Tekan Potensi Konflik Sosial Pasca Pilkada – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

NASIONAL

Tekan Potensi Konflik Sosial Pasca Pilkada

TJAHJO KUMOLO

NET

Pemerintah Daerah Belum Punya Anggaran

JAKARTA, TIMEX – Pemerintah berusaha menekan potensi konflik sosial pasca pilkada serentak tahun ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengoordinasi kementerian dan lembaga lain guna mengambil langkah pencegahan, penanganan, serta penanggulangan konflik tersebut. Sehingga tidak lagi menjadi masalah.

Konflik sosial seringkali berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang berujung kekerasan fisik. Mendagri Tjahjo Kumolo tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus begerak. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mesti melakukan hal serupa. “Dalam upaya menjaga stabilitas nasional harus didukung stabilitas di daerah,” ungkap dia kemarin (15/3).

Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial kemarin, sambung Tjahjo, merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyelaraskan persepsi seluruh pimpinan daerah dari berbagai unsur. Mulai birokrat, aparat kepolisian, juga TNI. Selain itu, Badan Intelejen Negara (BIN) dan tokoh masyarakat juga harus punya pandangan serupa soal pencegahan, penanggulangan, serta penanganan konflik sosial.

Koordinasi setiap instansi tidak boleh putus. “Jangan sampai pemda sendiri, polisi sendiri, TNI sendiri. Semua harus terpadu,” tegas Tjahjo. Apalagi, Kemenko Polhukam tengah merancang Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Dengan koordinasi yang kuat ditambah kehadiran DKN, mestinya konflik sosial dapat ditangani dengan baik. Soal kendala anggaran, dia menyatakan, setiap pemerintah akan didorong untuk menganggarkan.

Payung hukum berkaitan anggaran tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kemarin. “Besarannya bervariasi sesuai daerah masing-masing,” kata Tjahjo. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu sependapat dengan Tjahjo. Menurut dia, setiap pemerintah daerah memang harus memiliki anggaran untuk menanggulangi konflik sosial. “Itu kan fluktuatif. Sewaktu-waktu bisa terjadi,” jelas dia.

Tidak heran anggaran menjadi kendala. Sebab, selama ini pemerintah daerah tidak punya anggaran penanggulangan konflik sosial. “Kalau Polri ada, pemda tidak punya. Masukan kami kepada pemerintah daerah supaya konflik sosial bisa ditangani (dianggarkan dana penanggulangan konflik sosial),” terang Syafruddin. Dengan begitu, pemerintah tidak akan pusing ketika terjadi konflik sosial.

Disamping anggaran, dalam rapt koordinasi kemarin juga turut disampaikan laporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi sepanjang tahun lalu. Hasil evaluasi laporan tersebut bakal dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan mengenai penanggulangan konflik sosial. “Sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo. (syn/jpg/sam)

Click to comment

Most Popular

To Top