Tunjuk SK dan Lampiran, Cairkan Dana PIP – TIMOREXPRESS.COM

HUKUM

Tunjuk SK dan Lampiran, Cairkan Dana PIP

PERTANYAKAN PIP. Ratusan orangtua siswa yang ikut dalam aksi demontrasi bersama Sekretariat Bersama Relawan Jokowi di Kantor DPRD Kota Kupang, Rabu (11/1)

TOMMY AQUINODA/TIMEX

Kesepakatan Bersama Sekber Relawan Jokowi, Dewan dan Pemkot

KUPANG, TIMEX–Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kecewa lantaran polemik PIP di Kota Kupang tidak kunjung berakhir, Sekretariat Bersama Relawan Jokowi (Seknas Jokowi NTT, Jenggala Center dan Poros Jokowi) menggelar aksi demonstrasi, Rabu (11/1). Aksi yang dipusatkan di Kantor DPRD Kota Kupang dan Kantor Walikota tersebut, juga diikuti ratusan orang tua siswa penerima PIP.

Pantauan Timor Express, massa tiba di Kantor DPRD Kota Kupang sekira pukul 10.45. Ketua Seknas Jokowi NTT, Ruddy Tokan dalam orasinya, mengatakan, PIP adalah program Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla. Oleh karena itu, kepada siapapun yang berkepentingan dengan PIP, segera merealisasikan program tersebut. “Kami menduga, DPRD telah dilemahkan oleh pemerintah. Ingat, kami ke sini tidak ada urusan dengan politik Pilwakot,”katanya.

Sementara Ketua Jenggala Center, John Ricardo dalam tatap muka dengan anggota DPRD, mengatakan, pada 14 Desember 2016 lalu, Plt Walikota mengeluarkan surat untuk percepatan pencairan dana PIP. Nyatanya, para kepala sekolah tetap membangkang. “Saya dengar, dana PIP tidak dibayar karena melanggar Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016. Setelah saya dapat dasar hukum dan teliti dari pasal ke pasal, ternyata tidak ada yang melanggar. Jadi mohon kita cocokkan perbedaan yang terjadi selama ini,”pintanya.

Menanggapi penyampaian John Ricardo, Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Marthinus Medah, menegaskan, PIP bersumber dari APBN, bukan APBD. Dan saat berkonsultasi ke Kemendikbud RI, Medah katakan, pihak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan, mereka juga adalah pemangku kepentingan. Selain itu, Dirjen juga menegaskan bahwa SK yang dikeluarkan Kemendikbud untuk pencairan dana PIP, hanya satu dan itu dikirim ke Dispendik setempat. “Seluruh siswa penerima PIP, masuk dalam dapodik. Di luar dari itu, tidak bisa diakomodir,”tandasnya. Menegaskan kembali pernyataan Medah, Sekretaris Komisi IV, Yapi Pingak, mengatakan, hasil konsultasi ke Kemendikbud juga ada jawaban resmi berupa rekomendasi tertulis dari pihak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. “PIP bukan beasiswa, tetapi dana bantuan keuangan bagi siswa miskin. Kategori miskin itu ada tujuh kriteria,”katanya. Selanjutnya, Ketua Komisi I, Zeyto Ratuarat, mengatakan, penyaluran PIP harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 19/2016. Dan turunan dari Permendikbud ada Peraturan bersama Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan PAUD. Dengan demikian, terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan sekolah swasta, Dispendik Kota Kupang sudah menegaskan bahwa mereka tidak bertanggungjawab, bila di kemudian hari ada persoalan hukum. “Penegasan Plt Walikota dalam surat yang dikeluarkannya, juga mengharapkan agar penyaluran PIP tetap merujuk pada peraturan perundangan-undangan,”kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang itu.

