Dewan Belum Punya Agenda Sidang – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

RAGAM

Dewan Belum Punya Agenda Sidang

Baru Susun Draft Renja 2017

KUPANG, TIMEX – DPRD Kota Kupang hingga kini belum menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda utama menyusun rencana kerja (Renja) untuk satu tahun ke depan.

Hal ini diakui Sekretaris DPRD Kota Kupang yang juga Sekretaris Bamus, Adrianus Lusi kepada Timor Express di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
Menurut Adrianus, rapat Bamus untuk menyusun jadwal renja tahunan memang belum dilaksanakan. Sebab pimpinan dewan belum berada di tempat. Kendati demikian, pihaknya sudah menyusun draft renja untuk tahun 2017. “Draftnya sudah ada. Tapi masih menunggu pimpinan. Kalau mereka sudah ada di tempat, baru kita jadwalkan rapat Bamus agar renja 2017 bisa disepakati,” ujarnya.

Penyusunan renja untuk satu tahun ke depan, jelas Adrianus, bertujuan untuk menciptakan tertib anggaran dan tertib tata kerja anggota dewan, serta tertib pelaksanaan tugas pokok anggota dewan. Mulai dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hingga Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dan APBD Pokok 2018.

Mengenai ranperda, baik yang diinisiasi Pemerintah Kota Kupang maupun usul inisiatif DPRD Kota Kupang, Adrianus mengaku belum mengetahui secara persis tentang ranperda tersebut. Namun semua ranperda yang diusulkan itu baru akan diketahui secara pasti, setelah dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) dan ditetapkan sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Saat ini saya belum tahu pasti, berapa ranperda yang diusulkan Pemkot dan berapa ranperda yang diusulkan DPRD Kota Kupang,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kota Kupang ini menambahkan, apabila ranperda yang diusulkan cukup banyak, maka pihaknya berencana mengusulkan agar pada Sidang I nanti, sebagian ranperda tersebut bisa dibahas. Namun, semuanya tergantung pada keputusan Bamus.

Selanjutnya mengenai jadwal Sidang I Tahun 2017, Adrianus menyebutkan, sidang tersebut kemungkinan akan dilakukan pada bulan April mendatang. Karena sesuai ketentuan, pemerintah baru mengajukan LKPJ ke DPRD, tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. “Kalau bulan Maret pemerintah ajukan LKPJ, berarti kita butuh waktu satu minggu untuk persiapkan persidangan. Sehingga diperkirakan di bulan April nanti, Sidang I bisa dimulai,” ungkapnya. (r2/sam)

Click to comment

Most Popular

To Top