Tak Ada Solusi, Dewan ke Jakarta – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Tak Ada Solusi, Dewan ke Jakarta

Polemik Bantuan PIP
Orangtua Siswa Kesal
Pemkot Telusuri Kebenaran SK Kemendikbud

KUPANG, TIMEX – Polemik penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang gagal diselesaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kota Kupang bersama Dinas Pendidikan, orangtua siswa dan Rumah Aspirasi Jeriko.

Tak ada solusi yang dihasilkan. RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe itu hanya menghasilkan kesepakatan bahwa DPRD harus kembali ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, beberapa bulan lalu, Komisi IV sudah berkonsultasi ke Kemdikbud.

Pada kesempatan itu, Kadis Pendidikan, Jerhans Ledoh menjelaskan sekolah tidak akan mengeluarkan surat keterangan jika usulan nama-nama siswa penerima PIP bukan dari sekolah. Sebab, menurut dia, ada petunjuk teknis (Juknis) yang menyatakan bahwa sekolah mengusulkan nama-nama ke Kemdikbud melalui Dapodik. Setelah data masuk ke server akan divalidasi. Kemudian keluar manifest lampiran SK dan ditandatangani dirjen. Selanjutnya SK diturunkan ke dinas. “SK itu juga tembusan ke BRI. Untuk SD, SMP dan SMK di BRI. SMA di BNI. Sekolah harus berpedoman pada juknis sesuai kewenangan yang ada. Selain itu bukan menjadi kewenangan sekolah kecuali ada surat dari kementerian,” kata Jerhans.

Perwakilan orangtua siswa, Vence Pello pada kesempatan itu mempertanyakan sikap para kepala sekolah yang tidak mau memberikan surat keterangan kepada para siswa. Padahal, isi surat keterangan tersebut tidak menyinggung sedikit pun soal beasiswa. Isi surat keterangan tersebut hanya menyatakan bahwa benar siswa tersebut masih bersekolah. “Kenapa dipersulit. Kepsek alasan beasiswa tidak sesuai prosedur, loh kementerian sudah setuju koq kenapa sekolah masih mempersulit,” kata Vence.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah untuk bersikap bijak, sebab dana PIP tersebut bukan dana dari Pemda, tapi pemerintah pusat dan nama-nama siswa juga sudah disetujui oleh Kemdikbud, bahkan dana PIP sudah ada di bank.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Rumah Aspirasi, Rudy Tonubesy mengatakan surat keterangan tidak berdampak hokum apapun terhadap para kepala sekolah. Oleh karena itu, tidak perlu takut memberikan surat keterangan kepada siswa. Tidak ada konsekwensi apapun jika kepala sekolah memberikan surat keterangan. Kecuali kepala sekolah membuat surat perintah membayar. “Tidak ada konsekwensi hokum akibat surat keterangan tersebut karena isinya hanya menerangkan bahwa siswa tersebut benar bersekolah di sekolah tersebut,” kata Rudy.

Menurutnya, persoalan ini hanya terjadi di Kota Kupang sementara di daerah lain penyaluran dana lancar.
Direktur Rumah Aspirasi Jeriko, Ian Haba Ora dalam penjelasannya mengatakan penyerapan dana PIP paling rendah ada di Kota Kupang. Hal ini dikarenakan selalu dihambat oleh pihak sekolah. Padahal di daerah lain penyalurannya tanpa hambatan.

Menurutnya, sesuai juknis, pemangku kepentingan dalam hal ini Komisi X DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama siswa ke Kemdikbud. Selanjutnya, Kemdikbud melakukan verifikasi. Kemudian Kemdikbud menerbitkan SK. Pemangku kepentingan lalu mengumumkan kepada para siswa penerima PIP bahwa namanya sudah masuk dalam SK Kemdikbud. “Nah untuk mencairkannya maka perlu ada surat keterangan dari sekolah. Ini yang selalu dihambat padahal ini hak dari anak-anak,” kata Ian.
Ketua Fraksi PAN yang juga ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Livingston Ratu Kadja pada kesempatan itu mengatakan baik usulan dari sekolah maupun pemangku kepentingan sudah sesuai dengan regulasi karena telah disetujui oleh Kemdikbud. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mempersulit pencairan bantuan ini.

