Kritik Trump, Jaksa Agung Dicopot – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

INTERNASIONAL

Kritik Trump, Jaksa Agung Dicopot

NET

Satu Pejabat Imigrasi Juga Dipecat

WASHINGTON, TIMEX – Perintah eksekutif (executive order) Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terkait dengan imigrasi memakan korban politikus.

Senin malam waktu setempat (30/1), pengganti Barack Obama itu mencopot Sally Yates dari jabatan sebagai pejabat sementara jaksa agung. Gara-garanya, pengacara perempuan tersebut mempertanyakan kekuatan hukum kebijakan imigrasi Trump.

“Pejabat sementara Jaksa Agung Sally Yates telah mengkhianati Departemen Kehakiman dengan tidak mau menerapkan perintah eksekutif presiden yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi rakyat AS,” tulis Gedung Putih dalam pernyataan resminya.

Trump juga menyebut Yates sebagai pejabat yang terlalu lunak terhadap para imigran gelap dan tidak berdaya menegakkan hukum di perbatasan.

Awal pekan ini, Yates mengimbau para jaksa yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman untuk mengabaikan kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial.

Lewat memo, dia meminta rekan-rekan sejawatnya tidak membela kebijakan sang presiden yang dianggap diskriminatif tersebut. Imbauan itulah yang membuat sosok 56 tahun tersebut didepak dari pemerintahan Trump Senin malam lalu.

“(Perintah eksekutif) ini sudah dinyatakan sah oleh konsul hukum Departemen Kehakiman. Karena itu, Presiden Trump mencopot Yates dari jabatannya pada malam ini (Senin malam),” terang Gedung Putih lebih lanjut.

Meskipun kebijakan imigrasi itu menuai protes luas dan gugatan hukum, menurut Gedung Putih, Yates tetap tidak berhak memboikotnya. Sebab, dia adalah bagian dari pemerintahan.

Tapi, dengan alasan yang sama, bahwa dirinya pejabat pemerintah, Yates justru merasa perlu mengirimkan memo tersebut ke Departemen Kehakiman.

Sebab, menurut dia, perintah eksekutif presiden itu tidak punya kekuatan hukum. Maka, sebagai penegak hukum, dia merasa berkewajiban meluruskan aplikasi perintah eksekutif yang dianggap tak bermoral tersebut.

“Saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa Departemen Kehakiman bukan hanya lembaga yang bertugas memberikan pembelaan, tapi juga meluruskan hukum,” katanya.

Karena itu, Yates menyatakan bahwa para jaksa AS tidak wajib membela Trump dalam menghadapi gugatan yang diajukan beberapa negara bagian terkait dengan kebijakan imigrasinya.

Senin malam itu, Trump langsung menunjuk Dana Boente sebagai pengganti Yates. Jaksa federal yang bertugas di Negara Bagian Virginia tersebut akan menjadi pejabat sementara jaksa agung sampai Senat AS meloloskan Jeff Sessions sebagai jaksa agung. Saat ini pencalonan Sessions yang merupakan pilihan Trump belum disepakati senat.

Jubir Gedung Putih, Sean Spicer mengatakan, lambannya pengukuhan Sessions sebagai jaksa agung itu disengaja oleh para senator Partai Demokrat.

“Dia (Sessions) disandera oleh Demokrat yang jelas-jelas tidak menginginkannya duduk di kursi jaksa agung karena alasan politik tertentu,” tuding Spicer dalam wawancara dengan media.

Pada hari yang sama, Trump juga memecat Daniel Ragsdale dari jabatan sebagai pejabat Direktur Keimigrasian dan Bea Cukai.

Senin malam pemecatan Ragsdale diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri, John Kelly. Sayang. Dia tidak menyebutkan alasan pemecatan. Media AS menyebut dua pemecatan dalam semalam itu sebagai Saturday Night Massacre.

Sebelumnya, istilah tersebut pernah digunakan media pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Tepatnya dalam skandal Watergate pada 1973.

Saat itu Nixon memecat jaksa khusus yang bertanggung jawab atas investigasi Watergate. Pemecatan itu lantas berlanjut dengan pencopotan jaksa agung dan wakil jaksa agung. Aksi pemecatan masal tersebut lantas berujung pada pemakzulan Nixon.

Kontroversi kebijakan imigrasi Trump itu membuat Obama buka suara.

Presiden yang baru 10 hari meninggalkan Gedung Putih itu menyayangkan terbitnya perintah eksekutif yang membuat AS terlihat buruk di mata masyarakat global tersebut.

Melalui surat terbuka, Obama berusaha membesarkan hati rakyat AS yang terimbas kebijakan imigrasi baru tersebut.

“Warga sipil punya hak yang dijamin konstitusi untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyuarakan aspirasi mereka agar didengar oleh pemerintah. Itulah yang kami harapkan terjadi saat nilai-nilai luhur Amerika sebagai bangsa dipertaruhkan,” beber Obama.

Apa yang dilakukan suami Michelle itu merupakan sesuatu yang langka. Biasanya, presiden-presiden AS yang sudah lengser tak lagi mengomentari urusan politik.

Selain Obama, Bernie Sanders juga angkat bicara soal kebijakan imigrasi Trump. Di halaman Mahkamah Agung (MA), politikus senior yang pernah bertarung dengan Hillary Clinton untuk memperebutkan tiket calon presiden (capres) Demokrat itu menegaskan bahwa perintah eksekutif Trump melanggar konstitusi. Dia juga mengimbau Stephen Bannon, penasihat Trump yang berseteru dengan media, mundur dari jabatannya.

“Dalam berbagai isu besar, Trump menyebut dirinya sebagai wakil minoritas. Sudah saatnya kita kompak mengembalikan suara mayoritas dan melakukan perlawanan,” tegasnya.

Sebelum berpidato di hadapan para pejabat Demokrat dalam aksi di halaman MA itu, Sanders juga mengkritik Trump lewat Twitter.

Sementara itu, Trump tenang-tenang saja menghadapi protes yang terus meluas. Bahkan, dia dikabarkan malah asyik menyaksikan Finding Dory di Gedung Putih.

Agenda terdekatnya adalah mengumumkan ketua Mahkamah Agung (MA) pilihannya untuk mengisi kursi yang kosong sepeninggal Antonin Scalia pada 2016. Dia juga tidak menggubris seruan Turki yang mendesaknya mencabut kebijakan imigrasinya. (AFP/Reuters/BBC/CNN/newyorktimes/hep/c19/any/jpnn/joo)

Click to comment

Most Popular

To Top