KPK Harus Jalankan Putusan Pengadilan – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Harus Jalankan Putusan Pengadilan

SIDANG. Saksi dan ahli dari kubu Marthen Dira Tome, saat bersaksi di depan persidangan di PN Jaksel, Kamis (15/12). Nampak tim kuasa hukum Marthen Dira Tome, Yohanis Rihi Cs dan tim kuasa hukum dari KPK.

FERDY TALOK/TIMEX

Jika Tidak, Terjadi Pelanggaran Hukum dan Penyidikan Tidak Sah

JAKARTA, TIMEX-Kuasa Pemohon Marten Dira Tome (MDT) menghadirkan enam saksi dan satu ahli dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis (15/12) kemarin. Adapun saksi yang dihadirkan antara, Aram Kolifai, Jhon Radja Pono, Alexander Bell, Elias Kapitan, Hangri Fanggidae, Gloripka M. Adoe dan Marthen Lado, Roni H. Kuilawang. Sedangkan saksi, ahli dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. M. Solehuddin, MH.

Solahuddin dalam keterangannya didepan hakim saat ditanyai kuasa hukum MDT, masing-masing, Yanto Ekon, Yohanis Rihi dan Anton Ali mengemukakan, penyidik harus menjalankan putusan hakim praperadilan yang dimohonkan. Setiap amar putusan praperadilan wajib dijalankan. Jika tidak maka terjadi pelanggaran hukum. “Penyidik wajib jalankan amar putusan praperadilan yang merupakan perintah. Kalau tidak akan terkategori pelanggaran hukum. Sebelum jalankan amar putusan maka penyidikan tidak sah untuk sebuah kasus yang sama,”tuturnya.

Dikatakan, setelah menjalankan amar putusan, barulah melakukan penyelidikan baru, namun harus sesuai dengan PERMA Nomor: 4 Tahun 2016, dimana harus ada bukti baru yang lain dari penyidikan terdahulu. Bukti-bukti baru yang diajukan, ujarnya, harus berbeda substansi perkara. Selain itu, ada kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi sesuai delik dan tentunya melalui validasi. “Bukti baru harus benar-benar, bagaimana didapat, dimana dan kapan,”ungkapnya.

Soal potensi kerugian, tuturnya, harus nyata sesuai hasil audit. Unsur kerugian harus nyata ada, bukan potensi. “Kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya bukan potensi. Potensi masih masuk dalam asumsi. Dan dalam tingkat penyidikan harus ada hasil audit BPK dan harus ditunjukan kepada hakim. Jika tidak, maka penyidikan dinyatakan tidak sah,”jelasnya.

Untuk penetapan tersangka, ungkapnya, sesuai KUHAP haruslah dilakukan dengan hati-hati, dan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Tanpa itu maka tidak sah penyidikan yang dilakukan, apalagi menangkap dan menahan tersangka.

Penyidikan adalah upaya untuk mencari bukti dan alat bukti dan calon tersangka. Dan penetapan tersangka merupakan tujuan akhir penyidikan.
Ketika ditanyai tentang calon tersangka harus diperiksa sebelum ditetapkan sebagai calon tersangka, Solehuddin mengemukakan, itu menjadi kewajiban penyidik untuk melakukan klarifikasi. Jika penetapan tersangka tanpa diklarifikasi, penyidikan tidak sah.

Penetapan tersangka hanya dilakukan di tingkat penyidikan bukan di tingkat penyelidikan. “Karena itu penyidik harus berhati-hati dalam penyidikan,”urai dia. Sementara itu, saksi John Radja Pono dalam keterangan mengatakan dirinya diperiksa dengan materi yang sama, dan diperiksa sebanyak empat kali.

Aram Kolifai dalam keterangan mengungkapkan, diperiksa KPK sebanyak tiga kali, dan ada penyitaan dokumen oleh KPK. Pemeriksaan dilakukan pada 2008, 2012, dan November 2016 oleh KPK. Sedangkan saksi Marthen Lado, menguraikan dirinya diperiksa pada 2014 oleh Kejati, dan diserahkan dokumen rekening koran. Dan pada pemeriksaan November lalu, pihaknya diperiksa dan KPK mengembalikan dokumen yang disita, kemudian disita lagi. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan termohon dalam hal ini KPK. (lok/fmc)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!