Bahkan, menurutnya, Komisi IV sudah pernah melakukan konsultasi ke Kemdikbud dan sudah dijelaskan bahwa tidak ada persoalan ada usulan nama-nama dari pemangku kepentingan. Selain itu, anak-anak para pegawai pun bias diakomodi dalam PIP. “Jadi tidak ada soal, masalahnya di kita mau bantu masyarakat atau tidak,” tegas Livingston.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Jainudin Lonek mengatakan hal aneh ketika sekolah-sekolah swasta dan beberapa sekolah negeri sudah mengeluarkan surat keterangan kepada siswanya padahal semuanya berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada konsewensi hokum apa-apa dari surat keterangan tersebut. Apalagi, sesuai regulasi pemangku kepentingan juga mempunya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama siswa.

Salah satu orangtua siswa, Yohana yang hadir pada RPD tersebut merasa menyesal karena belum memperoleh kepastian dari RDP tersebut. “Kesal dengan sikap DPRD. Kami berpikir ada solusi yang baik untuk kami, tapi sama saja,” ujarnya usai RDP.

Dikatakan Yohana, dirinya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri RDP dengan harapan ada solusi sehingga bantuan untuk anaknya bias dicairkan di bank. Padahal akhirnya tidak memperoleh keputusan yang pasti.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kupang, Johana Lisapaly menjelaskan dia sudah mengundang para kepala sekolah untuk menjelaskan soal realisasi dana PIP guna mengetahui realisasi di masing-masing sekolah. “Sekalipun belum semua dicairkan, tapi yang pasti, semua siswa yang terdaftar dalam lampiran SK, tetap akan terlayani,” kata Assisten I Setda Provinsi NTT ini.

Plt Kadispendik Provinsi NTT itu juga mengaku telah mendapat informasi terkait keluhan orangtua, lantaran pihak sekolah enggan mengeluarkan surat keterangan untuk siswa. Atas informasi tersebut, Johana katakan, dia telah mendapat laporan bahwa pihak sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan bagi siswa yang memang memenuhi syarat dan terdaftar dalam SK Kemendikbud. “Ada informasi bahwa kepala sekolah mempersulit siswa. Saya sudah dapat jawaban dari mereka,” katanya.

Para kepsek, jelas Johana, memang tidak berani mengambil kebijakan untuk mengeluarkan surat keterangan bagi siswa. Pasalnya, lampiran yang memuat nama siswa penerima dana PIP tidak ada tandatangan pejabat di Kemendikbud. Dan apa yang dilakukan kepsek sudah tepat, sebab mereka tidak boleh mengeluarkan rekomendasi tanpa dasar. “Kalau tidak ada tandatangan dari kementerian, pasti semua orang akan takut untuk ambil kebijakan. Saya sepakat dengan keputusan yang mereka ambil,” terang Johana.

Johana menambahkan, saat ini pihaknya juga akan menelusuri kebenaran SK yang dikeluarkan Kementerian (sebagaimana tercantum dalam lembaran pemberitahuan beasiswa PIP yang dikeluarkan Rumah Aspirasi Jeriko). Sehingga pejabat yang mengeluarkan dan bertanggungjawab atas SK tersebut, bisa diketahui secara pasti. Dan nantinya, SK tersebut bisa menjadi dasar untuk pencairan dana PIP bagi siswa yang telah diusul oleh pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang benar terkait program PIP. “Ditunjukkan dulu SK-nya, jangan hanya nomornya. Kalau memang ada, saya bisa memberikan arahan untuk kepsek agar tidak mempersulit siswa,” sembari menegaskan bahwa dirinya tidak sedang ikut campur dalam urusan politik. (r2/sam)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!