pada Kamis (15/12) hari ini.

Setelah pengajuan alat bukti surat, hakim kemudian menjadwalkan sidang pada Kamis hari ini, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari pemohon mengajukan enam saksi fakta dan satu saksi ahli, sedangkan KPK akan mengajukan dua saksi. (lok/fmc/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!