Kadis Pertanian Tipu Komisi B – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Kadis Pertanian Tipu Komisi B

EMBUNG TERBENGKALAI. Kondisi pekerjaan embung di Desa Nian yang ditelantarkan rekanan. Bangunan embung tanpa pemadatan, sehingga penahan embung longsor, bahkan belum dibangun saluran pembuangan.

YOHANES SIKI/TIMEX

Laporan Fisik Embung 100 Persen, Faktanya Terbengkalai

KEFAMENANU, TIMEX – Kepala Dinas Pertanian TTU dituding melakukan pembohongan terhadap anggota DPRD TTU. Pasalnya, dalam laporan per 31 Desember kemajuan fisik dua embung di Kecamatan Miomaffo Tengah, hasilnya sudah 100 persen, tapi faktanya terbengkalai dan ada item kegiatan yang belum dikerjaan.

Kejanggalan pekerjaan proyek dua embung menjadi temuan Komisi B DPRD TTU pekan kemarin, saat melakukan monitoring. Pekerjaan embung di Desa Akomi, saluran pembuangan sudah di pasang, tapi hanya sebagiannya. Sehingga, tidak sampai ke mulut embung, bahkan belum di plester. Terdapat juga lantai saluran pembuangan masih berlantai tanah.

Embung yang dibangun dinilai tidak berkualitas, karena tidak diperkeras menggunakan alat berat, sehingga tanah sudah terkikis hujan sehingga pasangan tanggul sudah terbelah dan terancam longsor.

Proyek embung yang bersumber dari DAK reguler sebesar Rp 198.850.000 yang dikerjakan CV Manerimba ditelantarkan begitu saja kendati masa kerja berakhir 26 Desember 2016, bahkan diberikan perpanjang waktu 50 hari kerja tapi hasilnya memprihatinkan.

Hal serupa terjadi pada pekerjaan embung di Desa Nian. Bangunan embung sudah selesai dikerjakan, tapi tanggulnya sudah longsor akibat tidak diperkeras menggunakan alat berat. Bangunan tembok saluran pembuangan juga belum dikerjakan. Alat berat hanya menggaruk tanah saluran pembuangan dan dibiarkan begitu saja tanpa diikuti pasangan penahan.

Bukan hanya itu, tanggul penahan embung tidak dilakukan pemadatan sehingga terjadi longsor.
Ketua Komisi B, DPRD TTU, Arifintus Talan kepada Timor Express, Selasa (28/2) mengaku sangat kesal dan marah besar atas sikap yang dilakukan Kadis Pertanian dan Perkebunan TTU. Sebab, pekerjaan dua unit embung hasilnya sangat memprihatinkan karena terbengkelai dan pekerjaannya tidak sesuai bestek. Tapi herannya dalam laporan per 31 Desember 2016, kemajuan fisiknya sudah mencapai 100 persen, tapi faktanya jauh berbeda dari fakta lapangan.

“Hasil pekerjaan dua embung sangat memprihatinkan. Daerah dan masyarakat sangat rugi karena pekerjaannya terkesan asal jadi belum dimanfaatkan tapi sudah longsor. Bahkan, ada item yang belum dikerjakan tapi herannya dalam laporan kemajuan fisik sudah 100 persen,” kesalnya.

Anggota DPRD TTU asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kepala dinas melakukan pembohongan kepada DPRD yang sudah melakukan penganggaran sehingga perlu dipanggil untuk diklarifikasi mempertanggungjawabkan laporan fiktif yang sudah dikeluarkan.

“Sikap yang dilakukan dinas termasuk tindakan penipuan terhadap publik juga terhadap DPRD TTU. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi dan kita sangat sesalkan sikap dinas yang kerja modelnya seperti itu,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya meminta dinas untuk segera memberhentikan dua kontraktor karena dinilai tidak mampu kerja. Pihaknya juga akan memanggil SKPD terkait untuk mengklarifikasi hasil pekerjaan sesuai laporan fiktif yang dilaporkan kepada Komisi B DPRD TTU.

“Kita akan panggil dinas yang bersangkutan untuk klarifikasi terhadap hasil pekerjaan embung itu. Kita tidak ingin uang negara ditelantarkan begitu saja. Kita juga minta supaya pihak ketiga segera di PHK karena tidak mampu kerja,” jelasnya.

Arifintus mengaku sangat kesal atas ketidakmampuan dinas dalam mengelola anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler karena sesuai laporan dinas per 31 Desember, total anggaran dari 11 paket proyek embung yang terserap baru 30 persen. Sementara, 70 persen terpaksa harus dikembalikan ke kas negara. Sementara aturannya pembiayaan DAK reguler tidak bisa diluncurkan untuk tahun berikut, sehingga daerah yang tentunya menjadi beban atas kerugian itu untuk membiayai pihak ketiga dalam pekerjaan proyek sejumlah embung.

“Yang kita sesalkan mestinya kegiatan yang bersumber dari DAK reguler dikelola maksimal, sehingga tidak menimbulkan utang daerah. Realisasinya baru 30 persen, artinya 70 persen menjadi utang yang dibebankan untuk daerah. Nah, itu yang kita sesalkan karena daerah terpaksa mencari dari sumber lain untuk membayar rekanan atau pihak ketiga,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan TTU, Yohanes Lela Kaha saat dikonfirmasi mengakui adanya kekurangan sejumlah item kegiatan yang belum dikerjakan kontraktor karena alasan lokasi pekerjaan embung masih ditanami jagung oleh pemilik lahan. Sehingga sisa item kegiatan akan dikerjakan menyusul.

Yohanes menjelaskan, laporan kemajuan fisik pekerjaan yang disampaikan kepada DPRD TTU per 31 Desember dilakukan setelah pihaknya mendapat berita acara pemeriksaan dari panitia PHO dan konsultan pengawas, sehingga tidak benar bila tudingan laporan fiktif membebankan dinas.

“Konsultan pengawas dan panitia PHO turun di lapangan sehingga kami buat laporan sesuai hasil berita acara dari tim PHO. Dua paket embung itu baru dicairkan 30 persen, sehingga tentunya kita akan bayar sesuai kemajuan fisik di lapangan. Keuntungan kami karena uangnya belum dicairkan semuanya kepada rekanan,” ungkapnya.

Terhadap permintaan DPRD TTU untuk PHK dua kontraktor karena dinilai tidak berhasil, Yohanes mengaku sangat tergantung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberhentikan atau tidak terhadap rekanan itu karena PPK yang tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut. (mg24/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!