Kaji Ibukota Pindah ke Kalteng – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

NASIONAL

Kaji Ibukota Pindah ke Kalteng

Instruksi Presiden, Pemprov Siapkan Lahan

JAKARTA, TIMEX – Rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), bukan isapan jempol. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) sedang mematangkan rencana kajian tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPP Kemendagri Dodi Riatmaji menyatakan, jika ketersediaan anggarannya memenuhi, kajian bisa dilakukan tahun depan. “Mungkin 2018 mulai dikaji,” ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (17/3).

Dodi menceritakan, instruksi untuk dilakukan kajian sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2016. Selain secara lokasi berada di tengah-tengah, kondisi geografisnya yang minim potensi bencana menjadi pertimbangan.

Sebagai langkah awal, kata Dodi, Pemprov Kalteng disebutkan sudah menyiapkan lahannya. Tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.
Meski demikian, bukan berarti proses pemindahan bisa langsung dilakukan. Sebab, dampak sosial dan ekonomi juga perlu dipertimbangkan. “Itulah yang harus dikaji,” imbuhnya.
Dari aspek sosial, kesiapan masyarakat sekitar terhadap perubahan juga perlu dikaji. Dengan ditetapkan sebagai ibukota, akan terjadi kebanjiran pendatang. Itu berdampak pada lingkungan, kepadatan aktivitas, dan keanekaragaman sosial.

Selanjutnya, dari aspek pemerintahan, keputusan akan dipindah atau tidaknya kantor 34 kementerian juga dipertimbangkan. Jika dipindah, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, jika tidak, koordinasi antarlembaga berpotensi tidak berjalan.

Pada aspek ekonomi pun sama, kebutuhan akan akses laju barang dan manusia dibutuhkan. Sementara itu, di sisi lain, Palangka Raya belum memilikinya. “Jalur penerbangan yang tembus ke seluruh Indonesia baru Jakarta sama Surabaya,” terangnya.

Untuk itu, dengan persoalan yang tidak sedikit, bisa jadi kajian yang dilakukan akan sangat panjang. Demi efektivitas, lembaga lain seperti Bappenas hingga lembaga konsultan juga akan digaet.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menilai wacana yang disampaikan Jokowi sangat wajar. Sebab, sejak awal Bung Karno menghendaki demikian. Mengingat posisi Palangka Raya yang strategis. “Ide beliau itu kan terbukti. Jakarta sudah sangat jenuh,” ujarnya.

Selain itu, faktor Palangka Raya yang jauh dari potensi bencana menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Seperti diketahui, Jakarta menghadapi fenomena alam pasca meningginya permukaan laut. “Ideal untuk wilayah pengembangan dan penataan ruang,” imbuhnya.

Meski demikian, dia sepakat bahwa wacana tersebut perlu dikaji menyeluruh. Bukan hanya dari anggaran, melainkan juga aspek mental dan sosial. Baik di Palangka Raya maupun di Jawa. “Faktanya, 80 persen penduduk berada di Pulau Jawa. Mereka akan terpisah oleh laut untuk sampai ke ibu kota baru nanti,” ungkapnya. (far/c6/agm/jpg/sam)

Click to comment

Most Popular

To Top