Berbeda dengan tiga anggota dewan sebelumnya, Sekretaris Komisi IV, Mauridz Kalelena, mengatakan, dari hasil konsultasi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan, dana PIP yang dipolemikan sekarang bukan dana yang bermasalah. Dirjen juga menegaskan, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, hanya Kota Kupang yang bermasalah dengan penyaluran PIP. “Ini yang jadi keprihatinan saya. Padahal saya pernah bertemu dengan kepala sekolah dan katakan saya siap masuk penjara bila ada persoalan hukum,”katanya.
Balik menanggapi penjelasan anggota dewan, Ruddy Tokan, mengatakan, mekanisme pengusulan penerima PIP ada dua, yakni melalui sekolah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, usulan pemangku kepentingan yang sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan penyaluran uang ke bank, hendaknya juga dihormati dan tidak dipersoalkan.

Jawaban Dirjen itu sangat normatif dan sama sekali tidak menghentikan agar dana PIP yang diusulkan pemangku kepentingan tidak boleh dibayar. Kalau menjadi pemain dalam urusan politik, urusan masyarakat yang penting ini jangan digeser-geser ke ranah politik,”tegasnya.

Solusi Polemik PIP

Di akhir tatap muka dengan anggota dewan, John Ricardo berkesimpulan, landasan hukum pengusulan penerima PIP yang dikemukakan oleh anggota dewan dengan apa yang mereka kemukakan, ternyata sama. Hanya saja, ada perbedaan di ujungnya. Sebab menurut dia, uang anak-anak di bank yang sekarang tinggal dicairkan, pasti ada SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tidak mungkin uang itu ada di bank tanpa ada SK. Dengan demikian, perlu ada kesepakatan bersama terkait SK dan lampirannya. “Kalau orangtua bisa menunjukkan SK Kemendikbud disertai lampiran nama siswa, maka kepala sekolah harus kasi rekomendasi dan dana PIP cair. Jika tidak, kami, orangtua dan DPRD, akan lapor polisi,”katanya.

Usulan John Ricardo ini akhirnya disepakati bersama oleh forum. Asalkan, SK dari pemangku kepentingan beserta lampirannya, harus benar-benar berasal dari Kemendikbud. Jika tidak ada, maka pihak sekolah tidak akan memberikan rekomendasi.

Usai para perwakilan aksi bertatap muka dengan anggota dewan, massa kembali melanjutkan aksi di Kantor Walikota Kupang. John Ricardo cs kembali dipercayakan oleh massa untuk bertatap muka dengan Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Jerhans Ledoh dan beberapa pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Jerhans menjelaskan panjang lebar mekanisme pengusulan bantuan PIP sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 19/2016. Menurutnya, yang jadi persoalan, yakni beredarnya format pemberitahuan pencairan dana PIP yang didalamnya memuat logo Partai Demokrat dan foto anggota DPR RI, Jefry Riwu Kore. “Format ini bukan produk Kemendikbud. Jadi kepala sekolah minta fisik SK, karena ini menyangkut pencairan uang negara. Wajar kalau sekolah takut,”katanya.

Mencermati apa yang disampaikan Jerhans, John Ricardo menawarkan solusi yang sama sebagaimana yang telah disepakati dewan. Pasalnya, Jerhans mengakui bahwa ruang pengusulan bantuan PIP juga diberikan bagi pemangku kepentingan seperti Jefry Riwu Kore. “Kebetulan pemangku kepentingan yang usul adalah Pak Jefry Riwu Kore. Sekarang bantuan PIP yang dia usulkan sudah turun dan ada di bank. Jadi sekarang kita cari solusi, bukan cari siapa yang benar dan salah,”katanya.

Usulan John akhirnya juga disetujui dan disepakati oleh Pemerintah Kota Kupang. Sekda menyebutkan, penerima bantuan PIP selain yang diusulkan sekolah, harus menyertakan SK Kemendikbud disertai lampirannya. SK tersebut harus juga diserahkan kepada pemerintah kota sebelum diteruskan ke sekolah-sekolah. “Kalau ada SK Kemendikbud dan lampirannya, maka itu akan menjadi acuan bagi pemkot sehingga anak-anak bisa mendapatkan haknya,”ungkapnya. (r2/boy)

Click to comment

Most Popular

To Top