Jaksa Diminta Turun ke Lokasi – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

RAKYAT TIMOR

Jaksa Diminta Turun ke Lokasi

RUSAK PARAH. Salah satu titik lokasi hasil pekerjaan jalan perbatasan kantor BPPD TTU tahun 2013. Nampak ruas jalan Saenam–Nunpo section III yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi rusak parah. Kondisi jalan aspal tertutup pasir dan tidak dilengkapi saluran penahan. Foto diambil, Rabu (15/3)

YOHANES SIKI/TIMEX

Penetapan Tersangka Sarat Kepentingan

KEFAMENANU, TIMEX – Kontraktor CV Berkat Ilahi, Willybrodus Sonbay mengaku sangat kesal atas penetapannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo.

Penetapan statusnya sarat kepentingan. Sebab, sesuai laporan hasil audit BPK tidak ditemukan nilai kerugian seperti yang dirilis Kejari TTU.

Menurutnya, sesuai audit BPK ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp 8.729.606 dan denda keterlambatan Rp 35.948.200. Sebagai tindak lanjut, dirinya sudah mengembalikan kerugian itu ke kas negara melalui kas daerah.

“Sesuai laporan BPK ada temuan, sanksi denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran fisik sesuai rekomendasi BPK saya sudah setor. Buktinya saya pegang dan selalu tunjukan dihadapan jaksa penyidik,” tandasnya.

Willybrodus mengaku sangat kesal terhadap sikap tidak adil yang ditunjukan penyidik atas penetapannya sebagai tersangka bersama rekan lainnya yang dinilainya tidak berlandaskan rujukan lembaga auditor yang tidak jelas.

Dia mengaku, posisi kasusnya seolah dikriminalisasi, sehingga dirinya bertanya lembaga auditor manakah yang memiliki legalitas untuk menghitung kerugian negara sesuai pemeriksaan lapangan. Apakah BPK ataukah Politeknik Negeri Kupang karena setiap dirinya dipanggil untuk diperiksa sejak tahun 2014 hingga 2017 dirinya sudah menunjukkan hasil audit BPK karena telah diaudit BPK RI Perwakilan NTT, berita acara pemeriksaan fisik lapangan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan pekerjaan.

Dia mengaku, sebagai kontraktor sudah bekerja sesuai aturan dan spek yang ada. Bahan material yang digunakan saat pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil uji laboratorium Dinas Pekerjaan Umum (PU) TTU. Herannya, tidak juga diakui karena jaksa lebih mengakui hasil laboratorium Politeknik Negeri Kupang. Padahal, semua pekerjaan jalan di TTU menggunakan satu-satunya uji laboratorium Dinas PU TTU. Sehingga bila demikian, tentunya semua paket jalan yang dikerjakan sebelumnya di TTU mestinya dianggap tidak layak.

“Setelah saya ikuti ternyata temuan kerugian dari jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang. Tapi herannya kami sebagai kontraktor termasuk pengawas lapangan tidak dilibatkan saat tim Politeknik melakukan pemeriksaan di lokasi. Sehingga saya khawatir saja dari tujuh paket pasti keliru karena bisa saja menunjuk salah titik lokasi,” katanya.

Untuk itu, Willybrodus meminta penyidik untuk turun lokasi sehingga memastikan kondisi fisik hasil pekerjaan dari tujuh paket jalan perbatasan yang dikerjakan tahun 2013.
Dia menilai, empat paket yang saat ini tidak disentuh jaksa justru hasil pekerjaannya yang amburadul dan sudah tertimbun pasir, bahkan item pekerjaan lainnya juga tidak selesai dikerjakan.

“Saya heran hanya tiga paket saja yang diusut. Padahal, hasil di lapangan kualitasnya baik dan bertahan sampai sekarang. Sementara empat paket lain yang hasil pekerjaannya amburadul tidak diproses hukum. Padahal, kalau mau dilihat kasat mata justru kerugian yang paling besar ada di empat paket itu,” katanya.

Empat paket peningkatan jalan perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) TTU yang belum disentuh penyidik yakni peningkatan ruas jalan Faenake-Banain A yang dikerjakan CV Pamitran dengan pagu sebesar Rp 1.310.002.000, ruas jalan kantor Kecamatan Bikomi Utara yang dikerjakan CV Kemilau Bahagia dengan pagu Rp 869.500.000, ruas jalan Saenam–Nunpo section II yang dikerjakan CV Viarie dengan nilai kontrak Rp 880.000.0000 dan peningkatan ruas jalan Saenam–Nunpo section III yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi dengan nilai kontrak Rp 2.057.200.000.

Sementara Kepala Kejari TTU, Taufik saat dikonfirmasi sebelumnya melalui Kasi Pidsus Kejari TTU, Kundrat Mantolas menjelaskan, dugaan korupsi tujuh paket peningkatan jalan perbatasan pada BPPD TTU semuanya diusut tuntas. Namun untuk memudahkan penanganannya, maka tiga paket saja yang menjadi fokus perhatian karena nilai kerugiannya besar dibanding empat paket lainnya.

Strategi penanganan perkara yang dilakukan itu agar tidak berlarut, apalagi ini perkara tunggakan sehingga tentunya bisa cepat rampung untuk dilimpahkan ke meja persidangan.
“Kita punya strategi dalam penanganan perkara biar perkara tidak berlarut apalagi ini perkara tunggakan. Salah satu metode yang kita lakukan adalah dahulukan tiga paket yang nilai kerugiannya besar sementara untuk empat paket lainnya akan diproses setelah perkara tiga paket selesai,” katanya. (mg24/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top