Enam Calon Tolak Hasil Pilkades Ponu – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Enam Calon Tolak Hasil Pilkades Ponu

Panitia Dituding Tidak Netral

KEFAMENANU, TIMEX – Hasil pemilihan kepala desa (pilkades) Ponu Kecamatan Biboki Anleu, menuai protes dari tujuh calon kepala desa yang tidak terpilih. Mereka menduga, panitia lalai mengizinkan warga dari desa tetangga untuk ikut mencoblos pada pemilihan kepala desa yang berlangsung, Sabtu (11/3).

Calon kades Liberius B Aroujo Besteas, Soleman Usboko, Ferdinandus Bouk, Aje Monemnasi, Gabriel Manek dan Raden Taito, melayangkan surat keberatan terhadap hasil pilkades yang memenangkan Ludofikus Meko dengan perolehan 678 suara. Sementara, calon kades atas nama Melkianus Koa memilih pasrah terhadap hasil pilkades, sehingga tidak terlibat aksi protes.

Keenam calon kades menuding panitia pemilihan memihak pada calon pemenang. Terbukti ada pemilih dari desa tetangga yang ikut memilih untuk memenangkan Ludofikus Meko. Bahkan, mereka menilai pemungutan dan perhitungan suara yang berlangsung, Sabtu (11/3) pukul 08.00 hingga Minggu pukul 07.00, sangat berpotensi terjadinya kecurangan yang dilakukan panitia karena menghadirkan pemilih dari desa tetangga.

Tak puas terhadap ulah panitia pemilihan, keenam calon kades terpaksa menolak untuk tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara. Sebab, ada kecurangan yang dilakukan panitia termasuk calon pemenang. Keenam calon kades bersama pendukung masing-masing mendesak untuk dilakukan pemilihan ulang karena dinilai hasil kemenangan curang.

Calon kades Ferdinandus Bouk kepada Timor Express, Selasa (14/3) mengaku sangat kesal terhadap sikap yang ditunjukan panitia pemilihan yang tidak menjaga netralitas dan sumpah janjinya sebagai panitia karena tidak menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara.

Dia mengaku kaget karena saat pemungutan suara terdapat banyak wajah baru yang hadir dan ikut memilih untuk memenangkan calon tertentu.
“Setelah kami cari tahu ternyata pemilih baru itu didatangkan dari desa tetangga untuk mendukung calon tertentu. Saat itu ada sejumlah wajah baru ketahuan saat masuk ke bilik suara, sehingga kami protes dan minta untuk tidak boleh coblos,” katanya.

Hal serupa disampaikan calon kades Raden Taito yang menilai kinerja panitia perlu dipertanyakan netralitasnya karena terjadinya kecurangan pada pesta demokrasi pemilihan kepala desa Ponu.

Kejanggalan lain terjadinya akibat pembengkakan DPT pilkades khususnya pemilih di Dusun IV sebagai pengusung calon yang meraup suara terbanyak.
“Kita jadinya heran DPT di Dusun IV melonjak signifikan dari DPT pilkada TTU tahun lalu. Padahal, selama ini tidak ada perpindahan penduduk di wilayah ini,” katanya.
Raden mengaku untuk memastikan data pemilih yang ikut mencoblos, maka pihaknya masih menelusuri data warga yang ikut memilih karena dikhawatirkan akibat dari pemilih dengan jumlah DPT 3.265 Desa Ponu bortensi pemilih fiktif. Apalagi pemungutan dan pemilihan suara dilakukan saat malam hari sehingga pihaknya tetap menolak hasil pilkades.
“Kita protes tapi tidak ada tanggapan dari panitia sehingga kita mengajukan surat keberatan. Kita mau sehingga semua hasil pilkades demokratis dan diterima masyarakat,” katanya.

Sementara, ketua panitia pemilihan Wendelina Mutik belum memastikan apakah ada pemilih dari desa tetangga atau tidak karena pihaknya masih menelusuri identitas pemilih yang sebenarnya.

Menurutnya, saat terjadi pleno penetapan dihadiri semua calon termasuk aparatur desa dan karena pertimbangan nama pemilih terlalu banyak, sehingga saat itu disepakati untuk tidak membacakan perbaikan DPS, sehingga langsung ditetapkan menjadi DPT. Perbaikan DPS diusulkan masing-masing RT sehingga tentunya masih diklarifikasi status keberadaan pemilih dari desa asalnya.

“Jumlah pemilih terlalu banyak sehingga kita langsung tetapkan DPT 3.265 suara. Kita baru tahu kalau ada pemilih dari luar desa yang ikut terdata dalam DPT dan ikut juga memilih,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Robby Nahas mengaku belum menerima pengaduan terkait pelaksanaan pilkades untuk 41 desa di TTU. Dalam sosialisasi sudah ditegaskan untuk setiap tahapan dilakukan penyelesaian bila ada pengaduan, mulai dari tahapan penjaringan, penyaringan, penetapan DPS, DPT, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara.

“Kita sudah tegaskan pleno DPS menjadi DPT harus pleno dihadapan calon BPD dan masyarakat. Setiap tahapan dan ada pengaduan harus diselesaikan bertingkat dari BPD, camat hingga kabupaten,” jelasnya.

Dia menegaskan, pelantikan dan pengesahan calon terpilih tentunya setelah ada berita acara pengesahan dari saksi, tetapi bila ada permasalahan dan dinilai fatal tentunya bisa memungkinkan untuk dilakukan pemilihan ulang.

Robby mengaku sudah mengingatkan panitia untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab tetapi bila lalai dalam tugas sebagai penyelenggaran tentunya diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya baik itu pelanggaran adminitrasi maupun pelanggaran pidana. (mg24/ays)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!