Tender Proyek Paling Rawan Korupsi – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Tender Proyek Paling Rawan Korupsi

Alexander Marwatan

KPK Pantau Ijon Proyek Kepala Daerah

JAKARTA, TIMEX-Banyak bidang yang menjadi ladang korupsi. Namun, yang paling rawan menjadi lahan tindak pidana korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didominasi masalah proses tender proyek pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi bahasan menarik dalam acara seminal nasional yang digelar di Hotel JS Luwansa kemarin (14/12). “Potensi terbesar adanya tindak pidana korupsi adalah pada pengadaan barang dan jasa,”terang Ketua KPPU Syarkawi Rauf di sela-sela acara seminar yang mengangkat tema persaingan usaha dan korupsi.

Menurut dia, sejak KPPU berdiri pada 2000 hingga kini, laporan yang paling banyak masuk ialah berkaitan dengan kegiatan tender pemerintah atau persekongkolan tender. Jumlahnya mencapai 80 persen. Namun, dia tidak hafal secara detail berapa jumlah total laporan yang ditangani KPPU.

Persekongkolan tender bisa dilakukan secara horizontal, vertikal, atau horizontal-vertikal. Yang dimaksudkan persekongkolan horizontal adalah permainan antara peserta tander, sementera vertikal dilakukan panitia lelang atau pemilik proyek. Sedangkan horizontal-vertikal dilakukan antara peserta lelang dan pemilik proyek.

Misalnya, kata dia, ada 5 pengusaha yang menjadi peserta lelang. Sejak awal sudah didesain siapa yang menjadi pemenang. “Bahkan sejak perencanaan, penganggaran dan sampai penentuan pemenang sudah diatur,”terang dia. Peserta yang ikut tender jumlahnya banyak, tapi semua perusahaan sudah diatur, bahkan milik satu orang.

Perkara yang ditangani KPK juga sama. Selama ini, kasus yang dibongkar komisi antirasuah didominasi permainan tender proyek pemerintah. Sejak 2004 hinga 2016, ada sekitar 500 perkara yang ditangani KPK. Sekitar 148 kasus berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Baik di daerah maupun pusat.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah tidak lepas dari ijon proyek. Yaitu, sang kepala daerah berjanji menyerahkan proyek kepada seorang pengusaha, dengan syarat pengusaha tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai commitment fee. “Rata-rata modusnya seperti itu,”terang Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatan yang menjadi salah satu pembicara di seminar tersebut.

Tahun ini, kata dia, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap dan dijadikan tersangka KPK, karena bermain proyek. Misalnya, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang menerima suap Rp 1 miliar terkait ijon proyek pendidikan, ada juga Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija yang menerima uang suap terkait ijon proyek pembangunan Pasar Atas Baru senilai Rp 57 miliar, dan ada juga Wali Kota Madiuan Bambang Irianto yang jadi tersangka, karena terlibat pengadaan proyek Pasar Besar Madiun.

Alex menambahkan, kepala daerah yang berlatarbelakang pengusaha sangat rawan dan berpotensi korupsi dalam pengadaan barang. Sang kepala daerah memang tidak aktif mengatur perusahaan, tapi keluarganya yang mengendalikan. Mereka banyak yang terlibat dalam lelang proyek pemerintah. “Kami sudah mencermati,”papar dia.

Mereka akan sangat berkuasa dalam mengatur proyek. Pihak lain yang ingin proyek akan sulit. Mereka sudah mengatur sedemikian rupa. Kedepannya, lanjut dia, KPK akan semakin gencar melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan dalam tindak pidana korupsi. (lum/jpnn/boy)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!